Menko Sofyan Sebut Indonesia seperti Janggo yang Dirantai
Sabtu, 18 Juli 2015 - 23:30 WIB
Menko Sofyan Sebut Indonesia seperti Janggo yang Dirantai
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, Indonesia saat ini seperti Janggo yang dirantai. Janggo adalah semacam istilah di dalam dunia cowboy. Ibarat kuda yang dirantai, namun semua hal dapat dikerjakan apabila rantai tersebut dilepas.
"Indonesia ini seperti Janggo yang lagi dirantai. Waktu Jenggo dirantai itu ditarik kayak keledai. Begitu bisa dilepas rantainya semua bisa dijalankan," ujarnya saat berbincang di kantornya, Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Menurut Sofyan, Indonesia telah dirantai dengan birokrasi, aturan dan regulasi yang sudah sangat rumit. Hal inilah yang membuat perekonomian kian sulit.
"Kita sekarang sedang seperti itu. Dirantai birokrasi, aturan banyak, hukum, regulasi. Ini harus diperhatikan. Maka ekonomi kita akan lebih mudah," ungkapnya.
Reformasi birokrasi, lanjut dia, seperti mereform proses rekruitmen. Saat ini, sudah tidak ada lagi rekruitmen pegawai pemerintah berdasarkan titipan.
"Intinya kita ingin maju maka beberapa hal ini harus kita bereskan. Regulasi yang berlebihan juga. Sekarang jumlah izin di Indonesia paling sedikit 2.000. Ini sebaiknya sebuah perusahaan melakukan investasi perlu 600 jenis izin. Nanti habis waktu kita untuk urus izin," tandasnya.
Baca: Ekonomi Melemah, Pengusaha Akui Terjadi PHK Massal
"Indonesia ini seperti Janggo yang lagi dirantai. Waktu Jenggo dirantai itu ditarik kayak keledai. Begitu bisa dilepas rantainya semua bisa dijalankan," ujarnya saat berbincang di kantornya, Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Menurut Sofyan, Indonesia telah dirantai dengan birokrasi, aturan dan regulasi yang sudah sangat rumit. Hal inilah yang membuat perekonomian kian sulit.
"Kita sekarang sedang seperti itu. Dirantai birokrasi, aturan banyak, hukum, regulasi. Ini harus diperhatikan. Maka ekonomi kita akan lebih mudah," ungkapnya.
Reformasi birokrasi, lanjut dia, seperti mereform proses rekruitmen. Saat ini, sudah tidak ada lagi rekruitmen pegawai pemerintah berdasarkan titipan.
"Intinya kita ingin maju maka beberapa hal ini harus kita bereskan. Regulasi yang berlebihan juga. Sekarang jumlah izin di Indonesia paling sedikit 2.000. Ini sebaiknya sebuah perusahaan melakukan investasi perlu 600 jenis izin. Nanti habis waktu kita untuk urus izin," tandasnya.
Baca: Ekonomi Melemah, Pengusaha Akui Terjadi PHK Massal
(dmd)
Lihat Juga :
