Indef Sebut Infrastruktur Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:22 WIB
Indef Sebut Infrastruktur Kunci Pertumbuhan Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada seluruh anggota kabinet kerja terkait Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2018 yang diprioritaskan untuk infrastruktur. Seluruh program prioritas nasional yang dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini harus dapat diselesaikan, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
Menanggapi hal tersebut, ekonom Indef Dzulfian Syafrian beranggapan memang infrastruktur merupakan salah satu isu utama dalam perekonomian Indonesia. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur membuat suplai/produksi perekonomian tidak dapat mengikuti kencangnya pertumbuhan dari sisi permintaan/konsumen.
"Padahal, kita ketahui bahwa konsumsi Indonesia sangat menjanjikan mengingat pertumbuhan kelas menengah muda Indonesia yang tumbuh pesat," kata Dzulfian kepada KORAN SINDO, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).
Menurutnya, Indonesia masih memiliki setumpuk daftar buruknya infrastruktur, seperti sedikit dan kecilnya pelabuhan (sisi kuantitas). Kemudian lamanya waktu operasional pelabuhan (sisi kualitas). Lalu keterbatasan, ketidakpastian dan mahalnya energi serta daya dukung terhadap rantai suplai, dan lainnya.
Karena itu, memperbaiki infrastruktur adalah salah satu kunci jika perekonomian Indonesia mau tumbuh di atas 6%. "Apa yang dicanangkan Jokowi di awal masa pemerintahannya terkait infrastruktur sebenarnya cukup menjanjikan, namun realisasinya tidak begitu meyakinkan," ungkapnya.
Dia menuturkan, daya dukung APBN terhadap pembiayaan infrastruktur memang terbatas mengingat APBN kita banyak habis di pos-pos rutin, seperti bayar gaji PNS, bayar bunga utang tahunan, subsidi-subsidi, dan transfer ke daerah.
Terlebih, daya dukung APBN terhadap pembiayaan infrastruktur juga menjadi lemah karena rigidnya pengelolaan defisit fiskal yang diatur UU hanya sebesar 3% dari PDB. "Mungkin pemerintah bisa menilik ulang peraturan ini, agar daya gedor dan gerak lincah fiskal kita bisa lebih dimaksimalkan," ujar dia.
Dzul mengatakan, yang harus diperhatikan secara seksama dari pemerintah adalah manajemen fiskal, khususnya utang dalam proyek-proyek infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur menggunakan skema utang.
Bahaya dapat terjadi ketika terjadi ketidaksesuaian (mismatch) antara proyek infrastruktur yang biasanya bersifat jangka panjang, sedangkan pembiyaan utangnya dibayar dalam jangka pendek.
"Jika hal ini terjadi, dapat menimbulkan krisis fiskal semacam terjadi di negara-negara Eropa Selatan PIGS (Portugal, Italia, Greece/Yunani, dan Spanyol)," jelas Dzul.
Karena itu, perencanaan berperan penting di sini. Setiap infrastruktur harus diputuskan melalui perencanaan matang yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional di masa depan dalam tempo yang lama.
"Tanpa perencanaan matang dan tepat, Jokowi berpotensi menurunkan warisan berupa tumpukan proyek infrastruktur yang mangkrak," cetusnya.
Menanggapi hal tersebut, ekonom Indef Dzulfian Syafrian beranggapan memang infrastruktur merupakan salah satu isu utama dalam perekonomian Indonesia. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur membuat suplai/produksi perekonomian tidak dapat mengikuti kencangnya pertumbuhan dari sisi permintaan/konsumen.
"Padahal, kita ketahui bahwa konsumsi Indonesia sangat menjanjikan mengingat pertumbuhan kelas menengah muda Indonesia yang tumbuh pesat," kata Dzulfian kepada KORAN SINDO, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).
Menurutnya, Indonesia masih memiliki setumpuk daftar buruknya infrastruktur, seperti sedikit dan kecilnya pelabuhan (sisi kuantitas). Kemudian lamanya waktu operasional pelabuhan (sisi kualitas). Lalu keterbatasan, ketidakpastian dan mahalnya energi serta daya dukung terhadap rantai suplai, dan lainnya.
Karena itu, memperbaiki infrastruktur adalah salah satu kunci jika perekonomian Indonesia mau tumbuh di atas 6%. "Apa yang dicanangkan Jokowi di awal masa pemerintahannya terkait infrastruktur sebenarnya cukup menjanjikan, namun realisasinya tidak begitu meyakinkan," ungkapnya.
Dia menuturkan, daya dukung APBN terhadap pembiayaan infrastruktur memang terbatas mengingat APBN kita banyak habis di pos-pos rutin, seperti bayar gaji PNS, bayar bunga utang tahunan, subsidi-subsidi, dan transfer ke daerah.
Terlebih, daya dukung APBN terhadap pembiayaan infrastruktur juga menjadi lemah karena rigidnya pengelolaan defisit fiskal yang diatur UU hanya sebesar 3% dari PDB. "Mungkin pemerintah bisa menilik ulang peraturan ini, agar daya gedor dan gerak lincah fiskal kita bisa lebih dimaksimalkan," ujar dia.
Dzul mengatakan, yang harus diperhatikan secara seksama dari pemerintah adalah manajemen fiskal, khususnya utang dalam proyek-proyek infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur menggunakan skema utang.
Bahaya dapat terjadi ketika terjadi ketidaksesuaian (mismatch) antara proyek infrastruktur yang biasanya bersifat jangka panjang, sedangkan pembiyaan utangnya dibayar dalam jangka pendek.
"Jika hal ini terjadi, dapat menimbulkan krisis fiskal semacam terjadi di negara-negara Eropa Selatan PIGS (Portugal, Italia, Greece/Yunani, dan Spanyol)," jelas Dzul.
Karena itu, perencanaan berperan penting di sini. Setiap infrastruktur harus diputuskan melalui perencanaan matang yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional di masa depan dalam tempo yang lama.
"Tanpa perencanaan matang dan tepat, Jokowi berpotensi menurunkan warisan berupa tumpukan proyek infrastruktur yang mangkrak," cetusnya.
(izz)
Lihat Juga :
