Dana Infrastruktur Perlu Ditingkatkan
Sabtu, 06 Juni 2015 - 10:37 WIB
Dana Infrastruktur Perlu Ditingkatkan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta mencari cara meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur. Keberadaan infrastruktur memiliki peran vital dalam pengembangan perekonomian Indonesia.
”Pembangunan infrastruktur dibutuhkan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik lagi serta lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur,” ujar CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) saat berdialog dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Jakarta, baru-baru ini.
Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM), estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur pada 2015-2019 ditetapkan sebesar Rp5.519 triliun, atau sekitar Rp1.102 triliun per tahun. Namun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 anggaran infrastruktur hanya dialokasikan sebesar Rp 290,3 triliun.
Karena itu, tegas HT, pemerintah perlu mengupayakan berbagai cara untuk mengejar selisih kekurangan tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan pemasukan negara dari pajak atau dengan menarik investasi asing ke dalam negeri. ”Artinya, kita perlu iklim kondusif supaya lebih banyak dana masuk ke Tanah Air,” kata HT.
Selain infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian, pemerintah harus memperhatikan infrastruktur bagi masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Di beberapa daerah, penyediaan air bersih juga menjadi masalah. ”Kita perlu program untuk masyarakat marginal, ini tugas penting. Pembangunan rumah untuk orang-orang yang kurang mampu sehingga mereka bisa menempati rumah-rumah yang layak,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, total anggaran infrastruktur di kementerian yang dipimpinnya hanya sebesar Rp118 triliun. Namun, pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan.
Menurut Basuki, hingga akhir Mei anggaran yang telah terserap mencapai sekitar 10%. Menurutdia, KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprioritaskan pembangunaninfrastrukturuntukmendorong pertumbuhan wilayah. Proyek yang ditargetkan meliputi pembangunan jalan, waduk, irigasi, perumahan, penyediaan air bersih, dansanitasi.
Perumahan rakyat dan air bersih merupakan dua fokus kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perumahan rakyat pun selalu menjadi perhatian kementerian yang dipimpinnya. Untuk air bersih, saat ini pasokan telah mencapai sebesar 60% . ”Akan kita coba untuk menjadikannya 100% pada 2019,” tuturnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akanmembangun 49 waduk demi menjamin minimal 20% ketersediaan air untuk irigasi. Keberadaan waduk juga akan menjamin ketersediaan air sepanjang tahun sehingga petani bisa menanam setidaknya dua kali dalam setahun.
Rabia edra
”Pembangunan infrastruktur dibutuhkan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik lagi serta lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur,” ujar CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) saat berdialog dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Jakarta, baru-baru ini.
Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM), estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur pada 2015-2019 ditetapkan sebesar Rp5.519 triliun, atau sekitar Rp1.102 triliun per tahun. Namun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 anggaran infrastruktur hanya dialokasikan sebesar Rp 290,3 triliun.
Karena itu, tegas HT, pemerintah perlu mengupayakan berbagai cara untuk mengejar selisih kekurangan tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan pemasukan negara dari pajak atau dengan menarik investasi asing ke dalam negeri. ”Artinya, kita perlu iklim kondusif supaya lebih banyak dana masuk ke Tanah Air,” kata HT.
Selain infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian, pemerintah harus memperhatikan infrastruktur bagi masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Di beberapa daerah, penyediaan air bersih juga menjadi masalah. ”Kita perlu program untuk masyarakat marginal, ini tugas penting. Pembangunan rumah untuk orang-orang yang kurang mampu sehingga mereka bisa menempati rumah-rumah yang layak,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, total anggaran infrastruktur di kementerian yang dipimpinnya hanya sebesar Rp118 triliun. Namun, pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan.
Menurut Basuki, hingga akhir Mei anggaran yang telah terserap mencapai sekitar 10%. Menurutdia, KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprioritaskan pembangunaninfrastrukturuntukmendorong pertumbuhan wilayah. Proyek yang ditargetkan meliputi pembangunan jalan, waduk, irigasi, perumahan, penyediaan air bersih, dansanitasi.
Perumahan rakyat dan air bersih merupakan dua fokus kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perumahan rakyat pun selalu menjadi perhatian kementerian yang dipimpinnya. Untuk air bersih, saat ini pasokan telah mencapai sebesar 60% . ”Akan kita coba untuk menjadikannya 100% pada 2019,” tuturnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akanmembangun 49 waduk demi menjamin minimal 20% ketersediaan air untuk irigasi. Keberadaan waduk juga akan menjamin ketersediaan air sepanjang tahun sehingga petani bisa menanam setidaknya dua kali dalam setahun.
Rabia edra
(bhr)
