Kemenperin Kerja Sama dengan BPKP

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengungkapkan pihaknya akan menggandeng Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit penggunaan produk dalam negeri terhadap setiap instansi pemerintah.

”Kami punya kiat untuk menyusun format (kerja sama) dengan BPKP untuk melakukan audit tentang penggunaan produk dalam negeri dari setiap instansi pemerintah, baik kementerian maupun BUMN,” kata Saleh Husin seusai mengikuti Rapat Kabinet di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin.

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan imbauan Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan lembaga untuk menggunakan produk dalam negeri dan menugaskan Kementerian Perindustrian untuk mencari barang pengganti terhadap barang-barang impor.

”Beliau (Presiden) meminta me-list (mendata) kembali proyek mana saja harusnya bisa memakai produksi dalam negeri. Ini nantinya yang akan saya sampaikan dalam dua hari mendatang,” katanya. Saleh Husin mengakui sudah banyak produk dalam negeri yang bisa digunakan dalam proyek-proyek pemerintah seperti sektor migas yakni pipanisasi.

”Beliau memberikan contoh pembangunan pipa dari Gresik ke Semarang justru menggunakan produk dari Korea dan kita tahu dari dalam negeri sudah banyak. Tentu ini menggunakan devisa yang cukup besar,” ungkapnya. Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet meminta laporan tentang tindak lanjut hasil rapat terbatas yang membahas penggunaan produk dalam negeri dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan BUMN.

”Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh kementerian, lembaga, terutama BUMN dalam rangka strategi mengurangi produk dan barang- barang impor, kementerian lembaga agar menginventarisasi daftar kebutuhan barang,” kata Jokowi.

Oktiani endarwati/ant