Pemerintah Diminta Dukung Startup Lokal agar Mampu Bersaing
Rabu, 01 November 2017 - 17:45 WIB
Pemerintah Diminta Dukung Startup Lokal agar Mampu Bersaing
A
A
A
JAKARTA - Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi pasar terbesar e-commerce di Asia Tenggara dengan potensi pasarnya pada 2017 mencapai USD32,5 miliar atau tumbuh 30%-40% dari estimasi transaksi 2016 senilai USD25 miliar.
Meski nilai transaksi e-commerce terus melejit, tetapi jumlah pelaku usaha lokal di bisnis startup ini masih sangat sedikit.
Seperti diketahui, beberapa perusahaan star-up asing sudah merambah bisnis online di Indonesia seperti OLX (New York, Amerika Serikat), Lazada (Rocket Internet, perusahaan e-commerce asal Jerman), Agoda (Singapura), Tokopedia (Alibaba Grup), Elevania (XL Axiata dengan perusahaan layanan online dan mobile asal Korea Selatan, SK Planet), AliExpress (ALibaba), Zalora (Zalando merupakan proyek dari Rocket Interne) dan lainnya.
Karena itu, pemerintah Indonesia harus mensupport pelaku binis e-commerce lokal ini agar terhindar dari gempuran pebisnis digital asing yang memang menjadi pemain besar bisnis digital ini.
"Saya kira, yang perlu dilakukan saat ini memangkas semua regulasi yang menghambat pelaku usaha start-up lokal berkembang," ujar Ketua Komtap bidang Pengawasan Produk Kadin Indonesia, Intan Fitriana Fauzi di Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Menurutnya, keberpihakan terhadap bisnis start-up lokal ini diperlukan guna mengimbangi pemain kakap e-commerce asing yang sudah merambah Indonesia. Selain itu, dukungan terhadap perusahaan start-up lokal ini sangat penting agar membuka ruang bagi terciptanya lapangan kerja baru.
Dia menilai, jika tidak diproteksi maka perusahaan e-commerce lokal ini akan dimangsa pebisnis e-commerce asing. "Jadi, pebisnis start-up lokal harus didukung agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Jangan sampai kalah bersaing," tuturnya.
Selain itu, p-ara pelaku usaha juga harus menguasai ilmu dah teknologi e-commerce. Sebaliknya, pemerintah juga harus percaya pada kemampuan anak bangsa.
Intan menawarkan empat solusi untuk memperkuat bisnis start-up lokal. Pertama, funding (pendanaan). "Akses permodalan bagi pebisnis start-up lokal ini harus dibuka lebar dengan mekanisme yang tidak rumit seiring cepatnya kinerja usaha rintisan," ujar dia.
Kedua, mekanisme pembayaran. Pemerintah perlu membuat national payment gateway. Hal ini sejalan dengan program cashless pemerintah.
Ketiga, infrastruktur internet. Di mana, penyebaran jaringan internet belum merata dengan kapasitas atau quota internet masih terbatas. Keempat, insentif bagi usaha rintisan lokal seperti pajak dan lainnya.
Intan berharap masyarakat tidak perlu resisten dengan muncul bisnis digital di Indonesia. Justru dengan banyak bisnis start-up ini akan tercipta lapangan kerja baru. Karena itu, Indonesia harus membentengi bisnis e-commerce dari gempuran pemain Asing.
"Saya kira, tidak akan ada yang namanya Alibaba jika pemerintah China membiarkan Amazon bebas berekspansi ke China. Saat ini bahkan omzet Alibaba hampir tiga kali lipatnya Amazon. Tentu hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya keberpihakan pemerintah China terhadap Alibaba," ujarnya.
Saat ini, e-commerce China berhasil menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selain ada potensi, juga karena bisnis digital lokalnya mempunyai keunggulan dan paham kebutuhan masyarakat negara Tirai Bambu ini.
"Kita bisa melihat betapa susahnya Google, Facebook, Yahoo dan Uber menembus pasar lokal Tiongkok," terangnya.
Menurut dia, pemerintah Indonesia harus punya keberanian memproteksi binis e-commercenya. Keberpihakan pemerintah China terhadap pebinis digital lokal telah melahirkan raksasa-raksasa digital paling hebat di dunia seperti Alibaba, Baidu, Tencent dan Didi Chuxing.
"Tidak untuk meniru tapi sekadar memberi referensi bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan sesuatu untuk perkembangan start-up lokal di negara ini," ucapnya.
Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro melihat, pelaku usaha lokal e-commerce, khususnya pelaku kecil tidak menikmati secara langsung porsi kue ekonomi digital di Indonesia.
"Pasar e-commerce kita memang besar, tetapi persentase penguasaan pelaku lokal masih kecil. Apalagi Marketplace yang ada masih didominasi barang luar ketimbang lokal. Jadi, jangan sampai akumulasi keuntungannya hanya dinikmati pemain besar luar, khususnya investor penyandang dana perusahaan rintisan teknologi," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah perlu membuat regulasi khusus untuk perdagangan elektronik. Hal ini agar terjadi persaingan yang adil antara bisnis daring dan offline. "Teknologi juga mempunyai sisi gelap. Seperti toko online yang tidak terkena regulasi, tidak terkena pajak, sehingga keadilannya menjadi unfair competition," ujarnya.
