Pengusaha Dukung Pemerintah Pajaki Tanah Nganggur

Rabu, 25 Januari 2017 - 03:13 WIB
Pengusaha Dukung Pemerintah...
Pengusaha Dukung Pemerintah Pajaki Tanah Nganggur
A A A
JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengaku tidak keberatan dengan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif terhadap tanah-tanah yang menganggur dan tidak dipergunakan secara produktif. Pasalnya, hal tersebut bisa mencegah spekulan memainkan harga tanah di Indonesia.

(Baca Juga: Siap-siap, Pemerintah Bakal Pajaki Tanah Nganggur)

Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, pajak progresif tersebut merupakan salah satu cara agar tidak terjadi konsentrasi kepemilikan tanah di satu pihak. Dia menilai, hal tersebut sangat positif untuk pengusaha di Indonesia.

"Pertama (pajak progresif tanah) mencegah spekulan. Kedua, membuat kita enggak ah kita dudukin aja dulu tanahnya. Jadi enggak berpikiran seperti itu lagi," katanya di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (24/1).

(Baca Juga: Ini Kriteria Tanah Nganggur yang Bakal Kena Pajak Progresif)

Menurutnya, hal tersebut akan membuat para pemilik tanah berpikir untuk lebih produktif dan lebih menciptakan lapangan pejerkaan guna meningkatkan ekonomi ke depan. Oleh karena itu, dia pun mendukung kebijakan tersebut segera digulirkan.

"Menurut saya sih kita harus fair ya, tentunya dengan kebijakan ini kami sih mendukung. Karena akan banyak dampak ke teman pengusaha. Tapi ini kan demi kebaikan kita semua juga supaya tidak ada pemilikian tanah di satu pihak secara berlebihan tapi gak dipakai untuk sesuatu yang lebih produktif," paparnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Aksi Menuntut Reformasi...
Aksi Menuntut Reformasi Pegawai Pajak
Diskon Pajak Mobil Baru...
Diskon Pajak Mobil Baru Berlaku Mulai 1 Maret 2021
Negara yang Kaya Tanpa...
Negara yang Kaya Tanpa Memungut Pajak dari Rakyatnya
Indonesia Demam Pajak,...
Indonesia Demam Pajak, 5 Negara Ini Bebas Pajak
Kapolri: Polri akan...
Kapolri: Polri akan Kawal Kepatuhan Wajib Pajak untuk Bayar Pajak
Adaro Raih Penghargaan...
Adaro Raih Penghargaan Wajib Pajak
Berita Terkini
Respons Purbaya soal...
Respons Purbaya soal Tren Sell Indonesia: Kita Tak Sedang Menuju Seperti 1998 Lagi
1 jam yang lalu
MNC Sekuritas & KSPM...
MNC Sekuritas & KSPM GI Universitas Pelita Bangsa Gelar Seminar Pasar Modal
1 jam yang lalu
Ukir Sejarah, BPS-PT...
Ukir Sejarah, BPS-PT Pos Indonesia Luncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026
3 jam yang lalu
K-SIGN KKP di Rote Ndao...
K-SIGN KKP di Rote Ndao NTT, RI Bersiap Swasembada Garam Industri
4 jam yang lalu
Diserbu 3.800 Pengunjung,...
Diserbu 3.800 Pengunjung, PINDEX 2026 Disambut Antusias
4 jam yang lalu
Purbaya Desak Seluruh...
Purbaya Desak Seluruh Transaksi di Pelabuhan Pakai Rupiah: Kalau Ada Dolar, Saya Hajar!
5 jam yang lalu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved