Antarkementerian Harus Sinergi Bangun Infrastruktur
Senin, 22 Juni 2015 - 13:19 WIB
Antarkementerian Harus Sinergi Bangun Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, antarkementerian seharusnya bersinergi dalam membangun infrasrtuktur.
"Kalau satu kementerian membangun, yang lain mungkin harusnya bersinergi. Misalnya, Kementerian Perhubungan membuat pelabuhan, maka pada hari yang sama listriknya harus masuk, kapalnya harus ada, semua harus masuk, kata dia di Jakarta, Senin (22/6/2015).
Supit bercerita, di daerah asalnya akan dibangun pelabuhan oleh pemerintah, padaha sudah banyak pelabuhan yang berdiri. Namun, karena pembangunan tersebut masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP), jadi harus dibangun.
"Kalau itu dibangun, sedangkan banyak pelabuhan yang ada di sekitarnya, pasti akan mubazir jadinya. Jadi ini menurut saya enggak matching," katanya.
Menurutnya, banyak pembangunan di daerah tidak efisien. Karena share terhadap PDB daerah tidak merata. "Kalau ada sektor yang harus dipercepat ya dipercepat. Sampai kapan pun Indonesia tidak akan sejahtera karena masing-masing daerah share terhadap PDB tidak merata. Tidak bisa share-nya ke Jawa terus. Tidak bisa kita bikin konsep di Sumatera lebih daripada Jawa?" tutur Supit.
Dia menyarankan, hendaknya pulau yang masih bagus dan potensi harus dibangun. Jangan biarkan Jawa yang banyak bebannya dibebankan terus untuk pembangunan.
"Karena kalau seperti ini terus kita tidak bisa lihat luar Jawa bisa lebih baik. Padahal, banyak yang lebih potensi seperti Timor, Papua dan bagian Indonesia timur lainnya," pungkasnya.
"Kalau satu kementerian membangun, yang lain mungkin harusnya bersinergi. Misalnya, Kementerian Perhubungan membuat pelabuhan, maka pada hari yang sama listriknya harus masuk, kapalnya harus ada, semua harus masuk, kata dia di Jakarta, Senin (22/6/2015).
Supit bercerita, di daerah asalnya akan dibangun pelabuhan oleh pemerintah, padaha sudah banyak pelabuhan yang berdiri. Namun, karena pembangunan tersebut masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP), jadi harus dibangun.
"Kalau itu dibangun, sedangkan banyak pelabuhan yang ada di sekitarnya, pasti akan mubazir jadinya. Jadi ini menurut saya enggak matching," katanya.
Menurutnya, banyak pembangunan di daerah tidak efisien. Karena share terhadap PDB daerah tidak merata. "Kalau ada sektor yang harus dipercepat ya dipercepat. Sampai kapan pun Indonesia tidak akan sejahtera karena masing-masing daerah share terhadap PDB tidak merata. Tidak bisa share-nya ke Jawa terus. Tidak bisa kita bikin konsep di Sumatera lebih daripada Jawa?" tutur Supit.
Dia menyarankan, hendaknya pulau yang masih bagus dan potensi harus dibangun. Jangan biarkan Jawa yang banyak bebannya dibebankan terus untuk pembangunan.
"Karena kalau seperti ini terus kita tidak bisa lihat luar Jawa bisa lebih baik. Padahal, banyak yang lebih potensi seperti Timor, Papua dan bagian Indonesia timur lainnya," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
