Jalan Perbatasan Mulus, Wujudkan Investor Senang ke RI

JAKARTA - Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur jalan menjadi fokus utama yang akan terus diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan ini sangat penting untuk mendukung pembangunan yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi nasional, terlebih sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di antaranya sedang meningkatkan kualitas infrastruktur jalan darat khususnya di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Trans Papua. Pemerintah mengakui jalan-jalan nasional di Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia belum memiliki standar yang baik. Perlu dilakukan perbaikan agar tidak kalah dengan jalan milik Malaysia.

Jalan perbatasan Indonesia ditarget sudah bisa digunakan tahun ini. Pemerintah berjanji tahun depan, standar jalan di Entikong tidak kalah dengan Malaysia. Dengan demikian saat menghadapi pasar perdagangan bebas MEA nanti, Indonesia tidak malu karena jalan yang kurang memiliki standar.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan kegembiraannya atas kemajuan signifikan pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Trans Papua. ”Kemajuan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Trans Papua menggembirakan,” kata Presiden Jokowi.



Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengatakan, pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua sudah dimulai. Selain itu, pembangunan jalan juga dilakukan di perbatasan NTT dengan Timor Leste.

”Kita perbaiki semua. Harus lebih baik dari negara tetangga. Di Papua pembangunan jalan perbatasan di Merauke maupun Jayapura dilanjutkan. Kami memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan seperti bendungan, jalan-jalan perbatasan, dan Trans Papua itu menjadi prioritas, baru yang lain-lain,” tegasnya

Dalam laporan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, jalan di perbatasan Kalimantan memiliki total panjang 1.900 km dan tahun ini ditargetkan sudah tersambung 1.454 km. Pada 2017 direncanakan jalan tersambung 1.633,9 km.

”Adapun jalan yang sudah kami wujudkan ruas Malinau-Mensalong dan ruas Mensalong-Tou Lumbis Kalimantan Utara. Selanjutnya ruas Karangan-Entikong yaitu perbatasan Serawak Kalimantan Barat,” ungkap Direktur Pengembangan Jaringan Jalan (PJJ) Ditjen Bina Marga Rachman Arief.

Sementara itu jalan perbatasan Sabuk Merah di NTT sesuai data teknis akan dibangun sepanjang 176,19 km dan tahun ini ditargetkan tersambung 48,19 kilometer. Sedangkan pada 2017 direncanakan sudah tersambung semuanya.

Sedangkan jalan Trans Papua total panjang 1.111,5 kilometer, tahun ini ditarget sudah tersambung 844,59 kilometer. Tahun depan direncanakan jalan tersambung 901,1 km. Perbatasan Papua yang belum tersambung sepanjang 225,6 km melalui Yetti-Ubrub-Oksibil dan 41,3 km melalui Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke. ”Ruas jalan yang belum ditangani ini akan dikerjakan pada 2017,” ujarnya.

Anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan mencapai lebih dari Rp40 triliun. Dana sebesar itu untuk pembangunan jalan perbatasan dan pantai selatan (Pansela) Jawa. ”Dalam waktu dekat untuk pembangunan di tahun 2017 dilakukan pelelangan sehingga bisa segera dilaksanakan pembangunan,” tuturnya.

Pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan itu untuk memudahkan pergerakan dan hubungan antardaerah. ”Rakyat akan menikmati turunnya biaya logistik karena efisiensi biaya transportasi. Daerah perbatasan adalah halaman depan rumah Indonesia,” katanya.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kredibilitas pemerintah. Ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi, terutama di luar Jawa. Dengan adanya kepercayaan dari investor akan ada arus uang atau modal masuk ke Indonesia sehingga memicu pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah perbatasan.

Kondisi ini diharapkan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga dapat tercipta pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat disetiap wilayah NKRI. [syarif wibowo/info]