Penanganan Penerbangan di Perbatasan Butuh Kesiapan Infrastruktur
Minggu, 11 September 2016 - 11:01 WIB
Penanganan Penerbangan di Perbatasan Butuh Kesiapan Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Penanganan isu perbatasan dalan penerbangan membutuhkan kesiapan infrakstruktur dan sumber daya manusia (SDM). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan, perlu peningkatan koordinasi antar departemen dan lembaga untuk menangani masalah tersebut.
"Perlu mengundang investor untuk ikut membangun daerah-daerah perbatasan, dan peningkatan kualitas SDM di kawasan ini," ujar Meutya, dalam seminar Menjaga Perbatasan Negara, Menjaga Keutuhan NKRI di Jakarta, Sabtu (10/9/2016).
Menurutnya, hal tersebut juga penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus terorisme, penyelundupan obat terlarang/narkoba, hingga masalah human trafficking.
Sementara Ketua Masyarakat Hukum Udara, Andre Rahadian menyatakan, pengambilalihan pengelolaan wilayah informasi penerbangan atau flight information region (FIR) dari Singapura dan Malaysia, semata-mata tidak terkait dengan masalah kedaulatan negara.
"Namun hal tersebut perlu dikaitkan dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia kita yang akan mengelola," imbuhnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Neger, Damos Dumoli Agusman mengatakan apresiasi kepada Masyarakat Hukum Udara yang selama ini telah mengangkat permasalahan wilayah informasi penerbangan, mengingat isu tersebut merupakan hal yang sulit karena tidak kasat mata.
"Di era globalisasi saat ini, setiap langkah suatu negara tidak bisa lagi didasarkan hanya pada power yang dimilikinya, namun harus mendapatkan legitimasi internasional," ujarnya.
"Perlu mengundang investor untuk ikut membangun daerah-daerah perbatasan, dan peningkatan kualitas SDM di kawasan ini," ujar Meutya, dalam seminar Menjaga Perbatasan Negara, Menjaga Keutuhan NKRI di Jakarta, Sabtu (10/9/2016).
Menurutnya, hal tersebut juga penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus terorisme, penyelundupan obat terlarang/narkoba, hingga masalah human trafficking.
Sementara Ketua Masyarakat Hukum Udara, Andre Rahadian menyatakan, pengambilalihan pengelolaan wilayah informasi penerbangan atau flight information region (FIR) dari Singapura dan Malaysia, semata-mata tidak terkait dengan masalah kedaulatan negara.
"Namun hal tersebut perlu dikaitkan dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia kita yang akan mengelola," imbuhnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Neger, Damos Dumoli Agusman mengatakan apresiasi kepada Masyarakat Hukum Udara yang selama ini telah mengangkat permasalahan wilayah informasi penerbangan, mengingat isu tersebut merupakan hal yang sulit karena tidak kasat mata.
"Di era globalisasi saat ini, setiap langkah suatu negara tidak bisa lagi didasarkan hanya pada power yang dimilikinya, namun harus mendapatkan legitimasi internasional," ujarnya.
(dmd)
Lihat Juga :
