Penghentian Proyek Reklamasi Bisa Merusak Reputasi Pemerintah
Rabu, 19 Juli 2017 - 14:27 WIB
Penghentian Proyek Reklamasi Bisa Merusak Reputasi Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Pakar Teknik Reklamasi Sawarendro mengapresiasi sikap pemerintah pusat yang kukuh untuk melanjutkan proses reklamasi di pantai utara Jakarta.
"Sikap ini penting untuk memberi sinyal kepada dunia usaha bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kepastian berusaha di negeri ini," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Menurutnya, penghentian reklamasi akan berdampak buruk terhadap banyak hal. "Salah satunya soal kepastian bisnis. Masak, setiap ganti pejabat ganti kebijakan. Ini tidak baik," imbuhnya.
Dia mengatakan, penghentian reklamasi juga sensitif dari aspek hukum. Selain akan menuai gugatan dari pihak swasta yang dirugikan. "Penghentian reklamasi akan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia," ujar Sawarendro.
Sebelumnya, menanggapi keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menghentikan reklamasi, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyatakan, proyek reklamasi di pantai utara Jakarta harus tetap dilaksanakan.
Menurut Menko Luhut, jika ada masalah harus dibicarakan dengan kepala dingin. "Saya ingin sampaikan baik-baik kalau ada yang salah kita perbaiki sama-sama. Orang sudah investasi, udah jadi gitu dibunuh. Mana percaya orang sama negeri kita ini," kata Luhut.
Dia juga menjelaskan bahwa aturan soal reklamasi telah ada sejak zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. "Presiden Joko Widodo sebatas melanjutkan program yang telah dibuat," jelas Luhut.
"Keppresnya dibuat Pak Harto. Yang berikutnya ada Perpres oleh Pak SBY, Pak Joko Widodo sebenarnya hanya eksekusi dari dua ini. Nah, kalau tiba-tiba diputus lalu kredibilitas pemerintah di mana?" tukas dia.
Sikap Menko Kemaritiman, menurut Sawarendro yang menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melanjutkan reklamasi sangat positif.
"Sikap Menko ini dapat memberikan harapan kepada pengembang reklamasi saat ini yang berharap-harap cemas akan kelanjutan program yang menghabiskan sebagian dana investasinya," tuturnya.
Dia juga khawatir akan terjadi efek domino yang negatif secara ekonomi jika akhirnya reklamasi di pantura dihentikan. "Dunia usaha resah. Kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun. Keinginan Presiden untuk meningkatkan investasi di Indonesia tidak akan tercapai," beber Sawarendro.
Menurutnya, pekerjaan reklamasi terlalu berlebihan dikhawatirkan oleh beberapa kalangan yang tidak setuju. Padahal, pekerjaan reklamasi ini banyak dimanfaatkan di berbagai negara. "Manfaat reklamasi jauh lebih banyak daripada mudaratnya," ucapnya.
Sawarendro yakin reklamasi di pantai utara Jakarta tidak akan merusak lingkungan. "Tujuan reklamasi di sana, salah satunya justru untuk merevitalisasi kawasan Teluk Jakarta yang saat ini tercemar," jelas dia.
Teknologi saat ini sudah semakin canggih. Ekologi dan reklamasi bukan lagi hal terpisah. "Saat ini, dengan strategi perencanaan dan pengendalian yang tepat, reklamasi bisa membantu untuk mendukung kondisi lingkungan yang lebih baik," tegasnya.
"Sikap ini penting untuk memberi sinyal kepada dunia usaha bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kepastian berusaha di negeri ini," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Menurutnya, penghentian reklamasi akan berdampak buruk terhadap banyak hal. "Salah satunya soal kepastian bisnis. Masak, setiap ganti pejabat ganti kebijakan. Ini tidak baik," imbuhnya.
Dia mengatakan, penghentian reklamasi juga sensitif dari aspek hukum. Selain akan menuai gugatan dari pihak swasta yang dirugikan. "Penghentian reklamasi akan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia," ujar Sawarendro.
Sebelumnya, menanggapi keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menghentikan reklamasi, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyatakan, proyek reklamasi di pantai utara Jakarta harus tetap dilaksanakan.
Menurut Menko Luhut, jika ada masalah harus dibicarakan dengan kepala dingin. "Saya ingin sampaikan baik-baik kalau ada yang salah kita perbaiki sama-sama. Orang sudah investasi, udah jadi gitu dibunuh. Mana percaya orang sama negeri kita ini," kata Luhut.
Dia juga menjelaskan bahwa aturan soal reklamasi telah ada sejak zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. "Presiden Joko Widodo sebatas melanjutkan program yang telah dibuat," jelas Luhut.
"Keppresnya dibuat Pak Harto. Yang berikutnya ada Perpres oleh Pak SBY, Pak Joko Widodo sebenarnya hanya eksekusi dari dua ini. Nah, kalau tiba-tiba diputus lalu kredibilitas pemerintah di mana?" tukas dia.
Sikap Menko Kemaritiman, menurut Sawarendro yang menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melanjutkan reklamasi sangat positif.
"Sikap Menko ini dapat memberikan harapan kepada pengembang reklamasi saat ini yang berharap-harap cemas akan kelanjutan program yang menghabiskan sebagian dana investasinya," tuturnya.
Dia juga khawatir akan terjadi efek domino yang negatif secara ekonomi jika akhirnya reklamasi di pantura dihentikan. "Dunia usaha resah. Kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun. Keinginan Presiden untuk meningkatkan investasi di Indonesia tidak akan tercapai," beber Sawarendro.
Menurutnya, pekerjaan reklamasi terlalu berlebihan dikhawatirkan oleh beberapa kalangan yang tidak setuju. Padahal, pekerjaan reklamasi ini banyak dimanfaatkan di berbagai negara. "Manfaat reklamasi jauh lebih banyak daripada mudaratnya," ucapnya.
Sawarendro yakin reklamasi di pantai utara Jakarta tidak akan merusak lingkungan. "Tujuan reklamasi di sana, salah satunya justru untuk merevitalisasi kawasan Teluk Jakarta yang saat ini tercemar," jelas dia.
Teknologi saat ini sudah semakin canggih. Ekologi dan reklamasi bukan lagi hal terpisah. "Saat ini, dengan strategi perencanaan dan pengendalian yang tepat, reklamasi bisa membantu untuk mendukung kondisi lingkungan yang lebih baik," tegasnya.
(izz)
Lihat Juga :
