Penyerapan Anggaran Belum Membaik

JAKARTA - Laju penyerapan anggaran kementerian/ lembaga (K/L) hingga Agustus belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Padahal, belanja negara menjadi harapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dua kuartal terakhir tahun ini.

Masih lambatnya penyerapan antara lain terlihat dari serapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang per 10 Agustus baru mencapai 24% atau Rp28 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercatat sebagai salah satu kementerian dengan nilai anggaran terbesar tahun ini, yakni mencapai Rp118,5 triliun.

Anggaran kementerian ini pun banyak ditujukan untuk membangun proyek infrastruktur produktif yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. ”Pada lima bulan terakhir inilah kami akan percepat, termasuk dengan mengendalikan secara langsung. Setiap hari kami bisa memonitor sampai lima kali sehingga bisa dikoordinasikan dengan semua direktorat jenderal dan dengan petugas di lapangan,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono di Jakarta kemarin.

Menurut dia, penyerapan anggaran kementeriannya hingga akhir Agustus diharapkan bisa mencapai 30%. Proyekproyek yang menjadi sasaran terutama adalah proyek-proyek konektivitas. Sementara, hingga akhir tahun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penyerapan anggaran mencapai 93%.

”Target kita, persentase serapan anggaran mencapai 93%. Biasa tak akan terserap seluruhnya sebab pasti akan ada sisa tender maupun lelang. Sebagian juga kita lakukan efisiensi melalui pengeluaran pada administrasi,” ucapnya.

Secara umum, alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terbagi atas infrastruktur permukiman perkotaan sebesar Rp19,6 triliun, proyek konektivitas jalan Rp56 triliun, sumber daya air Rp30 triliun, serta proyek perumahan Rp7,7 triliun.

Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa hingga paruh pertama tahun ini realisasi belanja pemerintah masih dikategorikan lambat. Belanja pemerintah pusat baru mencapai 33,1% dari alokasi anggaran dalam APBN-P 2015. Bahkan, belanja K/L pada periode yang sama baru mencapai 26,2%.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengkritik penyerapan belanja pemerintah yang masih lamban. Padahal, belanja pemerintah, terutama belanja modal, sangat penting sebagai stimulus bagi ekonomi yang tengah melambat.

Enny menyebut, belanja untuk infrastruktur merupakan anggaran yang memiliki jeda waktu dan tidak berdampak untuk jangka pendek. Proyek infrastruktur dinilainya juga membutuhkan perencanaan, lelang, dan sebagainya, padahal waktu anggaran hanya tersisa lima bulan lagi. ”Dengan jangka waktu yang ada, bagaimana bisa mengupayakan infrastruktur yang berkualitas yang bisa menjadi stimulus perekonomian,” kata dia saat dihubungi KORANSINDO.

Enny pun mengkhawatirkan belanja modal tidak terserap secara optimal dari sisi kualitas. Dia pun mengusulkan pemerintah membuat terobosan agar dibentuk Dana Infrastruktur untuk menyimpan anggaran infrastruktur, supaya anggaran belanja modal tidak dibelanjakan secara sia-sia karena minimnya waktu.

”Kalau dipaksakan, ya nantinya asal terserap. Pertengahan Desember (2015) sudah tutup buku. Lalu kalau menjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) belum tentu nanti untuk infrastruktur,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia Andi Rukman Karumpa mengatakan, proses tender seharusnya direncanakan jauh-jauh hari oleh pemerintah. Menurut dia, pemerintah juga harus turun tangan mendorong realisasi penyerapan anggaran yang berkaitan dengan proyekproyek di daerah.

”Kalau perlu, presiden mengambil kebijakan untuk memberikan rasa aman kepada kepala daerah dalam mengambil kebijakan,” cetusnya.

Ichsan amin/ Rahmat fiansyah