Jusuf Kalla Tegaskan Komitmen Indonesia Bangun Sektor Maritim

NUSA DUA - Indonesia sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan memiliki potensi bahari yang sangat besar. Hal ini mengingat 70% wilayah Indonesia terdiri dari lautan dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Laut yang begitu luas serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan potensi ekonomi dan ekologi yang sangat besar bagi Indonesia.

Namun sebaliknya, potensi kerusakan alam yang mungkin ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan juga dapat menjadi ancaman dalam keberlanjutan pembangunan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla saat menjadi pembicara dalam acara World Ocean Summit (WOS) 2017 di Hotel Sofitell, Nusa Dua, Bali, Kamis (23/2/2017).

Jusuf Kalla mengatakan, saat ini berbagai permasalahan seperti pencemaran laut akibat industrilisasi, emisi karbon akibat polusi zat kimia sampah plastik, perubahan iklim serta penangkapan ikan secara ilegal menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut.

Dia menjelaskan, ancaman ini butuh perhatian serta aksi nyata, baik dari pemerintah maupun dukungan masyarakat dan berbagai pihak untuk dapat menanggulanginya. Untuk itu sangat dibutuhkan komitmen bersama untuk membangun sektor maritim.

"Pembangunan maritim yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem samudera amatlah penting. Pemerintah Indonesia telah dan akan terus melakukan pembangunan kemaritiman berkelanjutan melalui penguatan instruksi dan institusi terkait dalam melaksanakan proyek strategis nasional di bidang maritim," katanya.

JK juga menjelaskan bahwa dengan kondisi negara Indonesia yang terdiri dari beribu kepulauan, baik besar maupun kecil, perlu dibangun sarana transportasi penghubung antar pulau yang salah satunya dilakukan dengan melakukan pembangunan tol laut.

Langkah tersebut diharapkan membangkitkan perekonomian daerah pesisir dan mempermudah arus barang antar pulau. Semua pembangunan infrastruktur tersebut tentu saja dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian daripada ekosistem laut.

"Pembangunan ekonomi jangan sampai mengesampingkan kelestarian ekosistem," bebernya.

Terkait dengan penegakan hukum di laut, baik terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tanpa aturan (IUU Fishing), maupun kejahatan transnasional lainnya, Wapres menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang tegas terhadap tindakan tersebut.

Jusuf Kalla menggarisbawahi pentingnya kemitraan global dan kerja sama internasional seperti pengembangan mekanisme keuangan yang inovatif, serta pengembangan penelitian dan peningkatan kapasitas masyarakat mengenai kelautan.

Dia juga mengajak semua pihak bersinergi menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan keberadaan sumber daya untuk keberlangsungan generasi selanjutnya.

WOS 2017 dilaksanakan dari tanggal 22-24 Februari 2017 dan diikuti sekitar 400 peserta, baik dari pemerintahan, industri, organisasi multilateral, akademika, serta komunitas masyarakat untuk membahas isu-isu terkait masa depan samudera melalui dialog yang konstruktif dan solutif.