Meski nilai transaksi e-commerce terus melejit, tetapi jumlah pelaku usaha lokal di bisnis startup ini masih sangat sedikit.
Seperti diketahui, beberapa perusahaan star-up asing sudah merambah bisnis online di Indonesia seperti OLX (New York, Amerika Serikat), Lazada (Rocket Internet, perusahaan e-commerce asal Jerman), Agoda (Singapura), Tokopedia (Alibaba Grup), Elevania (XL Axiata dengan perusahaan layanan online dan mobile asal Korea Selatan, SK Planet), AliExpress (ALibaba), Zalora (Zalando merupakan proyek dari Rocket Interne) dan lainnya.
Karena itu, pemerintah Indonesia harus mensupport pelaku binis e-commerce lokal ini agar terhindar dari gempuran pebisnis digital asing yang memang menjadi pemain besar bisnis digital ini.
"Saya kira, yang perlu dilakukan saat ini memangkas semua regulasi yang menghambat pelaku usaha start-up lokal berkembang," ujar Ketua Komtap bidang Pengawasan Produk Kadin Indonesia, Intan Fitriana Fauzi di Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Menurutnya, keberpihakan terhadap bisnis start-up lokal ini diperlukan guna mengimbangi pemain kakap e-commerce asing yang sudah merambah Indonesia. Selain itu, dukungan terhadap perusahaan start-up lokal ini sangat penting agar membuka ruang bagi terciptanya lapangan kerja baru.
Dia menilai, jika tidak diproteksi maka perusahaan e-commerce lokal ini akan dimangsa pebisnis e-commerce asing. "Jadi, pebisnis start-up lokal harus didukung agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Jangan sampai kalah bersaing," tuturnya.
Selain itu, p-ara pelaku usaha juga harus menguasai ilmu dah teknologi e-commerce. Sebaliknya, pemerintah juga harus percaya pada kemampuan anak bangsa.
Intan menawarkan empat solusi untuk memperkuat bisnis start-up lokal. Pertama, funding (pendanaan). "Akses permodalan bagi pebisnis start-up lokal ini harus dibuka lebar dengan mekanisme yang tidak rumit seiring cepatnya kinerja usaha rintisan," ujar dia.
Kedua, mekanisme pembayaran. Pemerintah perlu membuat national payment gateway. Hal ini sejalan dengan program cashless pemerintah.
Ketiga, infrastruktur internet. Di mana, penyebaran jaringan internet belum merata dengan kapasitas atau quota internet masih terbatas. Keempat, insentif bagi usaha rintisan lokal seperti pajak dan lainnya.
Intan berharap masyarakat tidak perlu resisten dengan muncul bisnis digital di Indonesia. Justru dengan banyak bisnis start-up ini akan tercipta lapangan kerja baru. Karena itu, Indonesia harus membentengi bisnis e-commerce dari gempuran pemain Asing.
"Saya kira, tidak akan ada yang namanya Alibaba jika pemerintah China membiarkan Amazon bebas berekspansi ke China. Saat ini bahkan omzet Alibaba hampir tiga kali lipatnya Amazon. Tentu hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya keberpihakan pemerintah China terhadap Alibaba," ujarnya.
Saat ini, e-commerce China berhasil menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selain ada potensi, juga karena bisnis digital lokalnya mempunyai keunggulan dan paham kebutuhan masyarakat negara Tirai Bambu ini.
"Kita bisa melihat betapa susahnya Google, Facebook, Yahoo dan Uber menembus pasar lokal Tiongkok," terangnya.
Menurut dia, pemerintah Indonesia harus punya keberanian memproteksi binis e-commercenya. Keberpihakan pemerintah China terhadap pebinis digital lokal telah melahirkan raksasa-raksasa digital paling hebat di dunia seperti Alibaba, Baidu, Tencent dan Didi Chuxing.
"Tidak untuk meniru tapi sekadar memberi referensi bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan sesuatu untuk perkembangan start-up lokal di negara ini," ucapnya.
Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro melihat, pelaku usaha lokal e-commerce, khususnya pelaku kecil tidak menikmati secara langsung porsi kue ekonomi digital di Indonesia.
"Pasar e-commerce kita memang besar, tetapi persentase penguasaan pelaku lokal masih kecil. Apalagi Marketplace yang ada masih didominasi barang luar ketimbang lokal. Jadi, jangan sampai akumulasi keuntungannya hanya dinikmati pemain besar luar, khususnya investor penyandang dana perusahaan rintisan teknologi," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah perlu membuat regulasi khusus untuk perdagangan elektronik. Hal ini agar terjadi persaingan yang adil antara bisnis daring dan offline. "Teknologi juga mempunyai sisi gelap. Seperti toko online yang tidak terkena regulasi, tidak terkena pajak, sehingga keadilannya menjadi unfair competition," ujarnya.
(izz)
Lihat Juga :
