Ekonomi Indonesia Butuh Obat Kuat
Senin, 28 September 2015 - 16:09 WIB
Ekonomi Indonesia Butuh Obat Kuat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan‎ mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini sangat membutuhkan obat kuat untuk merangsang pertumbuhan dalam negeri menjadi lebih baik.
Apalagi, lanjut dia, saat ini sedang marak tren pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pegawai yang dilakukan oleh beberapa perusahaan industri.
"Memang saat ini, ekonomi Indonesia butuh obat kuat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Salah satunya deregulasi yang tidak melulu berfokus pada perusahaan-perusahaan baru saja," katanya di Jakarta, Senin (28/9/2015).
Yukki melihat, lewat deregulasi yang diluncurkan pemerintah, yang terfokus hanya untuk perusahaan-perusahaan baru. Perusahaan existing yang sudah berdiri sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.
"Saya juga lihat beberapa hal di deregulasi ini kan buat perusahan-perusahaan baru saja. Menurut saya, deregulasi ini seharusnya juga untuk perusahaan-perusahaan yang eksisting. Mereka harus diberikan paketnya. Misalnya, pajaknya jangan setahun lah, dua tahun mungkin bisa. Nanti dilihat lagi industrinya. Karena saat ini, setiap orang, setiap industri butuh bantuan dan dukungan dari pemerintah saat ini," terang dia.
Menurutnya, juga jangan sampai jika deregulasi dan aturannya sudah dibuat, terutama untuk investasi, proses pengurusannya masih lama, sehingga membutuhkan waktu panjang.
"Kalau ngurus izinnya masih lama ya sama saja. Akan terjadi hambatan. Makannya obat kuat itu kita butuhkan. Tentunya bukan hanya kuat, tapi cepat efeknya dan tepat sasaran," pungkasnya.
Apalagi, lanjut dia, saat ini sedang marak tren pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pegawai yang dilakukan oleh beberapa perusahaan industri.
"Memang saat ini, ekonomi Indonesia butuh obat kuat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Salah satunya deregulasi yang tidak melulu berfokus pada perusahaan-perusahaan baru saja," katanya di Jakarta, Senin (28/9/2015).
Yukki melihat, lewat deregulasi yang diluncurkan pemerintah, yang terfokus hanya untuk perusahaan-perusahaan baru. Perusahaan existing yang sudah berdiri sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.
"Saya juga lihat beberapa hal di deregulasi ini kan buat perusahan-perusahaan baru saja. Menurut saya, deregulasi ini seharusnya juga untuk perusahaan-perusahaan yang eksisting. Mereka harus diberikan paketnya. Misalnya, pajaknya jangan setahun lah, dua tahun mungkin bisa. Nanti dilihat lagi industrinya. Karena saat ini, setiap orang, setiap industri butuh bantuan dan dukungan dari pemerintah saat ini," terang dia.
Menurutnya, juga jangan sampai jika deregulasi dan aturannya sudah dibuat, terutama untuk investasi, proses pengurusannya masih lama, sehingga membutuhkan waktu panjang.
"Kalau ngurus izinnya masih lama ya sama saja. Akan terjadi hambatan. Makannya obat kuat itu kita butuhkan. Tentunya bukan hanya kuat, tapi cepat efeknya dan tepat sasaran," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
