Terminal Petikemas Makassar Jadi Hub International
Terminal Petikemas Makassar Jadi Hub International
A
A
A
MAKASSAR - Dirut Pelindo IV Doso Agung, akhirnya mampu mewujudkan impian selama 7 tahun Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL), untuk menjadikan Pelabuhan Makassar sebagai khususnya Terminal Petikemas (TPM) sebagai Hub International.
Keinginan tersebut terealisasi dengan diresmikannya pelayaran langsung international dari Makassar ke Hongkong dan Makassar ke Dili ditandai dengan pengiriman komoditas ekspor sebanyak 300 TEUs, di Makassar, Sabtu (5/12/2015).
Pengiriman disaksikan langsung Chairman Association Logistic Forwarding Indonesia (ALFI)/(ILFA) Yuki Hanafi, SITC Countainer Lines Co.Ltd Mr Liu Dun Jie, Commercial Counsellor from Misson of The Peoples Republic of China to ASEAN Tan Shufu, serta undangan lainnya.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, beroperasinya Direct Call menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya sejak abad ke-16 sistem perdagangan international kembali dimulai lagi dari Makassar ke negara ASEAN. Hal ini, kata dia, tentu semakin menegaskan jika kota Makassar memang menjadi kota perdagangan tidak saja di masa lampau tapi juga saat ini.
"Direct Call obsesi saya sejak 7 tahun awal menjabat Gubernur, dan Alhamdulillah bisa diwujudkan oleh Dirut Pelindo IV Doso. Bahkan, Saya sempat akan berontak jika ini tidak terwujud dan sangat disyukuri semuanya terealisasi," ujarnya.
Chairman ALFI/ILFA, Yuki menyambut positif direct call sebab akan memangkas biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha.
"Saya sangat bangga Gubernur Sulsel memberikan dukungan besar, apalagi program ini juga mendukung komitmen ekspor 3 kali lipat hingga 4 kali lipat,"terangnya.
Tak hanya itu, rintisan ekspor dari Jepang juga diharapkan diwujudkan yang saat ini 29 hari dari Makassar ke Jepang bisa menjadi 14 hari saja. Komitmen ini sejalan dengan reformasi logistik, yakni, harmonisasi regulasi pusat, daerah sehingga menghilangkan ego sektoral, dukungan infrastruktur, dukungan SDM, serta kebijakan fiskal.
Dirut Pelindo IV, Doso Agung mengakui mulanya sulit menentukan antara Pelabuhan Makassar atau Pelabuhan Bitung menjadi HUB, namun akhirnya diputuskan Makassar sejalan dengan pengembangan Makassar New Port (MNP).
"Proyek ini mengurangi biaya logistik, apalagi siklus pengirimannya seminggu sekali dan menghemat hingga 15% biaya logistik yang biasanya dikeluarkan US$140 per TEUs,"terangnya.
Saat ini pengelolaan kontainer ekspor per bulannya bisa capai 2.000 sampai 2.500 TEUs. Sedangkan untuk bongkar muat barang domestik mencapai 1.200 TEUs dengan jumlah call per bulan 600 hingga 800 call.
"Direct call tahun depan akan dimulai Juni 2016 menjajaki negara ASEAN lainnya, makanya saat ini terus dilakukan pembenahan fasilitas didermaga agar kapal bisa merapat,"paparnya.
Dermaga saat ini kedalamannya hanya 12 meter, sementara untuk kapal-kapal besar membutuhkan kedalamn 16 meter .
"Pada 2018 MNP untuk perbaikan dermaga diharapkan rampung reklamasinya untuk dijadikan kontainer yard. Saat ini serapan dana MNP dikisaran 8-10% atau Rp500 miliar dari total yang dibutuhkan untuk perampungan tahap I Rp3 triliun dengan rincian Rp1,8 triliun untuk reklamasi dan Rp1,2 triliun untuk fasilitas infrastruktur," paparnya.
Keinginan tersebut terealisasi dengan diresmikannya pelayaran langsung international dari Makassar ke Hongkong dan Makassar ke Dili ditandai dengan pengiriman komoditas ekspor sebanyak 300 TEUs, di Makassar, Sabtu (5/12/2015).
Pengiriman disaksikan langsung Chairman Association Logistic Forwarding Indonesia (ALFI)/(ILFA) Yuki Hanafi, SITC Countainer Lines Co.Ltd Mr Liu Dun Jie, Commercial Counsellor from Misson of The Peoples Republic of China to ASEAN Tan Shufu, serta undangan lainnya.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, beroperasinya Direct Call menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya sejak abad ke-16 sistem perdagangan international kembali dimulai lagi dari Makassar ke negara ASEAN. Hal ini, kata dia, tentu semakin menegaskan jika kota Makassar memang menjadi kota perdagangan tidak saja di masa lampau tapi juga saat ini.
"Direct Call obsesi saya sejak 7 tahun awal menjabat Gubernur, dan Alhamdulillah bisa diwujudkan oleh Dirut Pelindo IV Doso. Bahkan, Saya sempat akan berontak jika ini tidak terwujud dan sangat disyukuri semuanya terealisasi," ujarnya.
Chairman ALFI/ILFA, Yuki menyambut positif direct call sebab akan memangkas biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha.
"Saya sangat bangga Gubernur Sulsel memberikan dukungan besar, apalagi program ini juga mendukung komitmen ekspor 3 kali lipat hingga 4 kali lipat,"terangnya.
Tak hanya itu, rintisan ekspor dari Jepang juga diharapkan diwujudkan yang saat ini 29 hari dari Makassar ke Jepang bisa menjadi 14 hari saja. Komitmen ini sejalan dengan reformasi logistik, yakni, harmonisasi regulasi pusat, daerah sehingga menghilangkan ego sektoral, dukungan infrastruktur, dukungan SDM, serta kebijakan fiskal.
Dirut Pelindo IV, Doso Agung mengakui mulanya sulit menentukan antara Pelabuhan Makassar atau Pelabuhan Bitung menjadi HUB, namun akhirnya diputuskan Makassar sejalan dengan pengembangan Makassar New Port (MNP).
"Proyek ini mengurangi biaya logistik, apalagi siklus pengirimannya seminggu sekali dan menghemat hingga 15% biaya logistik yang biasanya dikeluarkan US$140 per TEUs,"terangnya.
Saat ini pengelolaan kontainer ekspor per bulannya bisa capai 2.000 sampai 2.500 TEUs. Sedangkan untuk bongkar muat barang domestik mencapai 1.200 TEUs dengan jumlah call per bulan 600 hingga 800 call.
"Direct call tahun depan akan dimulai Juni 2016 menjajaki negara ASEAN lainnya, makanya saat ini terus dilakukan pembenahan fasilitas didermaga agar kapal bisa merapat,"paparnya.
Dermaga saat ini kedalamannya hanya 12 meter, sementara untuk kapal-kapal besar membutuhkan kedalamn 16 meter .
"Pada 2018 MNP untuk perbaikan dermaga diharapkan rampung reklamasinya untuk dijadikan kontainer yard. Saat ini serapan dana MNP dikisaran 8-10% atau Rp500 miliar dari total yang dibutuhkan untuk perampungan tahap I Rp3 triliun dengan rincian Rp1,8 triliun untuk reklamasi dan Rp1,2 triliun untuk fasilitas infrastruktur," paparnya.
(dyt)
Explore More