Menunggu Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

MELEMAHNYA kekuatan ekonomi nasional, diiringi nilai tukar rupiah yang terjerembab di titik terendah sejak 1998 menjadi tantangan bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pasar pun mempertanyakan langkah pemerintah dalam mengendalikan gejolak ekonomi ini.

Rupiah yang telah menembus angka Rp14.000/USD, membuat sebagian besar pelaku usaha berbasis pasar domestik teriak. Hal ini karena bahan baku utama mereka berasal dari impor. Bahkan, banyak perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Harga-harga mulai naik.

Kalangan pengusaha tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengaku sangat mengkhawatirkan kondisi ini. Ketua API, Ade Sudrajat mengatakan, rata-rata perusahaan tekstil yang berorientasi marketnya di pasar domestik, sudah banyak yang berhenti produksi. Sehingga, 60.000-an pegawai tekstil telah diberhentikan. "Semuanya yang berorientasi domestik rata-rata sudah menghentikan produksi sehingga ini mengurangi banyak tenaga kerja di Indonesia,” ujarnya, Selasa (25/8/2015).

Ade menyebutkan, selain memberhentikan pekerja , jam operasional kerja para pegawai yang semula 40 jam per minggu kini dipangkas menjadi 25 jam per minggu. “Kini, pelemahan rupiah telah merambat ke sektor hulu pertekstilan yang berproduksi dalam pembuatan kain dan benang,” bebernya.

Berdasarkan data neraca impor year on year (yoy) pada Januari-Juli 2015 dibanding 2014, penurunan impor terbesar ada di sektor bahan baku (-20%). Di mana industri tekstil hulu sangat mengandalkan impor bahan baku untuk produksi. (Baca: Rupiah Ambruk, 60.000 Pekerja Tekstil Terkena PHK)

Sebelumnya, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengingatkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam bahaya. Hal ini seiring dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, gejolak pelemahan rupiah dan penurunan bursa saham.

HT menuturkan pada era 1980 sampai 1990-an, sektor industri khususnya manufaktur sebagai penopang ekonomi nasional. Banyak pabrik didirikan melalui fasilitas PMDN, PMA dan lainnya yang sekaligus menciptakan lapangan kerja.

"Tahun 2000-an sampai 2012, kita mendapat windfall commodity boom. Harga komoditas meroket tajam; kelapa sawit, batu bara, karet, timah, biji besi dan lain-lain, sehingga 65% ekspor nonmigas didominasi oleh komoditas," terangnya.

"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebenarnya tertolong dengan commodity boom ini. Pada waktu harga komoditas mulai turun tahun 2013, imbasnya ke pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat. Itulah kenapa tahun 2014 kita hanya tumbuh sekitar 5%," papar Ketua Umum Partai Perindo ini.

Saat ini, lanjut HT, penopang ekonomi Indonesia tidak ada lagi, minyak impor, industri nasional kalah bersaing dengan negara-negara regional dan harga komoditas juga sedang rendah. Kondisi jika tidak segera diantisipasi dan dicarikan solusi akan berbahaya. (Baca: HT: Rupiah Terus Melemah Kesenjangan Meningkat)

Atas situasi ini Presiden Jokowi berjanji akan mengeluarkan paket kebijakan besar. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebagian besar paket kebijakan tersebut rencananya akan dikeluarkan pekan depan.

"Yang bisa saya jelaskan adalah Bapak Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang sudah harus selesai, mungkin tidak harus semua, tetapi paling tidak sebagian besarnya itu sudah keluar pada minggu depan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Menurut Darmin, paket tersebut menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi, serta kebijakan tax holiday. "Ini menyangkut sektor riil, keuangan, ada yang menyangkut deregulasi, ada yang menyangkut kebijakan baru, tax holiday," terangnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menjelaskan, tujuan dikeluarkannya paket kebijakan tersebut dalam rangka memperlancar kegiatan ekonomi, serta mendorong masuknya valuta asing (valas) ke Indonesia, guna mendongkrak nilai tukar rupiah.

