Sistem Ekonomi Liberal Tidak Bisa Diterapkan di Indonesia

JAKARTA - Partai Perindo memandang sistem ekonomi liberal, neolib atau pasar bebas tidak bisa diterapkan di Tanah Air. Sistem tersebut hanya untuk negara yang mayoritas masyarakatnya sudah mapan, baik dari segi kesejahteraan maupun pendidikan.

"Kita sudah membuktikan, 70 tahun merdeka Indonesia belum makmur karena menggunakan sistem ekonomi terbuka, pasar bebas, liberalisme. Indonesia belum siap, karena mayoritas masyarakatnya secara kesejahteraan, secara pendidikan masih di bawah," ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), dalam Muskerwil Partai Perindo Jawa Barat, Rabu (11/5/2016).

Indonesia harus segera mengganti strategi. Penerapan sistem ekonomi tersebut hanya akan memperparah kesenjangan sosial. "Pertumbuhan ekonomi kita terkonsentrasi kepada kelompok masyarakat elit. Mereka tumbuh terus, tapi yang miskin tetap di situ. Kesenjangan makin lama makin lebar,” katanya.

Konsep ekonomi kerakyatan, lanjut HT, yang akan mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Sebab, masyarakat menengah ke bawah yang naik kelas akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Ekonomi bisa tumbuh lebih cepat kalau mayoritas masyarakatnya naik kelas.

"Indonesia harus lebih cepat menjadi negara maju, karena di situlah kunci keberhasilan kita berbangsa dan bernegara, bagaimana seluruh rakyat bisa sejahtera," papar pria asal Jawa Timur tersebut.

Mengusung ekonomi kerakyatan, Partai Perindo menggagas berbagai program untuk membangun masyarakat menengah ke bawah. Ada ribuan UMKM binaan partai berlambang rajawali ini yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

"Partai Perindo memiliki komitmen mengubah Indonesia menjadi negara maju. Mari kita bangun Indonesia melalui Partai Perindo, untuk Indonesia sejahtera,” seru HT.