Data Tak Seragam, Rizal Bentuk Tim Monitoring Garam
Data Tak Seragam, Rizal Bentuk Tim Monitoring Garam
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menuturkan, selama ini data terkait kebutuhan garam di dalam negeri yang kerap tidak seragam membuat kegiatan importasi garam selalu dramatis.
Menurutnya, ketidakseragaman data ini akibat dari adanya kepentingan di setiap stakeholders. "Nah, soal begini di Indonesia memang banyak kepentingan. Makanya datanya selalu beda-beda," katanya di gedung BPPT, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Sejak dirinya menjabat sebagai Menko bidang Perekonomian sekitar 15 tahun lalu, sambung dia, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) selalu mengatakan bahwa Indonesia butuh impor garam lantaran produksi dalam negeri tidak mencukupi. Sementara, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim bahwa produksi garam dalam negeri selalu cukup.
"Kalau kita dengerin dua-duanya kita bisa celaka. Kalau kita dengerin itu (Bulog) katanya impor akibatnya banyak beras busuk di gudang karena numpuk. Tapi kalau kita dengerin pertanian kayaknya kita sudah ekspor," imbuh dia.
Menurutnya, perlu ada perkiraan kebutuhan seimbang dengan menggunakan data Kementan dan Bulog mengenai produksi dan kebutuhan impor garam tersebut. Untuk itu, pemerintah membentuk tim monitoring garam yang tugas utamanya memperkirakan kebutuhan dalam negeri, produksi, dan kebutuhan impor dari komoditas garam.
Tim ini nantinya terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, serta Polda Metro Jaya.
"Kami juga minta Kapolda dilibatkan dalam hal ini, untuk melihat berulang enggak kelakuan jahat ini. Kalau berulang ya kita apain tuh. Jadi industri sudah legakan yang menghambat industri, kita sudah selesaikan ini," pungkasnya.
Baca Juga:
Rizal Ramli Sebut Ada Tujuh Begal Importasi Garam
Rizal Ramli Minta Kemendag-Bea Cukai Pantau Impor Garam
Rizal Ramli Minta Tom Lembong Tebar Insentif Industri Garam
Menurutnya, ketidakseragaman data ini akibat dari adanya kepentingan di setiap stakeholders. "Nah, soal begini di Indonesia memang banyak kepentingan. Makanya datanya selalu beda-beda," katanya di gedung BPPT, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Sejak dirinya menjabat sebagai Menko bidang Perekonomian sekitar 15 tahun lalu, sambung dia, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) selalu mengatakan bahwa Indonesia butuh impor garam lantaran produksi dalam negeri tidak mencukupi. Sementara, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim bahwa produksi garam dalam negeri selalu cukup.
"Kalau kita dengerin dua-duanya kita bisa celaka. Kalau kita dengerin itu (Bulog) katanya impor akibatnya banyak beras busuk di gudang karena numpuk. Tapi kalau kita dengerin pertanian kayaknya kita sudah ekspor," imbuh dia.
Menurutnya, perlu ada perkiraan kebutuhan seimbang dengan menggunakan data Kementan dan Bulog mengenai produksi dan kebutuhan impor garam tersebut. Untuk itu, pemerintah membentuk tim monitoring garam yang tugas utamanya memperkirakan kebutuhan dalam negeri, produksi, dan kebutuhan impor dari komoditas garam.
Tim ini nantinya terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, serta Polda Metro Jaya.
"Kami juga minta Kapolda dilibatkan dalam hal ini, untuk melihat berulang enggak kelakuan jahat ini. Kalau berulang ya kita apain tuh. Jadi industri sudah legakan yang menghambat industri, kita sudah selesaikan ini," pungkasnya.
Baca Juga:
Rizal Ramli Sebut Ada Tujuh Begal Importasi Garam
Rizal Ramli Minta Kemendag-Bea Cukai Pantau Impor Garam
Rizal Ramli Minta Tom Lembong Tebar Insentif Industri Garam
(izz)
Explore More