"Karena kita memerlukan itu sekarang. Tidak ada jalan lain, kita perlu valas.‎ Saya jangan ditanya dulu. Tunggu saja, kalau pada saatnya kita merasa sudah bisa menjelaskan satu per satunya, kita akan jelaskan.‎ Pokoknya terutama sebenarnya menyangkut soal rupiah," tandas Darmin.

‎Dalam membahas paket kebijakan tersebut, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto meyakini Presdien Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil kebijakan tepat dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian saat ini. PDIP juga optimitis pemerintah akan mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.

Menurut Hasto, PDIP percaya bahwa bangsa ini memiliki banyak pengalaman menghadapi persoalan yang jauh lebih berat sekalipun. Meski demikian, beberapa langkah konkret harus segera dijalankan pemerintah.

"PDIP mengingatkan pemerintah untuk terus menggerakkan sektor riil, mendorong tumbuh kembangnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terbukti menjadi penyelamat krisis 1998. Sektor kerakyatan ini harus terus dipacu. Insentif pajak diberikan bagi seluruh kegiatan yang menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat," jelasnya di Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Selain itu, pemerintah juga diminta segera duduk bersama dengan DPR sehingga seluruh dana cadangan fiskal, dana sosial, dan jika perlu melakukan realokasi anggaran untuk dipindahkan menjadi anggaran percepatan program padat karya di desa-desa.

Hal tersebut penting untuk menjaga daya beli rakyat melalui cara-cara yang produktif. "Di sisi lain, daya dorong ekspor harus ditingkatkan. Dalam masa penuh tantangan ini, ekspor mineral dan hasil pertambangan dibuka saja. Demikian halnya untuk CPO, pajak ekspor lebih baik dijadikan insentif untuk petani di sektor perkebunan," papar Hasto.

PDIP juga berpendapat agar rupiah sebagai simbol kedaulatan moneter harus dipergunakan secara luas untuk kontrak-kontrak ekspor dan seluruh transaksi nasional. "Jadi demand terhadap rupiah juga akan meningkat oleh affirmative policy tersebut," jelasnya.

Di sisi lain, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak lagi mencari kambing hitam atas pelemahan ekonomi dan tidak berdayanya rupiah terhadap USD. Tindakan menyalahkan pemerintahan sebelumnya secara terbuka dinilai tidak elok.

"Jangan sibuk menyiapkan daftar nama siapa saja yang akan disalah-salahkan. Ini sekaligus membuka kepada publik bahwa pemerintahan Jokowi tidak mampu mengatasinya," ujar politisi Partai Demokrat Jemmy Setiawan dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2015).

Dia menyadari, ekonomi global memang sedang tidak menentu. USD terus meroket, akhirnya berefek pada naiknya harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Atas kondisi ini pemerintahan Jokowi-JK tidak sepatutnya menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

"Presiden Jokowi sebaiknya bersedia sedikit menundukkan egonya. Sadar bahwa penyelamatan ini harus dilakukan bersama-sama. Tumbuhkan kesadaran kolektif semua pihak, bahwa yang tengah terjadi bukan persoalan pemerintah saja, tapi juga persoalan semua elemen," tuturnya. (Baca: SBY Minta Jokowi Belajar dari Krisis 2008)

Presiden bisa memulainya dengan menemui dan mengumpulkan tokoh bangsa yang punya kapasitas untuk membantu menyelesaikan persoalan ekonomi. Presiden harus mengenyampingkan perbedaan dan secara tegas menginstruksikan kepada jajarannya untuk bicara dengan langgam yang sama.

Dia mengingatkan, tindakan melempar kesalahan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ataupun pemerintahan jauh sebelumnya, alih-alih menuai pujian justru membuat simpati rakyat berkurang.

Menurut Jemmy, bangsa yang besar adalah yang berhasil keluar dari cobaan-cobaan berat. "Stop saling serang dan saling menyalahkan. Mulailah merangkul semua pihak untuk kepentingan bangsa. Berbeda dalam pemikiran bukan berati tidak cinta Indonesia. Rangkul dengan tak pandang bulu dari latar belakang manapun figur-figur terbaik," tandasnya.