Pusat Pembangunan Jokowi Sama dengan Pendahulunya
Jum'at, 16 Oktober 2015 - 16:37 WIB
Pusat Pembangunan Jokowi Sama dengan Pendahulunya
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menilai bahwa fokus pembangunan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini sama dengan pemerintah sebelumnya, yakni menganut Jawa sentris atau masih terpusat di pulau Jawa.
Menurutnya, hal ini akan memperlebar kesenjangan dan kemiskinan di setiap daerah karena pembangunan daerah terkesan tidak diperhatikan pemerintah.
"Dari dulu, sejak zaman Gus Dur, Megawati, SBY, dan sekarang Jokowi, pembangunan kita fokusnya masih menganut paham Jawa Sentris. Saat ini, Jawa mendominasi pembangunan Indonesia sebesar 57,9% (hingga akhir tahun 2014)," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Sementara di Sumatera hingga 2014 pembangunannya baru 22%, Bali Nusa Tenggara 2,9%, Kalimantan 9,1%, Sulawesi 5,6% dan Maluku serta Papua 2,5%. Kenyataan ini akan membawa dampak buruk bagi Indonesia.
"Karena dengan kenyataan tersebut, enggak heran kalau tercetus gerakan Aceh ingin merdeka, terus Papua juga ingin merdeka. Ini karena apa? Karena pembangunan di sana tidak sama dengan di Jawa. Di Jawa lebih sejahtera, lebih maju. Sedangkan di daerah pembangunannya masih minim," tutur Dzul.
Dia mengatakan jika dibanding dengan pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintahan sekarang lebih terkesan membiarkan gap lebar antara si kaya dan si miskin. Dzul melihat, ini dibuktikan dengan paham Jawa sentris tadi.
"Zaman Soeharto dulu memang lebih otoriter. Tapi setidaknya, dulu Pak Soeharto bisa menjaga gap antara si kaya dan si miskin agar tidak terlalu jauh‎. Maka, peran pemerintah daerah di sini menjadi sangat penting. Dengan adanya dana desa, diharapkan pembangunan daerah (selain Jawa) bisa lebih terfokus agar tidak ada lagi gerakan-gerakan daerah yang ingin merdeka," pungkasnya.
Menurutnya, hal ini akan memperlebar kesenjangan dan kemiskinan di setiap daerah karena pembangunan daerah terkesan tidak diperhatikan pemerintah.
"Dari dulu, sejak zaman Gus Dur, Megawati, SBY, dan sekarang Jokowi, pembangunan kita fokusnya masih menganut paham Jawa Sentris. Saat ini, Jawa mendominasi pembangunan Indonesia sebesar 57,9% (hingga akhir tahun 2014)," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Sementara di Sumatera hingga 2014 pembangunannya baru 22%, Bali Nusa Tenggara 2,9%, Kalimantan 9,1%, Sulawesi 5,6% dan Maluku serta Papua 2,5%. Kenyataan ini akan membawa dampak buruk bagi Indonesia.
"Karena dengan kenyataan tersebut, enggak heran kalau tercetus gerakan Aceh ingin merdeka, terus Papua juga ingin merdeka. Ini karena apa? Karena pembangunan di sana tidak sama dengan di Jawa. Di Jawa lebih sejahtera, lebih maju. Sedangkan di daerah pembangunannya masih minim," tutur Dzul.
Dia mengatakan jika dibanding dengan pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintahan sekarang lebih terkesan membiarkan gap lebar antara si kaya dan si miskin. Dzul melihat, ini dibuktikan dengan paham Jawa sentris tadi.
"Zaman Soeharto dulu memang lebih otoriter. Tapi setidaknya, dulu Pak Soeharto bisa menjaga gap antara si kaya dan si miskin agar tidak terlalu jauh‎. Maka, peran pemerintah daerah di sini menjadi sangat penting. Dengan adanya dana desa, diharapkan pembangunan daerah (selain Jawa) bisa lebih terfokus agar tidak ada lagi gerakan-gerakan daerah yang ingin merdeka," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
