APHI Keberatan soal Pajak Kehutanan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, para pengusaha hutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) keberatan terkait dengan pajak kehutanan.

Menurutnya, para pengusaha hutan meminta perhatian pemerintah menyangkut masalah pajak serta kebijakan fiskal.

"Memang di kehutanan itu ada beberapa pajak yang dikenakan yaitu PSDH (pengelola sumber daya hutan), dan reboisasi serta ada pajak nilai tegakkan," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

"Jadi, APHI keberatan dengan pajak-pajak juga kena PBB dia. APHI merasa bahwa mereka mengalami kesulitan dengan pajak-pajak yang seperti itu," tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah hari ini membahas strategi bisnis di sektor usaha hutan, pulp, dan kertas dengan sejumlah pengusaha di Istana Merdeka. Di sektor hutan, pemerintah membahas strategi pengembangan hutan dan tanaman industri.

"Sekarang secara keseluruhan ada kurang lebih 10,7 juta hektare hutan tanaman industri per izin tetapi memang yang efektif masih 4 juta lebih menurut catatan APHI," ujar Siti.

Politikus Partai Nasdem ini mengklaim, dalam pengembangan hutan, pihaknya mengaku memiliki catatan sendiri soal keberadaan hutan termasuk penutupan izin lahan.

Baca: Jokowi Undang Pengusaha Hutan dan Kertas ke Istana