Pelaku Industri Berharap Harga Gas Turun
Rabu, 16 September 2015 - 10:40 WIB
Pelaku Industri Berharap Harga Gas Turun
A
A
A
JAKARTA - Pelaku industri menunggu keputusan penurunan harga gas. Penurunan harga gas tentunya menjadi terobosan serta akan berdampak langsung pada efisiensi, daya saing industri, serta meningkatnya produktivitas industri pengguna gas.
Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri Indonesia Achmad Widjaja mengatakan, harga gas harus benar-benar dipelajari untuk semua sektor industri. ”Sebelumnya yang disetujui pupuk. Industri itu tidak hanya pupuk saja, industri itu bukan hanya BUMN, malah kebanyakan perusahaan swasta. Jadi, itu mau hilir apa pun, kaca, makanan minuman, tekstil, itu semua sama,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Menurut Achmad, dengan penurunan harga gas, banyak sekali dampak yang dirasakan. Pihaknya berharap harga gas bisa menjadi USD5 per mmbtu. ”Pemerintah harus menjelaskan bahwa harga gas di hulu dan di hilir untuk sampai ke kita berapa. Kalau di hulu mereka bisa berikan, artinya di hilir juga harusnya sama. Sumbernya sama di ESDM,” papar dia. Dia menambahkan, mengenai masalah gas, pemerintah sudah menggarisbawahi bahwa tidak termasuk dalam APBN.
Menurutnya, jika nanti semua peraturan administrasinya sudah selesai, maka gas sudah seperti Badan Layanan Umum (BLU). Menurut Achmad, masalah terbesar adalah integrasi antara lembaga. ”Gas kan di ESDM, izin investasi di BKPM, impor bahan-bahan tertentu yang gak bisa diproduksi di sini perlu ke Kemendag. Nah ini integrasi, menkonya yang harus bekerja lebih keras lagi,” jelasnya.
Dia memaparkan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden belum mengarah pada integrasi dari hilir ke hulu. Menurutnya, selama ini hulu dikuasai monopoli asing sehingga yang disebut industri antara tidak masuk. Akibatnya, di hilir banyak sekali bahan baku yang impor. ”Paket yang diluncurkan pemerintah, bagi kami pengusaha itu seperti rutinitas saja. Sekarang yang instan apa? Gampangnya harga gas diturunin lah , itu kena semua, industri akan langsung booming ,” ungkapnya.
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan, industri automotif juga membutuhkan gas sekitar 6%. ”Itu campur mobil dan motor, karena itu persentase dari total volume yang dikerjakan terhadap konsumsi energi,” ujarnya. Gunadi melanjutkan, energi untuk industri di mana pun juga harus lebih murah dari konsumsi kebutuhan rumah tangga.
”Itu yang bisa tingkatkan daya saing kita. Di situ alokasi kebijakan energi untuk dimanfaatkan harus jelas, sehingga kita membangun industrinya juga harus jelas arahnya,” terangnya. Ditjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto mengatakan, industri dalam negeri diharapkan tumbuh sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu ada keberpihakan terhadap energi.
”Jadi, konsep bahwa energi itu bukan sebuah komoditas tetapi menjadi modal pembangunan. Kita berharap ada satu policy yang lebih baik lagi sehingga industri dalam negeri bisa bersaing,” jelasnya.
Harjanto melanjutkan, beberapa industri petrokimia yang ingin investasi di Indonesia memang berharap harga gas yang diberikan layak, terutama di Indonesia timur. ”Pupuk, petrokimia, sektor lain seperti baja mestinya dapat juga. Kita mengusulkan untuk turun,” tandasnya.
Oktiani endarwati
Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri Indonesia Achmad Widjaja mengatakan, harga gas harus benar-benar dipelajari untuk semua sektor industri. ”Sebelumnya yang disetujui pupuk. Industri itu tidak hanya pupuk saja, industri itu bukan hanya BUMN, malah kebanyakan perusahaan swasta. Jadi, itu mau hilir apa pun, kaca, makanan minuman, tekstil, itu semua sama,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Menurut Achmad, dengan penurunan harga gas, banyak sekali dampak yang dirasakan. Pihaknya berharap harga gas bisa menjadi USD5 per mmbtu. ”Pemerintah harus menjelaskan bahwa harga gas di hulu dan di hilir untuk sampai ke kita berapa. Kalau di hulu mereka bisa berikan, artinya di hilir juga harusnya sama. Sumbernya sama di ESDM,” papar dia. Dia menambahkan, mengenai masalah gas, pemerintah sudah menggarisbawahi bahwa tidak termasuk dalam APBN.
Menurutnya, jika nanti semua peraturan administrasinya sudah selesai, maka gas sudah seperti Badan Layanan Umum (BLU). Menurut Achmad, masalah terbesar adalah integrasi antara lembaga. ”Gas kan di ESDM, izin investasi di BKPM, impor bahan-bahan tertentu yang gak bisa diproduksi di sini perlu ke Kemendag. Nah ini integrasi, menkonya yang harus bekerja lebih keras lagi,” jelasnya.
Dia memaparkan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden belum mengarah pada integrasi dari hilir ke hulu. Menurutnya, selama ini hulu dikuasai monopoli asing sehingga yang disebut industri antara tidak masuk. Akibatnya, di hilir banyak sekali bahan baku yang impor. ”Paket yang diluncurkan pemerintah, bagi kami pengusaha itu seperti rutinitas saja. Sekarang yang instan apa? Gampangnya harga gas diturunin lah , itu kena semua, industri akan langsung booming ,” ungkapnya.
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan, industri automotif juga membutuhkan gas sekitar 6%. ”Itu campur mobil dan motor, karena itu persentase dari total volume yang dikerjakan terhadap konsumsi energi,” ujarnya. Gunadi melanjutkan, energi untuk industri di mana pun juga harus lebih murah dari konsumsi kebutuhan rumah tangga.
”Itu yang bisa tingkatkan daya saing kita. Di situ alokasi kebijakan energi untuk dimanfaatkan harus jelas, sehingga kita membangun industrinya juga harus jelas arahnya,” terangnya. Ditjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto mengatakan, industri dalam negeri diharapkan tumbuh sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu ada keberpihakan terhadap energi.
”Jadi, konsep bahwa energi itu bukan sebuah komoditas tetapi menjadi modal pembangunan. Kita berharap ada satu policy yang lebih baik lagi sehingga industri dalam negeri bisa bersaing,” jelasnya.
Harjanto melanjutkan, beberapa industri petrokimia yang ingin investasi di Indonesia memang berharap harga gas yang diberikan layak, terutama di Indonesia timur. ”Pupuk, petrokimia, sektor lain seperti baja mestinya dapat juga. Kita mengusulkan untuk turun,” tandasnya.
Oktiani endarwati
(ars)
