Bank Dunia Sebut Investasi dan Ekspor Perkuat Ekonomi RI
Kamis, 14 Desember 2017 - 14:49 WIB
Bank Dunia Sebut Investasi dan Ekspor Perkuat Ekonomi RI
A
A
A
JAKARTA - Bank Dunia menyatakan, ekonomi Indonesia terus menguat pada kuartal III/2017, didorong dengan membaiknya harga komoditas serta permintaan domestik dan eksternal yang kuat.
Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil naik dari 5% pada kuartal kedua menjadi 5,1% di kuartal ketiga tahun ini. Sementara, pertumbuhan investasi naik ke tingkat tertinggi dalam lebih dari empat tahun terakhir dan investasi asing langsung mencatat arus masuk bersih terbesar dalam lebih dari tujuh tahun. Volume ekspor dan impor pun mencatat pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya sejak 2012.
"Selain faktor eksternal seperti harga komoditas yang lebih tinggi dan pertumbuhan global yang lebih kuat, ekonomi Indonesia yang kokoh didukung dengan membaiknya lingkungan usaha yang telah menarik lebih banyak investasi asing langsung serta investasi modal publik yang lebih banyak. Hal ini merupakan dampak positif langsung dari pengurangan subsidi bahan bakar dua tahun lalu," kata Kepala Perwaklian Bank Dunia di Indonesia Rodrigo A Chaves dalam siaran pers, Kamis (14/12/2017).
Hal itu menurutnya mencerminkan betapa pentingnya bagi pemerintah agar tetap gigih melaksanakan reformasi. Bahkan, lebih jauh pemerintah perlu meningkatkan pengumpulan pajak dan mengatur subsidi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Chaves menambahkan, konsumsi swasta juga menunjukkan tanda sudah mulai pulih. Penjualan barang tahan lama konsumen seperti mobil dan motor kembali naik; khusus sepeda motor pada kuartal ketiga bahkan naik dua digit setelah tiga tahun berturut-turut mengalami kontraksi.
"Pertumbuhan PDB riil untuk tahun 2017 diproyeksikan sebesar 5,1%, kemudian naik menjadi 5,3% pada 2018 yang didorong oleh pertumbuhan investasi, pemulihan konsumsi lebih lanjut, dan peningkatan belanja pemerintah," tuturnya.
Belanja pemerintah yang efektif menurutnya juga penting bagi pembangunan ekonomi. Lebih dari setengah total belanja pemerintah di semua tingkat pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah - 38% dikelola pemerintah kabupaten/kota, 15% oleh provinsi.
Alokasi sumber daya besar tersebut, yang merupakan hasil kebijakan desentralisasi sejak awal tahun 2000, mencerminkan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
Desentralisasi telah meningkatkan peluang terjadinya solusi lokal bagi masalah lokal. Akses layanan umum naik dalam 15 tahun terakhir melalui desentralisasi, namun capaiannya antarpemerintah daerah sangat bervariasi. Laporan yang berjudul Mewujudkan Hasil Desentralisasi, mengkaji kinerja pemerintah daerah dan mengidentifikasi mekanisme agar kinerja pemerintah daerah lebih baik.
Lead Economist untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menambahkan, untuk meningkatkan layanan, pemerintah daerah perlu meningkatkan tiga "i” yakni insentif agar lebih baik dalam memakai sumber daya dari pemerintah pusat; informasi yang lebih banyak kepada masyarakat dan pemerintah pusat untuk memantau kinerja pemerintah daerah; dan interaksi antara masyarakat dan dunia usaha dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan untuk menuntut mutu yang lebih baik.
Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil naik dari 5% pada kuartal kedua menjadi 5,1% di kuartal ketiga tahun ini. Sementara, pertumbuhan investasi naik ke tingkat tertinggi dalam lebih dari empat tahun terakhir dan investasi asing langsung mencatat arus masuk bersih terbesar dalam lebih dari tujuh tahun. Volume ekspor dan impor pun mencatat pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya sejak 2012.
"Selain faktor eksternal seperti harga komoditas yang lebih tinggi dan pertumbuhan global yang lebih kuat, ekonomi Indonesia yang kokoh didukung dengan membaiknya lingkungan usaha yang telah menarik lebih banyak investasi asing langsung serta investasi modal publik yang lebih banyak. Hal ini merupakan dampak positif langsung dari pengurangan subsidi bahan bakar dua tahun lalu," kata Kepala Perwaklian Bank Dunia di Indonesia Rodrigo A Chaves dalam siaran pers, Kamis (14/12/2017).
Hal itu menurutnya mencerminkan betapa pentingnya bagi pemerintah agar tetap gigih melaksanakan reformasi. Bahkan, lebih jauh pemerintah perlu meningkatkan pengumpulan pajak dan mengatur subsidi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Chaves menambahkan, konsumsi swasta juga menunjukkan tanda sudah mulai pulih. Penjualan barang tahan lama konsumen seperti mobil dan motor kembali naik; khusus sepeda motor pada kuartal ketiga bahkan naik dua digit setelah tiga tahun berturut-turut mengalami kontraksi.
"Pertumbuhan PDB riil untuk tahun 2017 diproyeksikan sebesar 5,1%, kemudian naik menjadi 5,3% pada 2018 yang didorong oleh pertumbuhan investasi, pemulihan konsumsi lebih lanjut, dan peningkatan belanja pemerintah," tuturnya.
Belanja pemerintah yang efektif menurutnya juga penting bagi pembangunan ekonomi. Lebih dari setengah total belanja pemerintah di semua tingkat pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah - 38% dikelola pemerintah kabupaten/kota, 15% oleh provinsi.
Alokasi sumber daya besar tersebut, yang merupakan hasil kebijakan desentralisasi sejak awal tahun 2000, mencerminkan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
Desentralisasi telah meningkatkan peluang terjadinya solusi lokal bagi masalah lokal. Akses layanan umum naik dalam 15 tahun terakhir melalui desentralisasi, namun capaiannya antarpemerintah daerah sangat bervariasi. Laporan yang berjudul Mewujudkan Hasil Desentralisasi, mengkaji kinerja pemerintah daerah dan mengidentifikasi mekanisme agar kinerja pemerintah daerah lebih baik.
Lead Economist untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menambahkan, untuk meningkatkan layanan, pemerintah daerah perlu meningkatkan tiga "i” yakni insentif agar lebih baik dalam memakai sumber daya dari pemerintah pusat; informasi yang lebih banyak kepada masyarakat dan pemerintah pusat untuk memantau kinerja pemerintah daerah; dan interaksi antara masyarakat dan dunia usaha dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan untuk menuntut mutu yang lebih baik.
(fjo)
Lihat Juga :
