Potensi Unggulan Desa Harus Digarap Serius

JAKARTA - Potensi produk unggulan di setiap desa di Indonesia harus digarap secara serius. Jika desa mampu mengembangkan potensinya sendiri maka desa akan maju lebih cepat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo saat peluncuran buku Rural Economics di Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) di Kalibata, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Eko menjelaskan, Indonesia adalah negara yang subur dengan berbagai potensi sumber daya alam. Kondisi ini seharusnya membuat warganya tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu, perlu diciptakan bisnis model supaya pembangunan ekonomi yang kuat tumbuh di desa.

“Adanya Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan) menciptakan common interest antar-stakeholder yang berhubungan dengan desa. Model bisnis ini akan membuat desa tertinggal menjadi maju dan desa maju menjadi mandiri,” katanya. Dia mengatakan, dengan Prukades maka akan terjadi akselerasi pertumbuhan di desa.

Eko menyatakan sudah ada 43 kabupaten yang mengikuti Prukades. Jumlah ini akan bertambah terus Kalimantan Tengah berniat memasukkan seluruh kabupatennya di program ini mengingat sudah banyak perusahaan yang mendukung produk unggulan di tiap kabupaten.

Kesempatan desa untuk maju kian besar karena tiap tahun anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah ke desa-desa kian meningkat. Selain itu ada berbagai program kementerian/lembaga senilai Rp500 triliun yang menjadikan desa sebagai sasaran pembangunan.

“Pemerintah saat ini juga merangkul para pengusaha agar mereka memberikan komitmennya untuk menarik masyarakat tertinggal menjadi maju,” katanya. Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, ada harapan bahwa nanti tahun 2030 ekonomi Indonesia bisa menjadi raksasa kelima di dunia jika pembangunan ekonomi di desa bisa dijalankan.

“Saat ini potensi alam yang dikembangkan. Nah, hal yang mesti dikembangkan lagi adalah komoditas. Jika ditingkatkan lagi akan meningkatkan pendapatan signifikan,” katanya. Dia pun yakin jika program di desa berjalan baik maka target MDGs dalam penyelesaian kemiskinan juga bisa lebih cepat.

Dia menyebut data saat ini angka kemiskinan sekitar 29 juta dan yang hampir miskin 79 juta penduduk. Aviliani mengaku sudah membaca buku Rural Economics dan dari situ dia memberikan beberapa masukan.

Pertama ialah badan usaha milik desa (BUMDes) jangan dibuat per satu desa, melainkan satu kawasan. Satu BUMDes bisa melingkupi 10-18 desa sehingga BUMDes bisa fokus membangun produk desanya. BUMDes pun harus ada legalisasinya agar jika ada pergantian pengurus dan kepala desa tidak terjadi masalah.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengapresiasi bahwa kini jalan di desa sudah lebih bagus daripada jalan kabupaten. Warga pun semakin transparan memakai dana karena spanduk pemakaian dana desa dipampang jelas di jalan. “Kita juga mengapresiasi dana desa tidak boleh dikontrakkan sehingga masyarakat tidak jadi penonton saja.

Perbaikan ini penting karena jika dana desa lancar kita pun bisa ketok (penetapan anggaran di DPR),” katanya. Politikus Gerindra ini memberikan catatan kepada Kemendes untuk mencari desa contoh yang bisa direplikasi ke desa lain. (Neneng Zubaidah)