Kamboja Larang Ekspor Pasir ke Singapura Secara Permanen
Jum'at, 14 Juli 2017 - 14:17 WIB
Kamboja Larang Ekspor Pasir ke Singapura Secara Permanen
A
A
A
PHNOM PENH - Kamboja melarang ekspor pasir ke Singapura secara permanen. Pemerintah Phnom Penh juga mengakhiri penjualan ke Singapura, yang telah menggunakannya selama bertahun-tahun sebagai bagian dari reklamasi.
Seperti dilansir BBC, Jumat (14/7/2017) kelompok lingkungan hidup mengatakan, penggalian serta pengerukan pasir memiliki dampak yang serius kepada ekosistem pantai. Sementara meski larangan telah diberlakukan akhir tahun lalu, namun beberapa kampanye menyatakan aktivitas pengerukan terus terjadi.
Singapura sendiri telah mengimpor lebih dari 72 juta ton pasir dari Kamboja sejak tahun 2007, berdasarkan data UN. Namun angka tersebut menimbulkan konflik dengan pemerintah Kamboja, lantaran terjadi perbedaan dimana mereka mengatakan Singapura hanya impor 16 juta ton pada periode tersebut.
Tingginya kebutuhan pasir Singapura, karena dipergunakan untuk memperluas daratan atau reklamasi mencapai lebih dari 20% sejak mengukuhkan kemerdekaan pada tahun 1965, lalu. Singapura menganggap reklamasi adalah strategi kunci untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi.
Pasir menjadi sangat penting bagi reklamasi, tetapi proyek-proyek baru Singapura telah mulai bereksperimen dengan teknik yang hanya memerlukan pasir lebih sedikit. Proyek reklamasi negara dibangun oleh kontraktor swasta yang harus mematuhi aturan impor pasir serta menyertakan tindakan perlindungan lingkungan.
Juru bicara Kementerian Pertambangan dan Energi Kamboja Meng Saktheara mengatakan, larangan baru tersebut karena ekspor pasir merupakan pelanggaran terhadap tata lingkungan. "Kekhawatiran mereka benar bahwa risikonya sangat besar. Jadi, kementerian memutuskan untuk melarang ekspor pasir dan pengerukan pasir dengan skala besar," paparnya.
Negara-negara lain sebelumnya sudah lebih dulu melarang ekspor pasir. Malaysia memberlakukan larangan ekspor pada tahun 1997, sementara Indonesia mengumumkan larangan ekspor tanah pasir ke Singapura pada tahun 2007.
Kelompok lingkungan berharap bahwa larangan tersebut akan menghentikan perdagangan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun. "Saya pikir ini akan membuat perbedaan. Perusahaan-perusahaan tidak akan lagi leluasa dengan mudah melakukan penambangan pasir untuk ekspor," ujar seorang aktivis the group Mother Nature Alejandro Gonzalez-Davidson.
Seperti dilansir BBC, Jumat (14/7/2017) kelompok lingkungan hidup mengatakan, penggalian serta pengerukan pasir memiliki dampak yang serius kepada ekosistem pantai. Sementara meski larangan telah diberlakukan akhir tahun lalu, namun beberapa kampanye menyatakan aktivitas pengerukan terus terjadi.
Singapura sendiri telah mengimpor lebih dari 72 juta ton pasir dari Kamboja sejak tahun 2007, berdasarkan data UN. Namun angka tersebut menimbulkan konflik dengan pemerintah Kamboja, lantaran terjadi perbedaan dimana mereka mengatakan Singapura hanya impor 16 juta ton pada periode tersebut.
Tingginya kebutuhan pasir Singapura, karena dipergunakan untuk memperluas daratan atau reklamasi mencapai lebih dari 20% sejak mengukuhkan kemerdekaan pada tahun 1965, lalu. Singapura menganggap reklamasi adalah strategi kunci untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi.
Pasir menjadi sangat penting bagi reklamasi, tetapi proyek-proyek baru Singapura telah mulai bereksperimen dengan teknik yang hanya memerlukan pasir lebih sedikit. Proyek reklamasi negara dibangun oleh kontraktor swasta yang harus mematuhi aturan impor pasir serta menyertakan tindakan perlindungan lingkungan.
Juru bicara Kementerian Pertambangan dan Energi Kamboja Meng Saktheara mengatakan, larangan baru tersebut karena ekspor pasir merupakan pelanggaran terhadap tata lingkungan. "Kekhawatiran mereka benar bahwa risikonya sangat besar. Jadi, kementerian memutuskan untuk melarang ekspor pasir dan pengerukan pasir dengan skala besar," paparnya.
Negara-negara lain sebelumnya sudah lebih dulu melarang ekspor pasir. Malaysia memberlakukan larangan ekspor pada tahun 1997, sementara Indonesia mengumumkan larangan ekspor tanah pasir ke Singapura pada tahun 2007.
Kelompok lingkungan berharap bahwa larangan tersebut akan menghentikan perdagangan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun. "Saya pikir ini akan membuat perbedaan. Perusahaan-perusahaan tidak akan lagi leluasa dengan mudah melakukan penambangan pasir untuk ekspor," ujar seorang aktivis the group Mother Nature Alejandro Gonzalez-Davidson.
(akr)
Lihat Juga :
