Ditunggu Keberanian Jokowi Berantas Calo Gas PLN
A
A
A
JOKOWI - Pengamat Energi Marwan Batubara mempertanyakan keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberantas calo yang menyuplai gas kepada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN.
"Beli gas ke calo dibatalkan saja, langsung ambil dari Conoco Phillips, berani tidak? Jokowi buktikan bisa berani berantas dan bereskan korupsi tersebut," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Marwan menjelaskan, penggunaan calo itu memberatkan biaya operasional PLN, yang seharusnya dapat mengambil gas secara langsung dari Conoco Phillips.
Dia mengungkapkan, PLN sudah melakukan penandatanganan kontrak pembelian gas kepada perusahaan pihak ketiga. (Baca: Masyarakat Galau Soal Pencabutan Subsidi Listrik)
"PLN tandatangani kontrak gas dengan PT EHK yang gasnya diambil dari Conoco Phillips. Kenapa tidak bisa langsung dari Conoco? Malah lewat calo," jelas Marwan.
Membeli gas dari pihak ketiga, PLN menelan biaya yang lebih besar sekitar USD1-2/mmbtu. Ini menekan rasio biaya pokok yang dikeluarkan dibanding dengan pendapatan perseroan.
Rasio biaya pokok yang dikeluarkan dibanding dengan pendapatan PLN sendiri sebesar 91%, berada di atas rata-rata dunia yang hanya sebesar 81%. "Secara otomatis tak beres, biaya pokok produksi tak efisien. Pola subsidi mau apa saja silakan, tapi bereskan dulu produksinya," pungkasnya.
"Beli gas ke calo dibatalkan saja, langsung ambil dari Conoco Phillips, berani tidak? Jokowi buktikan bisa berani berantas dan bereskan korupsi tersebut," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Marwan menjelaskan, penggunaan calo itu memberatkan biaya operasional PLN, yang seharusnya dapat mengambil gas secara langsung dari Conoco Phillips.
Dia mengungkapkan, PLN sudah melakukan penandatanganan kontrak pembelian gas kepada perusahaan pihak ketiga. (Baca: Masyarakat Galau Soal Pencabutan Subsidi Listrik)
"PLN tandatangani kontrak gas dengan PT EHK yang gasnya diambil dari Conoco Phillips. Kenapa tidak bisa langsung dari Conoco? Malah lewat calo," jelas Marwan.
Membeli gas dari pihak ketiga, PLN menelan biaya yang lebih besar sekitar USD1-2/mmbtu. Ini menekan rasio biaya pokok yang dikeluarkan dibanding dengan pendapatan perseroan.
Rasio biaya pokok yang dikeluarkan dibanding dengan pendapatan PLN sendiri sebesar 91%, berada di atas rata-rata dunia yang hanya sebesar 81%. "Secara otomatis tak beres, biaya pokok produksi tak efisien. Pola subsidi mau apa saja silakan, tapi bereskan dulu produksinya," pungkasnya.
()