Siap-siap, Raskin Akan Dihapus Diganti Voucher Pangan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam waktu dekat segera menghapuskan sistem beras masyarakat miskin (raskin) kepada masyarakat kurang mampu dan akan menggantinya dengan voucher pangan. Saat ini, mereka sedang mengkaji persiapan voucher pangan tersebut.
Deputi III Kantor Staf Kepresidenan RI Denni Puspa Purbasari mengatakan, langkah ini ditempuh pemerintah untuk menyebarkan gizi baik ke seluruh masyarakat Indonesia.
"Kita ingin perbaiki gizi masyarakat Indonesia. Khususnya untuk rumah tangga miskin di Indonesia," kata Denni di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Adapun cara kerja dari voucher yang dinilai pintar ini yakni, akan diberikan kepada masyarakat setiap bulan dengan nominal tertentu dan bisa digunakan tidak hanya untuk membeli beras.
"Bisa untuk membeli telur juga, jadi mereka enggak hanya konsumsi karbohidrat, tapi juga protein. Protein yang paling bisa dijangkau sama mereka yakni telur," kata dia.
Nantinya, lanjut Denni, masyarakat akan diberikan layanan registrasi, dan mereka bisa membeli di pedagang yang sudah terdaftar juga, serta bisa membeli menggunakan voucher tersebut.
Kebijakan ini akan dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution bersinergi dengan kementerian lainnya. "Jadi, ini bukan hajatannya satu kementerian saja, tapi semua kementerian terkait," ujarnya.
Sampai saat ini, pemerintah masih menyiapkan payung hukum tentang voucher ini yang nantinya diharapkan akan ada Peraturan Presiden (Perpres) yang menguatkan kebijakan tersebut.
Deputi III Kantor Staf Kepresidenan RI Denni Puspa Purbasari mengatakan, langkah ini ditempuh pemerintah untuk menyebarkan gizi baik ke seluruh masyarakat Indonesia.
"Kita ingin perbaiki gizi masyarakat Indonesia. Khususnya untuk rumah tangga miskin di Indonesia," kata Denni di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Adapun cara kerja dari voucher yang dinilai pintar ini yakni, akan diberikan kepada masyarakat setiap bulan dengan nominal tertentu dan bisa digunakan tidak hanya untuk membeli beras.
"Bisa untuk membeli telur juga, jadi mereka enggak hanya konsumsi karbohidrat, tapi juga protein. Protein yang paling bisa dijangkau sama mereka yakni telur," kata dia.
Nantinya, lanjut Denni, masyarakat akan diberikan layanan registrasi, dan mereka bisa membeli di pedagang yang sudah terdaftar juga, serta bisa membeli menggunakan voucher tersebut.
Kebijakan ini akan dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution bersinergi dengan kementerian lainnya. "Jadi, ini bukan hajatannya satu kementerian saja, tapi semua kementerian terkait," ujarnya.
Sampai saat ini, pemerintah masih menyiapkan payung hukum tentang voucher ini yang nantinya diharapkan akan ada Peraturan Presiden (Perpres) yang menguatkan kebijakan tersebut.
(izz)