BI Resmikan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
BI Resmikan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) resmi membuka kantor Kantor Perwakilan Provinsi (KPw) DKI Jakarta kemarin. Kantor perwakilan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi tantangan globalisasi, regionalisasi, dan struktur perekonomian domestik yang akan semakin berat dan kompleks di masa mendatang.
Peresmian KPw DKI Jakarta di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, dihadiri Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama. Dengan adanya KPw DKI Jakarta, maka total perwakilan BI di daerah atau di provinsi kini mencapai 44 kantor.
”Perluasan jaringan kantor ini sejalan dengan upaya kami untuk turut membangun lingkungan kondusif bagi peningkatan kapabilitas perekonomian daerah, melalui akselerasi reformasi struktural, dengan bersinergi dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah,” kata Agus saat peresmian Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta kemarin.
Dia melanjutkan, pada akhir 2014 lalu Dewan Gubernur BI memutuskan untuk memprioritaskan pendirian kantor perwakilan BI di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini didasari pertimbangan bahwa Jakarta adalah pusat kegiatan pemerintahan, serta pintu gerbang utama bagi masuknya arus investasi.
BI Provinsi Jakarta diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian DKI Jakarta, termasuk dalam pengendalian inflasi dan perumusan kebijakan ekonomi daerah. Agus menyebut, tingkat inflasi Provinsi DKI Jakarta berkontribusi hingga 20% terhadap inflasi nasional. Sedangkan, kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta terhadap inflasi nasional mencapai 17%.
”Terkait dengan itu, maka analisis ekonomi dan kerja sama yang selama ini dilakukan oleh kantor pusat BI akan lebih dipertajam dengan dibukanya KPw Provinsi DKI Jakarta,” pungkasnya. Berdasarkan kajian terakhir yang dilakukan BI, tekanan inflasi pada 2015 diperkirakan berada di kisaran 4,5-4,9% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (8,95%). ”Jadi dalam kesempatan ini, kami ingin menggarisbawahi pentingnya mempertahankan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil,” ujar Agus.
Pasalnya, tekanan inflasi rendah berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, pengendalian inflasi di daerah melalui forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) perlu didorong untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural penyebab inflasi di daerah. ”Kami juga akan mematangkan dan mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi Jakarta yang telah disusun dalam roadmap pengendalian inflasi Jakarta,” kata dia.
Hal ini untuk menuju inflasi Jakarta yang rendah dan stabil melalui reformasi struktural dengan perbaikan infrastruktur dan pembenahan tata niaga. Di sisi lain, perekonomian Jakarta pada 2015 diproyeksi tumbuh di kisaran 5,3-5,8%, (yoy) lebih rendah dari tahun sebelumnya (6%). Agus mengungkapkan, perlambatan ini sejalan dengan pencapaian kinerja perekonomian Jakarta yang melambat signifikan pada kuartal I/2015.
Meski demikian, BI optimistis pada semester II 2015 pertumbuhan ekonomi Jakarta diproyeksikan terus membaik. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Doni P Joewono mengatakan, kehadiran KPw DKI tidak hanya untuk eksternal tetapi juga untuk internal. ”Jadi, kita kan juga memproyeksikan nasional. Kita butuh dari keberadaan seluruh kantor di seluruh provinsi itu untuk memberikan informasi bahwa kemampuan ekonomi di daerah itu seperti apa,” terang dia.
Lebih lanjut dia menuturkan, dengan hadirnya KPw BI Provinsi DKI Jakarta maka dapat meningkatkankerjasamadalam pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan, melalui berbagai program kemitraan untuk menggali keunggulan dan potensi sumber daya daerah. ”Kami akan terus melanjutkan langkah koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan kantor pusat seperti TPID, pengembangan UMKM, serta percepatan Gerakan Nasional Non- Tunai,” jelasnya.
Selain itu, BI akan menginisiasi Regional Investor Relation Unit (RIRU) guna mengakselarasi pertumbuhan investasi di Ibu Kota. Nantinya, program ini diharapkan dapat secara langsung menjembatani antara investor dengan pengusaha kecil, menengah, maupun besar.
