Pajak Ketinggian, SBY Sebut Jokowi Peras Pengusaha Secara Sadis
A
A
A
JAKARTA - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggunakan cara sadis untuk menggenjot penerimaan negara dari pajak. Di saat perekonomian Indonesia tengah lesu, pemerintah dalam APBN 2016 justru menargetkan penerimaan pajak yang fantastis, yakni sekitar Rp1.546,7 triliun.
Menurutnya, untuk mencegah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran seharusnya pemerintah tidak memberatkan pengusaha dengan target pajak yang terlampau tinggi.
"Mungkin saya berbeda dengan banyak ekonom dan pejabat negara sekarang. Untuk mencegah terjadinya lay off di perusahaan, tolong pajak justru tidak diperberat," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Kendati setiap pemimpin negara memiliki cara masing-masing untuk menggenjot penerimaan negara, namun cara yang diambil Presiden Jokowi terbilang sadis. Politisi Partai Demokrat ini menilai, pemerintah telah berlebihan menggenjot penerimaan pajak.
"Saya tidak setuju dengan cara sadis seperti itu. Walaupun memang setiap pemimpin punya strategi masing-masing. Jangan pajaknya digenjot dan diperas secara berlebihan. Kalau sudah normal, back to business as usual. Banyak cara, tapi yang jelas government itu tripartied, pekerja, pengusaha, dan pemerintah," tandasnya.
Sekadar informasi, dalam APBN 2016 pemerintah menargetkan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp1.546,7 triliun. Sementara pada tahun lalu, target penerimaan pajak sekitar Rp1.294 triliun dengan realisasi hanya sekitar Rp1.055 triliun atau 81,5% dari target.
Baca juga:
SBY Minta Jokowi Kembalikan Pertumbuhan Ekonomi ke Angka 5%
SBY Pamer Aksinya Selamatkan Indonesia dari Krisis 2008
SBY Minta Pengusaha Tiru Lagu Aku Bukan Bang Toyib
Blok Masela Ricuh, SBY Minta Pemerintah Tak Pecah Kongsi
Menurutnya, untuk mencegah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran seharusnya pemerintah tidak memberatkan pengusaha dengan target pajak yang terlampau tinggi.
"Mungkin saya berbeda dengan banyak ekonom dan pejabat negara sekarang. Untuk mencegah terjadinya lay off di perusahaan, tolong pajak justru tidak diperberat," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Kendati setiap pemimpin negara memiliki cara masing-masing untuk menggenjot penerimaan negara, namun cara yang diambil Presiden Jokowi terbilang sadis. Politisi Partai Demokrat ini menilai, pemerintah telah berlebihan menggenjot penerimaan pajak.
"Saya tidak setuju dengan cara sadis seperti itu. Walaupun memang setiap pemimpin punya strategi masing-masing. Jangan pajaknya digenjot dan diperas secara berlebihan. Kalau sudah normal, back to business as usual. Banyak cara, tapi yang jelas government itu tripartied, pekerja, pengusaha, dan pemerintah," tandasnya.
Sekadar informasi, dalam APBN 2016 pemerintah menargetkan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp1.546,7 triliun. Sementara pada tahun lalu, target penerimaan pajak sekitar Rp1.294 triliun dengan realisasi hanya sekitar Rp1.055 triliun atau 81,5% dari target.
Baca juga:
SBY Minta Jokowi Kembalikan Pertumbuhan Ekonomi ke Angka 5%
SBY Pamer Aksinya Selamatkan Indonesia dari Krisis 2008
SBY Minta Pengusaha Tiru Lagu Aku Bukan Bang Toyib
Blok Masela Ricuh, SBY Minta Pemerintah Tak Pecah Kongsi
(dmd)