Menteri Susi Minta Bantuan Lembaga Internasional
Menteri Susi Minta Bantuan Lembaga Internasional
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta bantuan lembaga internasional untuk memberantas praktik perbudakan di sektor perikanan.
Lembaga internasional yang dimaksud seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations/UN), Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO), dan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO).
Dia menuturkan, Indonesia telah memulai dengan menghentikan ribuan kapal yang melakukan praktik penangkapan ikan secara ilegal. Namun, bukan tidak mungkin para pelaku justru pindah ke tempat lain yang dirasa masih aman.
"Makanya organisasi internasional perlu melihat ini sehingga perlawanan IUU lebih kuat. Kita tidak ingin lakukan pembangunan dengan cara yang tidak baik," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Dia memahami, negara di Afrika dan Pasifik belum memiliki kapasitas untuk memonitor dan memberantas IUU Fishing. Namun, dengan bantuan lembaga internasional seperti IMO, FAO, dan UN pasti akan bisa melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan.
"Bisnis ini mengancam sumber daya perikanan. Degradasi sumber daya kelautan akan menjadi ancaman. Perikanan yang tidak dilaporkan dan ilegal mejadi ancaman bagi perubahan iklim. Mereka gunakan penangkap ikan yang besar. Ini akan merusak sumber daya ikan dan membahayakan biomassa. Dan akhirnya perubahan iklim ini bisa terjadi," tandasnya.
Baca Juga:
Susi: 61 Ribu ABK RI di New Zealand Diperlakukan Sangat Buruk
Susi Ungkap Kejamnya Praktik Perbudakan di Sektor Perikanan
Lembaga internasional yang dimaksud seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations/UN), Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO), dan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO).
Dia menuturkan, Indonesia telah memulai dengan menghentikan ribuan kapal yang melakukan praktik penangkapan ikan secara ilegal. Namun, bukan tidak mungkin para pelaku justru pindah ke tempat lain yang dirasa masih aman.
"Makanya organisasi internasional perlu melihat ini sehingga perlawanan IUU lebih kuat. Kita tidak ingin lakukan pembangunan dengan cara yang tidak baik," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Dia memahami, negara di Afrika dan Pasifik belum memiliki kapasitas untuk memonitor dan memberantas IUU Fishing. Namun, dengan bantuan lembaga internasional seperti IMO, FAO, dan UN pasti akan bisa melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan.
"Bisnis ini mengancam sumber daya perikanan. Degradasi sumber daya kelautan akan menjadi ancaman. Perikanan yang tidak dilaporkan dan ilegal mejadi ancaman bagi perubahan iklim. Mereka gunakan penangkap ikan yang besar. Ini akan merusak sumber daya ikan dan membahayakan biomassa. Dan akhirnya perubahan iklim ini bisa terjadi," tandasnya.
Baca Juga:
Susi: 61 Ribu ABK RI di New Zealand Diperlakukan Sangat Buruk
Susi Ungkap Kejamnya Praktik Perbudakan di Sektor Perikanan
(izz)
Explore More