Pengusaha Lobi Jokowi Minta Pengampunan Pajak
Selasa, 29 September 2015 - 15:15 WIB
Pengusaha Lobi Jokowi Minta Pengampunan Pajak
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hari ini bertandang ke Istana Negara, Jakarta menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya membahas kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), yang diharapkan bisa segera dilaksanakan.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan tax amnesty ini sangat dibutuhkan kalangan dunia usaha. Terlebih, pada 2018 akan dilaksanakan keterbukaan informasi pajak (automatic information exchange) antarnegara G20 yang membuat semua data wajib pajak menjadi terbuka.
"Pada 2018 akan dilaksanakan automatic information exchange, keterbukaan informasi pajak antarnegara G20 yang akan membuka semua data wajib pajak," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Menurut dia dengan adanya azas keterbukaan informasi pajak tersebut, maka sudah sepatutnya pemutihan atau pengampunan pajak dilaksanakan. "Sudah ada dasar hukum kita lakukan pemutihan itu," imbuh Hariyadi.
Jokowi dalam pertemuan tersebut berjanji untuk mendorong agar kebijakan pengampunan pajak dapat masuk dalam pembahasan DPR pada Oktober 2015. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyetujui bahwa pajak penghasilan (PPh) untuk badan usaha seharusnya di angka 18%.
"Beliau juga sangat paham dengan masalah ini (tax amnesty). Beliau sampaikan juga mengenai penurunan PPh badan, beliau juga setuju PPh badan harusnya ada di angka 18%. Juga mengenai amnesty fee, masih berkisar pembahasan dan akan berlanjut pembahasan dengan parlemen," tandasnya.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan tax amnesty ini sangat dibutuhkan kalangan dunia usaha. Terlebih, pada 2018 akan dilaksanakan keterbukaan informasi pajak (automatic information exchange) antarnegara G20 yang membuat semua data wajib pajak menjadi terbuka.
"Pada 2018 akan dilaksanakan automatic information exchange, keterbukaan informasi pajak antarnegara G20 yang akan membuka semua data wajib pajak," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Menurut dia dengan adanya azas keterbukaan informasi pajak tersebut, maka sudah sepatutnya pemutihan atau pengampunan pajak dilaksanakan. "Sudah ada dasar hukum kita lakukan pemutihan itu," imbuh Hariyadi.
Jokowi dalam pertemuan tersebut berjanji untuk mendorong agar kebijakan pengampunan pajak dapat masuk dalam pembahasan DPR pada Oktober 2015. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyetujui bahwa pajak penghasilan (PPh) untuk badan usaha seharusnya di angka 18%.
"Beliau juga sangat paham dengan masalah ini (tax amnesty). Beliau sampaikan juga mengenai penurunan PPh badan, beliau juga setuju PPh badan harusnya ada di angka 18%. Juga mengenai amnesty fee, masih berkisar pembahasan dan akan berlanjut pembahasan dengan parlemen," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
