KKP Siap Dialog Temukan Jalan Keluar Kapal Eks Asing
KKP Siap Dialog Temukan Jalan Keluar Kapal Eks Asing
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum memberi keputusan apapun pasca berakhirnya proses analisis dan evaluasi (Anev) kapal buatan luar negeri (eks asing).
Dengan begitu, kapal-kapal yang sudah beroperasi puluhan tahun untuk mendatangkan devisa negara dibiarkan mangkrak tanpa kejelasan.
Menyikapi hal tersebut, Eko Djalmo selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengaku siap berdialog untuk menemukan jalan keluar.
"Saya sangat terbuka untuk berdialog dengan para asosiasi. Dengan begitu kan kita juga jadi tahu permasalahan yang sebenarnya bagaimana," ujar Eko di Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Hendra Sugandhi meminta KKP segera menyelesaikan masalah pelarangan kapal eks asing yang hanya dibiarkan mangkrak. Hendra mendesak pemerintah memberikan kejelasan, pasca keluarnya hasil Anev yang dilakukan oleh satuan tugas (Satgas).
"Kemarin pasca (Anev), sudah ada dua hasil terkait kapal eks asing. Ada kapal yang masuk kategori whitelist dan blacklist, nah itu seharusnya dapat dibedakan. Kalau pelanggaran administratif semestinya bisa diberikan izin operasional lagi, jangan dipaksakan untuk di deregistrasi," ucap Hendra.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, beberapa anggota Astuin sudah memiliki kapal generasi kedua. Bahkan kepemilikannya 100% Indonesia dan mereka dapat kredit dari bank BUMN justru disuruh deregistrasi.
"Sekarang bagaimana mau dideregistrasi, ini perlu dipertanyakan ke KKP. Bagaimana solusinya," tegasnya.
Dengan begitu, kapal-kapal yang sudah beroperasi puluhan tahun untuk mendatangkan devisa negara dibiarkan mangkrak tanpa kejelasan.
Menyikapi hal tersebut, Eko Djalmo selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengaku siap berdialog untuk menemukan jalan keluar.
"Saya sangat terbuka untuk berdialog dengan para asosiasi. Dengan begitu kan kita juga jadi tahu permasalahan yang sebenarnya bagaimana," ujar Eko di Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Hendra Sugandhi meminta KKP segera menyelesaikan masalah pelarangan kapal eks asing yang hanya dibiarkan mangkrak. Hendra mendesak pemerintah memberikan kejelasan, pasca keluarnya hasil Anev yang dilakukan oleh satuan tugas (Satgas).
"Kemarin pasca (Anev), sudah ada dua hasil terkait kapal eks asing. Ada kapal yang masuk kategori whitelist dan blacklist, nah itu seharusnya dapat dibedakan. Kalau pelanggaran administratif semestinya bisa diberikan izin operasional lagi, jangan dipaksakan untuk di deregistrasi," ucap Hendra.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, beberapa anggota Astuin sudah memiliki kapal generasi kedua. Bahkan kepemilikannya 100% Indonesia dan mereka dapat kredit dari bank BUMN justru disuruh deregistrasi.
"Sekarang bagaimana mau dideregistrasi, ini perlu dipertanyakan ke KKP. Bagaimana solusinya," tegasnya.
(ven)
Explore More