Kunthi fahmar sandy
Peresmian KPw DKI Jakarta di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, dihadiri Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama. Dengan adanya KPw DKI Jakarta, maka total perwakilan BI di daerah atau di provinsi kini mencapai 44 kantor.
”Perluasan jaringan kantor ini sejalan dengan upaya kami untuk turut membangun lingkungan kondusif bagi peningkatan kapabilitas perekonomian daerah, melalui akselerasi reformasi struktural, dengan bersinergi dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah,” kata Agus saat peresmian Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta kemarin.
Dia melanjutkan, pada akhir 2014 lalu Dewan Gubernur BI memutuskan untuk memprioritaskan pendirian kantor perwakilan BI di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini didasari pertimbangan bahwa Jakarta adalah pusat kegiatan pemerintahan, serta pintu gerbang utama bagi masuknya arus investasi.
BI Provinsi Jakarta diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian DKI Jakarta, termasuk dalam pengendalian inflasi dan perumusan kebijakan ekonomi daerah. Agus menyebut, tingkat inflasi Provinsi DKI Jakarta berkontribusi hingga 20% terhadap inflasi nasional. Sedangkan, kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta terhadap inflasi nasional mencapai 17%.
”Terkait dengan itu, maka analisis ekonomi dan kerja sama yang selama ini dilakukan oleh kantor pusat BI akan lebih dipertajam dengan dibukanya KPw Provinsi DKI Jakarta,” pungkasnya. Berdasarkan kajian terakhir yang dilakukan BI, tekanan inflasi pada 2015 diperkirakan berada di kisaran 4,5-4,9% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (8,95%). ”Jadi dalam kesempatan ini, kami ingin menggarisbawahi pentingnya mempertahankan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil,” ujar Agus.
Pasalnya, tekanan inflasi rendah berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, pengendalian inflasi di daerah melalui forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) perlu didorong untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural penyebab inflasi di daerah. ”Kami juga akan mematangkan dan mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi Jakarta yang telah disusun dalam roadmap pengendalian inflasi Jakarta,” kata dia.
Hal ini untuk menuju inflasi Jakarta yang rendah dan stabil melalui reformasi struktural dengan perbaikan infrastruktur dan pembenahan tata niaga. Di sisi lain, perekonomian Jakarta pada 2015 diproyeksi tumbuh di kisaran 5,3-5,8%, (yoy) lebih rendah dari tahun sebelumnya (6%). Agus mengungkapkan, perlambatan ini sejalan dengan pencapaian kinerja perekonomian Jakarta yang melambat signifikan pada kuartal I/2015.
Meski demikian, BI optimistis pada semester II 2015 pertumbuhan ekonomi Jakarta diproyeksikan terus membaik. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Doni P Joewono mengatakan, kehadiran KPw DKI tidak hanya untuk eksternal tetapi juga untuk internal. ”Jadi, kita kan juga memproyeksikan nasional. Kita butuh dari keberadaan seluruh kantor di seluruh provinsi itu untuk memberikan informasi bahwa kemampuan ekonomi di daerah itu seperti apa,” terang dia.
Lebih lanjut dia menuturkan, dengan hadirnya KPw BI Provinsi DKI Jakarta maka dapat meningkatkankerjasamadalam pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan, melalui berbagai program kemitraan untuk menggali keunggulan dan potensi sumber daya daerah. ”Kami akan terus melanjutkan langkah koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan kantor pusat seperti TPID, pengembangan UMKM, serta percepatan Gerakan Nasional Non- Tunai,” jelasnya.
Selain itu, BI akan menginisiasi Regional Investor Relation Unit (RIRU) guna mengakselarasi pertumbuhan investasi di Ibu Kota. Nantinya, program ini diharapkan dapat secara langsung menjembatani antara investor dengan pengusaha kecil, menengah, maupun besar.
Kunthi fahmar sandy
(ftr)
Explore More