Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna Bahas APBNP 2016
Kamis, 07 April 2016 - 10:44 WIB
Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna Bahas APBNP 2016
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar sidang kabinet paripurna guna membahas mengenai rencana pengajuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Rencananya, pemerintah akan mengajukan draf APBNP 2016 kepada DPR pada Mei 2016.
Selain mengenai APBNP 2016, sidang kabinet paripurna ini juga membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan satu peta (one map policy), dana desa, hingga indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Tanah Air.
"Pada sidang paripurna kabinet kali ini, saya ingin menekankan beberapa hal yang berkaitan dengan APBNP, RPJMN, one map policy, dana desa, ease of doing business. Tapi seblumnya saya ingin sampaikan, dan sudah berulang kali disampaikan mengenai hal yang ingin kita fokus kerjakan," katanya di Gedung Utama Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Dalam sidang kabinet tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga kembali menyinggung soal berbagai peraturan yang menjerat pemerintah. Karena itu, program deregulasi yang belakangan ini selalu dilakukan pemerintah harus terus dilakukan. "Aturan dan regulasi kita yang terlalu banyak harus kita simpelkan. Semua kementerian dan lembaga harus bergerak di sini," imbuh dia.
Mantan Wali Kota Solo ini juga berulangkali menegaskan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memangkas 3.000 peraturan daerah (Perda) yang menghambat kecepatan pemerintah dalam bertindak. Khususnya, peraturan yang menyangkut izin usaha.
"Pangkas regulasi yang menghambat kita memutuskan, menghambat kecepatan dalam bertindak. Ini yang akan berikan dorongan kita dalam kompetisi dengan negara lain," tandasnya.
Sekadar diketahui, hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) serta seluruh menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga tinggi di Indonesia.
Selain mengenai APBNP 2016, sidang kabinet paripurna ini juga membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan satu peta (one map policy), dana desa, hingga indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Tanah Air.
"Pada sidang paripurna kabinet kali ini, saya ingin menekankan beberapa hal yang berkaitan dengan APBNP, RPJMN, one map policy, dana desa, ease of doing business. Tapi seblumnya saya ingin sampaikan, dan sudah berulang kali disampaikan mengenai hal yang ingin kita fokus kerjakan," katanya di Gedung Utama Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Dalam sidang kabinet tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga kembali menyinggung soal berbagai peraturan yang menjerat pemerintah. Karena itu, program deregulasi yang belakangan ini selalu dilakukan pemerintah harus terus dilakukan. "Aturan dan regulasi kita yang terlalu banyak harus kita simpelkan. Semua kementerian dan lembaga harus bergerak di sini," imbuh dia.
Mantan Wali Kota Solo ini juga berulangkali menegaskan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memangkas 3.000 peraturan daerah (Perda) yang menghambat kecepatan pemerintah dalam bertindak. Khususnya, peraturan yang menyangkut izin usaha.
"Pangkas regulasi yang menghambat kita memutuskan, menghambat kecepatan dalam bertindak. Ini yang akan berikan dorongan kita dalam kompetisi dengan negara lain," tandasnya.
Sekadar diketahui, hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) serta seluruh menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga tinggi di Indonesia.
(izz)
Lihat Juga :
