Pemerintah Dinilai Kesampingkan Kemiskinan Demi Infrastruktur

Minggu, 27 September 2015 - 16:01 WIB
Pemerintah Dinilai Kesampingkan...
Pemerintah Dinilai Kesampingkan Kemiskinan Demi Infrastruktur
A A A
JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi pemerintahan SBY, Firmanzah menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lebih memfokuskan persoalan infrastruktur ketimbang mengentas angka kemiskinan yang kini jumlahnya semakin besar.

Dia mengatakan, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan sendiri dan membutuhkan fokus serta kepemimpinan yang kuat. Sayangnya, saat ini pemerintah masih fokus kepada persoalan infrastruktur dan mengenyampingkan kemiskinan. (Baca: Jumlah Penduduk Miskin RI Naik Jadi 28,59 Juta Orang )

"Bukan berarti infrastruktur tidak penting, tapi yang sifatnya jangka pendek itu harus diperhatikan. Jadi tidak bisa diselesaikan pemerintah pusat saja, tapi juga harus pemerintah daerah," katanya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (27/9/2015).

Menurutnya, Presiden Jokowi sedianya perlu menambah variasi wacana dan urgensi mengenai pengentasan kemiskinan dalam setiap pidatonya. Sebab, jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah menyatakan bahwa kemiskinan adalah isu yang penting, maka para menteri di bawah kendalinya akan menganggap hal tersebut penting untuk diselesaikan.

"Jadi Presiden perlu memperbanyak dalam setiap pidatonya, pentingnya soal pengentasan kemiskinan. Sehingga menteri koordinator dan menterinya akan lebih fokus merumuskan solusi," tutur dia.

Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, sejauh ini dirinya belum melihat komitmen Jokowi secara tegas untuk pengentasan kemiskinan. "Saya belum lihat Presiden mengatakan secara intens bahwa pengentasan kemiskinan itu penting. Meskipun infrastruktur ujung-ujungnya untuk kemiskinan juga, tapi untuk sampai ke angka kemiskinan itu bisa empat hingga lima tahun," tandas Firmanzah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, penduduk miskin di Indonesia per Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau meningkat 0,26% dari September 2014.

Kepala BPS Suryamin menjelaskan, data tersebut diambil berdasarkan 300.000 sampel yang disebar pihaknya ke berbagai provinsi.

"Penduduk miskin per Maret 2015 dengan porsi 11,22% atau 28,59 juta penduduk. Sampel 300 ribu. Dibandingkan September 2014 naik 0,26%," ujarnya. (lly)

Baca juga:


Orang Miskin di Perkotaan Bertambah Jadi 10,65 Juta Orang

Orang Miskin Bertambah, DPR Sebut Pemerintah Gagal

Mantan Stafsus SBY Pesimis Angka Kemiskinan Dapat Ditekan
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Rakor Kemenko PMK Bahas...
Rakor Kemenko PMK Bahas Strategi Terbaru untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024
Menko PMK Beberkan Langkah...
Menko PMK Beberkan Langkah Strategis Penanganan Kemiskinan
DIY Provinsi Termiskin...
DIY Provinsi Termiskin di Jawa
Rapat Evaluasi Kemiskinan:...
Rapat Evaluasi Kemiskinan: Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menyusut
Angka Kemiskinan Perkotaan...
Angka Kemiskinan Perkotaan Jabar Naik
Mendorong Perempuan...
Mendorong Perempuan Desa Keluar dari Miskin Ekstrem
Berita Terkini
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan...
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan China, Ekspor Minyak Iran Merosot 80%
8 jam yang lalu
SIG Resmikan Fasilitas...
SIG Resmikan Fasilitas Ekspor Tuban, Bidik 450.000 Ton Semen ke AS
8 jam yang lalu
Penguatan IHSG dan Rupiah...
Penguatan IHSG dan Rupiah Berlanjut, Pasar Respons Positif Kepastian Posisi Menkeu
9 jam yang lalu
Perdana, Danantara Terbitkan...
Perdana, Danantara Terbitkan Obligasi Global Senilai USD1,5 Miliar
9 jam yang lalu
Sucofindo Gelar ENSIA...
Sucofindo Gelar ENSIA 2026, Dorong Inovasi Berkelanjutan
9 jam yang lalu
Kajian 13 Proyek Hilirisasi...
Kajian 13 Proyek Hilirisasi Rampung Juli, Nilainya Ditaksir Capai Rp239 Triliun
9 jam yang lalu
Infografis
Mel Gibson Serukan Pemerintah...
Mel Gibson Serukan Pemerintah AS Bongkar Kebenaran Serangan 9/11
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved