BI Ungkap Tiga Tantangan Sistem Pembayaran
Sabtu, 29 Agustus 2015 - 10:34 WIB
BI Ungkap Tiga Tantangan Sistem Pembayaran
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan sistem pembayaran yang lancar, efisien dan andal.
Tantangan pertama adalah penggunaan pembayaran berbasis elektronik di Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Tantangan kedua terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang memerlukan tersedianya layanan jaringan telekomunikasi yang berkualitas untuk pemerataan layanan sistem pembayaran.
Selanjutnya adalah pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang mengandung risiko keamanan. ”Tantangan itu menuntut kesiapan kita, dibutuhkan kolaborasi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi prioritas kita bersama,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo di Jakarta kemarin.
Dia melanjutkan, sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka, Indonesia perlu terus meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional di bidang sistem pembayaran. Maka dari itu, koordinasi antara BI, Pemerintah, dan lembaga terkait akan semakin memperkuat sistem pembayaran, salah satunya melalui Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI).
Agus menuturkan, kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Charter (Piagam) Forum Sistem Pembayaran Indonesia. ”Forum Sistem Pembayaran Indonesia menjadi cita-cita kita, forum lembaga otoritas itu bisa bersama- sama untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran Indonesia,” paparnya.
Dia pun meyakini, lembagalembaga ini akan saling berkoordinasi untuk mengejar ketinggalan dan membawa negara Indonesia menjadi lebih baik. ”Kita akan keluarkan peraturan selaras agar tidak low income country untuk menjadi midlle income country menuju negara maju,” tandasnya.
Forum Sistem Pembayaran Indonesia akan melibatkan peran serta stakeholders yang lebih luas sebagai mitra diskusi, antara lain dari pelaku industri, akademisi, lembaga konsumen, dan tenaga profesional untuk memberikan masukan yang bersifat objektif untuk mendukung pengembangan Sistem Pembayaran Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyambut baik pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia sebagai forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam merumuskan satu kebijakan yang searah. Diharapkan, forum ini bisa dibentuk suatu sistem yang terpadu menggunakan kartu.
Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani juga sangat mendukung Forum Sistem Pembayaran Indonesia. Menurutnya, forum tersebut juga untuk mendorong semuanya agar menggunakan mekanisme sistem pembayaran.
Pada kesempatan lain Bank Indonesia bersama International Monetary Fund (IMF) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional ”The Future of Asias Finance” pada 1- 2 September 2015 di Jakarta dengan tema Tantangan Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Para Pembuat Kebijakan di Asia .
Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh pimpinan dan pejabat tinggi dari beberapa bank sentral negara anggota IMF, dan yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran antara lain Bank Sentral Sri Lanka, Jepang, Laos, India, dan Kamboja, lembaga think-thank, dan pelaku pasar keuangan.Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, Joint seminar Bank Indonesia-IMF ini telah direncanakan sejak setahun yang lalu.
Kunthi fahmar sandy
Tantangan pertama adalah penggunaan pembayaran berbasis elektronik di Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Tantangan kedua terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang memerlukan tersedianya layanan jaringan telekomunikasi yang berkualitas untuk pemerataan layanan sistem pembayaran.
Selanjutnya adalah pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang mengandung risiko keamanan. ”Tantangan itu menuntut kesiapan kita, dibutuhkan kolaborasi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi prioritas kita bersama,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo di Jakarta kemarin.
Dia melanjutkan, sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka, Indonesia perlu terus meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional di bidang sistem pembayaran. Maka dari itu, koordinasi antara BI, Pemerintah, dan lembaga terkait akan semakin memperkuat sistem pembayaran, salah satunya melalui Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI).
Agus menuturkan, kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Charter (Piagam) Forum Sistem Pembayaran Indonesia. ”Forum Sistem Pembayaran Indonesia menjadi cita-cita kita, forum lembaga otoritas itu bisa bersama- sama untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran Indonesia,” paparnya.
Dia pun meyakini, lembagalembaga ini akan saling berkoordinasi untuk mengejar ketinggalan dan membawa negara Indonesia menjadi lebih baik. ”Kita akan keluarkan peraturan selaras agar tidak low income country untuk menjadi midlle income country menuju negara maju,” tandasnya.
Forum Sistem Pembayaran Indonesia akan melibatkan peran serta stakeholders yang lebih luas sebagai mitra diskusi, antara lain dari pelaku industri, akademisi, lembaga konsumen, dan tenaga profesional untuk memberikan masukan yang bersifat objektif untuk mendukung pengembangan Sistem Pembayaran Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyambut baik pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia sebagai forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam merumuskan satu kebijakan yang searah. Diharapkan, forum ini bisa dibentuk suatu sistem yang terpadu menggunakan kartu.
Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani juga sangat mendukung Forum Sistem Pembayaran Indonesia. Menurutnya, forum tersebut juga untuk mendorong semuanya agar menggunakan mekanisme sistem pembayaran.
Pada kesempatan lain Bank Indonesia bersama International Monetary Fund (IMF) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional ”The Future of Asias Finance” pada 1- 2 September 2015 di Jakarta dengan tema Tantangan Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Para Pembuat Kebijakan di Asia .
Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh pimpinan dan pejabat tinggi dari beberapa bank sentral negara anggota IMF, dan yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran antara lain Bank Sentral Sri Lanka, Jepang, Laos, India, dan Kamboja, lembaga think-thank, dan pelaku pasar keuangan.Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, Joint seminar Bank Indonesia-IMF ini telah direncanakan sejak setahun yang lalu.
Kunthi fahmar sandy
(ftr)
