Petani Miris Jokowi Paksa Harga Daging Rp80 Ribu/Kg
Senin, 06 Juni 2016 - 18:53 WIB
Petani Miris Jokowi Paksa Harga Daging Rp80 Ribu/Kg
A
A
A
JAKARTA - Forum Tani Nasional (Fortani) mengaku miris dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memaksakan harga daging Rp80.000/kg saat Ramadhan. Data pangan di meja Jokowi pun tidak jelas.
Ketua Fortani, Wayan Supadno mengatakan, perencanaan harga pangan murah ketika Ramadhan gagal karena datanya tidak jelas. Para peternak yang merugi beberapa tahun lalu juga tidak dijadikan pelajaran.
"Gagal perencanaan karena datanya tidak jelas. Saya terus terang sangat miris dengan harga yang dipaksakan Rp80.000/kg, tidak kah jadi pelajaran beberapa tahun silam peternak gulung tikar jual rugi?" tanyanya di Jakarta, Senin (6/6/2016).
(Baca: Indef Endus Salah Urus Tata Kelola Pangan Nasional)
Wayan menjelaskan, data pangan yang ada di Tanah Air berbeda-beda antar lembaga pemerintah. Hal ini menjadi konflik karena jumlah lahan pertanian ternyata juga tidak dikelola dengan baik.
"Data BPS dan Kementerian Pertanian berbeda, saya sudah tahu datanya, semua orang sudah tahu, jadi konflik. Cetak sawah sampai tiga juta hektar tapi banyak terbengkalai enggak terkelola di Pangkalan Bun," katanya.
Dia menambahkan, iklim pertanian yang tidak kondusif membuat petani meninggalkan profesinya. Lulusan muda pun tidak minat menggeluti pekerjaan di bidang tersebut.
"Setengah juta kepala keluarga petani meninggalkan pertanian, 62% petani sudah usia tua, 12% sarjana muda sarjana pertanian kerja di non pertanian karena iklim pertanian tidak sehat. Ini ancaman serius kalau diteruskan," pungkasnya.
Ketua Fortani, Wayan Supadno mengatakan, perencanaan harga pangan murah ketika Ramadhan gagal karena datanya tidak jelas. Para peternak yang merugi beberapa tahun lalu juga tidak dijadikan pelajaran.
"Gagal perencanaan karena datanya tidak jelas. Saya terus terang sangat miris dengan harga yang dipaksakan Rp80.000/kg, tidak kah jadi pelajaran beberapa tahun silam peternak gulung tikar jual rugi?" tanyanya di Jakarta, Senin (6/6/2016).
(Baca: Indef Endus Salah Urus Tata Kelola Pangan Nasional)
Wayan menjelaskan, data pangan yang ada di Tanah Air berbeda-beda antar lembaga pemerintah. Hal ini menjadi konflik karena jumlah lahan pertanian ternyata juga tidak dikelola dengan baik.
"Data BPS dan Kementerian Pertanian berbeda, saya sudah tahu datanya, semua orang sudah tahu, jadi konflik. Cetak sawah sampai tiga juta hektar tapi banyak terbengkalai enggak terkelola di Pangkalan Bun," katanya.
Dia menambahkan, iklim pertanian yang tidak kondusif membuat petani meninggalkan profesinya. Lulusan muda pun tidak minat menggeluti pekerjaan di bidang tersebut.
"Setengah juta kepala keluarga petani meninggalkan pertanian, 62% petani sudah usia tua, 12% sarjana muda sarjana pertanian kerja di non pertanian karena iklim pertanian tidak sehat. Ini ancaman serius kalau diteruskan," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
