Daya Saing RI Rendah Akibat Dua Faktor Ini
Senin, 14 Desember 2015 - 11:23 WIB
Daya Saing RI Rendah Akibat Dua Faktor Ini
A
A
A
JAKARTA - Rendahnya daya saing Indonesia dalam bidang ekonomi menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi dikarena dua faktor ini yakni korupsi dan inefisiensi birokrasi. Dia juga menambahkan faktor korupsi memberikan kontribusi besar dan sangat mengganggu‎ kestabilan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.
"Kontribusi faktor korupsi 19,3 %, sedangkan inefisiensi birokrasi mencapai 15 %. Apabila diibaratkan penyakit kanker, sudah stadium lanjut. Kedua patologi birokrasi tersebut harus kita sikat habis," jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/12/2015)
Menurutnya, upaya penting untuk menyikat korupsi dan inefisiensi birokrasi, tidak hanya mengandalkan penegakkan hukum, tetapi juga harus melalui upaya pencegahan yang sistemik, yakni melalui reformasi birokrasi.
(Baca Juga: Fondasi Ekonomi RI Rendah Picu Ketimpangan Sosial)
Untuk itu, Dia menjelaskan Kementerian PANRB saat ini sedang memacu pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk kongkrit dari reformasi birokrasi.
"Bersama dengan KPK dan Ombudsman RI, kami sedang memacu sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI kepada instansi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," tandasnya.
Sebelumnya sebagai informasi pada akhir pekan kemarin Menteri PANRB Yuddy bersama Plt. Pimpinan KPK, Johan Budi, menyerahkan penghargaan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2015.
"Kontribusi faktor korupsi 19,3 %, sedangkan inefisiensi birokrasi mencapai 15 %. Apabila diibaratkan penyakit kanker, sudah stadium lanjut. Kedua patologi birokrasi tersebut harus kita sikat habis," jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/12/2015)
Menurutnya, upaya penting untuk menyikat korupsi dan inefisiensi birokrasi, tidak hanya mengandalkan penegakkan hukum, tetapi juga harus melalui upaya pencegahan yang sistemik, yakni melalui reformasi birokrasi.
(Baca Juga: Fondasi Ekonomi RI Rendah Picu Ketimpangan Sosial)
Untuk itu, Dia menjelaskan Kementerian PANRB saat ini sedang memacu pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk kongkrit dari reformasi birokrasi.
"Bersama dengan KPK dan Ombudsman RI, kami sedang memacu sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI kepada instansi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," tandasnya.
Sebelumnya sebagai informasi pada akhir pekan kemarin Menteri PANRB Yuddy bersama Plt. Pimpinan KPK, Johan Budi, menyerahkan penghargaan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2015.
(akr)
Lihat Juga :
