Pemerintah Diminta Perbaiki Pola Konsumsi Domestik

Kamis, 16 Juli 2015 - 16:12 WIB
Pemerintah Diminta Perbaiki...
Pemerintah Diminta Perbaiki Pola Konsumsi Domestik
A A A
JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk memperbaiki dan menata ulang pola konsumsi domestik di tengah lesunya kondisi perekonomian Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPBI Handaka Santosa mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi akan positif jika konsumsi domestik juga meningkat. Pemerintah seharusnya memiliki trik jitu agar orang-orang kaya di Indonesia mau berbelanja di Tanah Air.

"Pertumbuhan ekonomi itu naik apabila konsumsi domestik naik. Potensi domestik ini naik bukan hanya mereka yang beli bahan-bahan pokok, tapi bagaimana orang-orang kaya berbelanja di Indonesia. Karena uang yang dipakai belanja itu, bisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (16/7/2015).

Menurut Handaka, pola konsumsi masyarakat Indonesia khususnya orang-orang kaya selama ini salah lantaran lebih gemar berbelanja di luar negeri atau barang-barang impor. Akibatnya, produk dalam negeri tidak laku dan akhirnya berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melempem. (Baca: Perekonomian Indonesia Salah Arah)

"Jangan barang impor yang merupakan konsumsi sehari-hari saja yang dibeli. Misalnya baju, kita biasa pakai sehari-hari merk lokal itu Hammer, tapi orang-orang yang sangat kaya itu malah lebih milih pakai Hugo Boss, Gucci, dan lainnya. Itu enggak bisa beli di Indonesia dan mereka lari ke luar negeri," imbuh dia.

Sebab itu, sambung Handaka, masyarakat Indonesia sudah seharusnya terbuka pikirannya untuk kembali mencintai produk dalam negeri. Pembelian barang-barang impor dan domestik harus seimbang.

"Karena banyak juga barang-barang Indonesia yang berkualitas. Jadi kita itu harus open minded, pikiran kita itu harus terbuka luas, jangan neo minded. Jadi menurut saya, kombinasi itu penting selama masih dalam batas-batas sehat," terangnya.

Dia mengimbau, penggunaan produk-produk impor yang berlebihan harus dicegah agar tidak mendominasi gaya hidup masyarakat di Indonesia, terutama mereka yang berasal dari kalangan konglomerat.

"Misalnya, ada ibu-ibu kaya yang beli kosmetik SK II atau produk luar lah, mereka harus pakai itu karena kulitnya nanti enggak cocok kalau pakai yang lain. Nah itu yang harus kita cegah. Jadi bukan persaingan produk lokal dan impor, tapi bagaimana produk impor bisa menjadi pendamping saja. Itu untuk meningkatkan konsumsi domestik, dua-duanya harus jalan," kata dia.

Handaka menambahkan, gaya hidup masyarakat Indonesia yang suka berlibur dan menginap di hotel mewah di luar negeri pun harus diubah. Sebab, saat ini standar dan fasilitas hotel di Indonesia juga berkelas internasional dan tidak kalah dengan hotel di luar negeri.

"Kalau di dalam negeri ada (hotel mewah), dan standarnya bagus bahkan internasional kenapa enggak? Ini yang perlu di-brainwash untuk orang-orang yang beberapa waktu belakangan ini memang agak terlena dengan konsumsi impor," pungkasnya.

Baca juga:

Ekonomi Makin Lesu, Siap-siap PHK Massal

Ekonomi Melemah, Pengusaha Akui Terjadi PHK Massal

HT Prihatin Terjadi PHK Saat Mendekati Lebaran
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pertumbuhan Ekonomi...
Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia
BI Proyeksikan Ekonomi...
BI Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 4,7 Persen hingga 5,5 Persen di 2025
Indonesia Butuh Rp47.587,3...
Indonesia Butuh Rp47.587,3 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi 8%
IMF: Pertumbuhan Ekonomi...
IMF: Pertumbuhan Ekonomi dan PDB RI Tembus Rp22,729 Triliun
Pertumbuhan Ekonomi...
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Kuartal I Tahun 2024
Dorong Industri Event...
Dorong Industri Event untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Berita Terkini
IHSG Pagi Ini Dibuka...
IHSG Pagi Ini Dibuka Hijau Sesaat, Lalu Ambruk Lebih dari 1%
44 menit yang lalu
Dirut BRI Hery Gunardi:...
Dirut BRI Hery Gunardi: Adopsi AI Jadi Kunci Perbankan Pertahankan Nasabah
1 jam yang lalu
Kebijakan Tambang RI...
Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
2 jam yang lalu
Saatnya Bayar Tagihan...
Saatnya Bayar Tagihan PBB-P2, Ada Diskon 7,5% hingga 31 Juli 2026
2 jam yang lalu
Barat Remehkan Blokade...
Barat Remehkan Blokade Selat Hormuz, Pasokan Minyak Dunia di Titik Kritis
3 jam yang lalu
MDLA Luncurkan Armada...
MDLA Luncurkan Armada Mobil Listrik, Dorong Transformasi Distribusi Rendah Emisi
6 jam yang lalu
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved