Menteri Bambang Janji Pemindahan Ibu Kota Tak Bebani APBN
Rabu, 05 Juli 2017 - 16:53 WIB
Menteri Bambang Janji Pemindahan Ibu Kota Tak Bebani APBN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berjanji rencana pemindahan ibu kota negara tidak akan memberatkan APBN. Pasalnya, untuk rencana tersebut akan membutuhkan dana dan upaya besar soal pembebasan lahannya.
Pemerintah akan berusaha pembahasannya selesai akhir tahun ini. Sehingga, pada 2018 sudah dimulai persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintah yang baru.
"Sekarang masih dalam tahap pengkajian, termasuk berapa kebutuhan pembiayan dan bagaimana skema pembiayaan. Artinya, kalaupun kita ingin memindahkan kota administrasi, tidak dengan memberatkan APBN," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Nantinya, lanjut Bambang, pemerintah akan melibatkan sektor swasta untuk didorong ikut membiayai rencana ini. Sehingga, biaya yang akan dikeluarkan dari APBN bisa ditekan ke minimum pengeluaran.
"Ya enggak usah insentif (ke swasta) masa tanah enggak mau? Kita justru hanya mencari lokasi dimana, kepemilikan tanah sudah ada di tangan pemerintah. Jadi kita tidak akan melakukan kebijakan ini, kalau pemerintah harus membeli tanah atau mengganti rugi," terang dia.
Selain itu, pemerintah juga akan mengajak DPR untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai rencana tersebut, karena pihaknya membutuhkan sistem hukum yang kuat. "Pasti kita duduk bersama DPR, harus ada produk hukumnya. Nanti dikaji lebih lanjut," ujarnya.
Pemerintah akan berusaha pembahasannya selesai akhir tahun ini. Sehingga, pada 2018 sudah dimulai persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintah yang baru.
"Sekarang masih dalam tahap pengkajian, termasuk berapa kebutuhan pembiayan dan bagaimana skema pembiayaan. Artinya, kalaupun kita ingin memindahkan kota administrasi, tidak dengan memberatkan APBN," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Nantinya, lanjut Bambang, pemerintah akan melibatkan sektor swasta untuk didorong ikut membiayai rencana ini. Sehingga, biaya yang akan dikeluarkan dari APBN bisa ditekan ke minimum pengeluaran.
"Ya enggak usah insentif (ke swasta) masa tanah enggak mau? Kita justru hanya mencari lokasi dimana, kepemilikan tanah sudah ada di tangan pemerintah. Jadi kita tidak akan melakukan kebijakan ini, kalau pemerintah harus membeli tanah atau mengganti rugi," terang dia.
Selain itu, pemerintah juga akan mengajak DPR untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai rencana tersebut, karena pihaknya membutuhkan sistem hukum yang kuat. "Pasti kita duduk bersama DPR, harus ada produk hukumnya. Nanti dikaji lebih lanjut," ujarnya.
(izz)
Lihat Juga :
