Mangkrak sejak Orde Baru, Jokowi Ambil Alih Proyek Tol Bocimi

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk mengambilalih proyek pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang mangkrak sejak 1997. Pasalnya, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur pokok seperti jalan tol sudah semakin mendesak.

(Baca: Butuh Dana Rp7,7 Triliun, Tol Bocimi Target Rampung 2020)

Jokowi mengatakan, proyek Tol Bocimi sedianya telah berkali-kali ganti investor dan telah empat kali dilakukan groundbreaking. Sayangnya, komitmen dari swasta tersebut tidak kuat, sehingga proyek tersebut belum terealisasi sedikitpun.

"Investornya tidak mulai mengerjakan. Groundbreaking pindah ke pihak swasta tidak sekali, dua kali. Ini model-model yang seperti ini sering kita lihat di Solo-Ngawi. Mojokerto juga sama saja. Kita berikan ke swasta, tapi kalau tidak cepat dikerjakan akan kita ambil alih. Karena masyarakat membutuhkan," katanya di lokasi proyek, Ciawi, Selasa (21/6/2016).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, saat ini BUMN melalui PT Waskita Karya (Persero) telah mengambilalih pengerjaan proyek tol tersebut. Bahkan, pembebasan lahan untuk seksi 1 sudah hampir selesai.

"Ini sudah dimulai 1997 sampai sekarang satu meter pun belum dapat. Jadi, ini akan kita kerjakan, sudah dimulai seksi I-nya dan pembebasan lahannya sudah 94,7%. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke Seksi II, III, dan IV," imbuh dia.

(Baca:Jokowi Sebut Tol Bocimi Sudah Groundbreaking Empat Kali)

Jokowi meminta agar pengerjaan proyek ini tidak diulur-ulur lagi. Sehingga, pada 2018 seluruh proyek dapat diselesaikan dan jalan tol tersebut sudah bisa digunakan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang tol Ciawi.

"Tadi, Waskita menyampaikan akan diselesaikan 2019. Tapi saya minta 2018 semuanya. Tapi kalau seksi I nya 2017 selesai. Ini ada jalur yang padat sekali, dulu konsesinya diberikan ke swasta tidak dikerjakan, kita ambil lagi," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peninjauan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.