Dunia Usaha Bersama Kemensos Tanggulangi Kemiskinan

JAKARTA - Pemerintah saat ini terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui berbagai program pro-rakyat, baik berupa pendidikan dan kesehatan gratis, pembukaan kesempatan kerja baru, kemudahan perijinan usaha, redistribusi asset dan pendapatan. Namun disadari, pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan semua persoalan bangsa sendiri.

Diperlukan dukungan semua komponen bangsa yang lain guna mewujudkan solusi komprehensif atas kedua permasalahan bangsa tersebut. Karena itu digelar acara temu nasional antara Dunia Usaha dan Filantropi bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) beserta Forum CSR yang didalamnya tergabung dari berbagai perusahaan perusahan besar Nasional.

Acara ini terbagi dalam 2 sesi, sessi pertama merupakan paparan dan dialog antara pemerintah pusat, dengan menampilkan Menteri Sosial RI, Kepala Bappenas, dan Ketua Wantimpres RI sebagai pengantar. Pada sesi kedua merupakan agenda internal dari forum CSR dan filantropi untuk menggagas strategi bersama guna lebih menyinergikan dan mengoptimalkan program-program CSR dan filantropi dalam mendukung program nawacita pemerintah.

"Seluruh lembaga negara semua prosesnya dari DPR RI, "Zero Cost APBN" karena proses timbal jasa. 2,8 juta lansia kurang mampu terlantar. 1,2 juta potensial terlantar, di atas 70 tahun. Termasuk untuk disabilitas, dari perspektif kebijakan, dari 3,5 juta penerima PKH tahun 2015," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa lewat keterangan resmi.

"Anggaran 41,4 Triliun Kemensos, 1,7 % yang dapat ditarik dan 8,7 % tidak dapat di kotak katik Kementerian sosial karena sudah teranggarkan. Kemensos dalam setiap lembaga yang bekerjasama selalu mendukung setiap program serta kemitraan pengusaha untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial " yang penting tuntas setiap administrasinya, ada e-ktp, akte kelahiran," sambungnya.

Pemerintah silih berganti dengan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan terus dilakukan. Namun hingga saat ini kedua persoalan bangsa tersebut belum juga tertangani secara memuaskan. MDGs TPB/SDGs tujuannya adalah menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adanya kelembagaan tim, tim pakar, dan kelompok kerja yang di komandoi oleh Presiden sebagai salah satu usaha memberikan dukungan kepada SDGs ini.

Kalangan penggiat filantropi dan dunia usaha melalui program CSR-nya sebenarnya telah melakukan banyak upaya untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Mereka masuk pada berbagai isu permasalahan sosial dan lingkungan baik berupa program pengembangan komunitas, peningkatan usaha ekonomi mikro, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan lingkungan, pendidikan, bantuan bagi kalangan difabel, masyarakat terpencil, korban bencana alam, dan lain-lain.

Berbagai upaya yang sebenarnya cukup massif dengan program yang beragam dan inovatif, juga menyerap biaya yang besar itu terkadang kurang terdengar gaungnya. Dan bila pun terjadi perubahan, maka perubahan tersebut tidak tampak signifikan dari sudut pandang makro.

Maka atas pertimbangan tersebut, Forum CSR Kesos dan Filantropi, dengan didukung penuh oleh Kementerian Sosial Rl dan Dewan Pertimbangan Presiden RI, berencana menyelenggarakan sebuah perhelatan nasional, dengan tema: “Optimalisasi Peran Dunia Usaha dan Filantropi Guna Mendukung Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Sosial", bertempat di Jakarta, 26 Oktober 2017.