Inflasi Sumsel Januari Lebih Tinggi dari Nasional
Inflasi Sumsel Januari Lebih Tinggi dari Nasional
A
A
A
PALEMBANG - Ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun ini masih dihadapkan pada tingkat inflasi yang meningkat, bahkan angkannya berada di atas inflansi nasional. Kondisi ini harus segera dibenahi dengan beberapa langkah strategis.
Hal ini ditekankan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi usai serah terima jabatan Kepala BI Perwakilan Palembang, di kantor Bank Indonesia (BI) hari ini. Menurutnya, inflasi di daerah terutama seperti Sumsel masih cukup rentan terpengaruh komiditi pangan.
Karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis seperti perbaikan distribusi pangan pada masyarakat. Januari ini, inflasi Sumsel sudah menyentuh 3,58%, padahal inflasi nasional hanya sekitar 3,49%.
"Kondisi ini terbilang harus ada langkah perbaikan terutama tata niaga, dilihat betul bagaimana komoditi tersebut bergerak dari titik awal hingga titik akhirnya. Di mana pengaruh besarnya dan harus diperbaiki," terangnya, Jumat (17/2/2017).
Menurutnya, inflasi yang berasal dari tata niaga dapat ditangani dengan langkah lainnya, seperti membangun toko tani. Toko tani ini sejenis toko yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih bersaing, karena menciptakan mata rantai distribusi yang lebih sehat.
Selain itu, inflasi daerah juga bisa dikendalikan dengan membangun resi gudang (lumbung) yang dapat dipergunakan sebagai stok bersama dalam pengendalian harga.
"Ini pekerjaan rumah (PR) bagi Kepala BI yang baru di Sumsel. Saya ingin beliau juga bisa mengendalikan inflasi yang terjadi di Sumsel ini, sebagai putra daerah tentu akan lebih paham permasalahan di daerah," ujarnya.
Angka inflansi yang tinggi di Sumsel diketahui berasal dari dua hal yang paling memengaruhi yakni pembiayaan admnitrasi kendaraan, dan naiknya tarif listrik yang ditetapkan awal tahun ini, termasuk juga harga beberapa komoditi pangan, seperti cabai.
"Karena itu, BI perlu bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya. Adanya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel yang sudah terbentuk di Sumsel dan pernah meraih prestasi harus dilanjutkan lebih baik," ujarnya.
Selain inflasi, pihaknya juga menyoroti persentase penyaluran kredit oleh perbankan di Sumsel. Angkanya pada awal tahun ini baru menyentuh 7,9% seharusnya bisa di atas 10%.
Deputi ini juga mengingatkan berbagai event di daerah, terutama adanya sarana olahraga harusnya juga meningkatkan ekonomi Sumsel. Misalnya di kawasan Jakabaring Sport City (JSC) berbagai perbankan daerah dapat memanfaatkannya dengan mendirikan berbagai sarana perbankan, termasuk penyediaan penukaran mata uang asing,
"Sumsel ini ada potensi besar, dan perlu dorongan perbankan. Mengenalkan rupiah kepada yang hadir di Sumsel, hendaknya memperbanyak money charger, agar transanksi terutama nontunai makin naik," kata dia.
Sementara, Kepala BI Perwakilan Palembang yang baru Rudi Chairuddin akan terlebih dahulu meningkatkan sinergisitas. Pekerjaan rumah cukup banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan perannya, misalnya keberadaan tim pengendalian inflasi daerah. "Saya masih akan memperbanyak komunikasi dulu," ucapnya.
Hal ini ditekankan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi usai serah terima jabatan Kepala BI Perwakilan Palembang, di kantor Bank Indonesia (BI) hari ini. Menurutnya, inflasi di daerah terutama seperti Sumsel masih cukup rentan terpengaruh komiditi pangan.
Karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis seperti perbaikan distribusi pangan pada masyarakat. Januari ini, inflasi Sumsel sudah menyentuh 3,58%, padahal inflasi nasional hanya sekitar 3,49%.
"Kondisi ini terbilang harus ada langkah perbaikan terutama tata niaga, dilihat betul bagaimana komoditi tersebut bergerak dari titik awal hingga titik akhirnya. Di mana pengaruh besarnya dan harus diperbaiki," terangnya, Jumat (17/2/2017).
Menurutnya, inflasi yang berasal dari tata niaga dapat ditangani dengan langkah lainnya, seperti membangun toko tani. Toko tani ini sejenis toko yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih bersaing, karena menciptakan mata rantai distribusi yang lebih sehat.
Selain itu, inflasi daerah juga bisa dikendalikan dengan membangun resi gudang (lumbung) yang dapat dipergunakan sebagai stok bersama dalam pengendalian harga.
"Ini pekerjaan rumah (PR) bagi Kepala BI yang baru di Sumsel. Saya ingin beliau juga bisa mengendalikan inflasi yang terjadi di Sumsel ini, sebagai putra daerah tentu akan lebih paham permasalahan di daerah," ujarnya.
Angka inflansi yang tinggi di Sumsel diketahui berasal dari dua hal yang paling memengaruhi yakni pembiayaan admnitrasi kendaraan, dan naiknya tarif listrik yang ditetapkan awal tahun ini, termasuk juga harga beberapa komoditi pangan, seperti cabai.
"Karena itu, BI perlu bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya. Adanya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel yang sudah terbentuk di Sumsel dan pernah meraih prestasi harus dilanjutkan lebih baik," ujarnya.
Selain inflasi, pihaknya juga menyoroti persentase penyaluran kredit oleh perbankan di Sumsel. Angkanya pada awal tahun ini baru menyentuh 7,9% seharusnya bisa di atas 10%.
Deputi ini juga mengingatkan berbagai event di daerah, terutama adanya sarana olahraga harusnya juga meningkatkan ekonomi Sumsel. Misalnya di kawasan Jakabaring Sport City (JSC) berbagai perbankan daerah dapat memanfaatkannya dengan mendirikan berbagai sarana perbankan, termasuk penyediaan penukaran mata uang asing,
"Sumsel ini ada potensi besar, dan perlu dorongan perbankan. Mengenalkan rupiah kepada yang hadir di Sumsel, hendaknya memperbanyak money charger, agar transanksi terutama nontunai makin naik," kata dia.
Sementara, Kepala BI Perwakilan Palembang yang baru Rudi Chairuddin akan terlebih dahulu meningkatkan sinergisitas. Pekerjaan rumah cukup banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan perannya, misalnya keberadaan tim pengendalian inflasi daerah. "Saya masih akan memperbanyak komunikasi dulu," ucapnya.
(izz)
Explore More