DPR Minta Pemerintah Perbaiki Data Pangan untuk Atasi Harga Beras
DPR Minta Pemerintah Perbaiki Data Pangan untuk Atasi Harga Beras
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan harga beras yang cukup tinggi tentunya meresahkan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi IV menilai, kenaikan harga tersebut juga dapat memicu naiknya angka inflasi.
"Ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama naiknya inflasi di Indonesia adalah naiknya harga bahan pangan terutama beras," ucap anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ichsan Firdaus melalaui keterangan tertulis, Rabu (10/1/2018).
Untuk itu, Ichsan mendesak agar pemerintah segera melakukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kenaikan harga beras. Operasi pasar, sambungnya, yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu opsi, tentu harus diiringi dengan langkah lain.
"Pemerintah harus perbaiki data pangan yang selalu bermasalah setiap tahun, sehingga dapat membuat pemerintah kurang mampu antisipasi gejolak harga beras. Pemerintah juga harus perbaiki kebijakan yang dapat memicu kenaikan harga dan gejolak stok beras nasional," ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan harga beras per januari 2018, khususnya harga beras medium setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari keraguan akan data naiknya produksi beras hingga adanya kebijakan menteri pertanian yang mengatur harga beras medium (broken 15%) di hargai premium yang menyebabkan kelangkaan beras medium di pasar.
"Dalam siklus tanam, biasanya bulan Desember sampai Februari itu merupakan masa tanam, sehingga pada jangka waktu bulan tersebut memang merupakan musim paceklik. Sehingga jika ada pihak yang mengatakan minggu ketiga bulan Januari 2018 itu ada masa panen, perlu dipertanyakan akurasinya," jelasnya.
Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Michael Watimena yang memberi catatan kritis terhadap kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pasalnya, sebelum reses DPR pada Desember lalu, sempat dinformasikan Bulog memiliki stok beras yang cukup, yakni di atas 2 juta ton. Namun kenyataannya, sampai awal Januari tahun 2018 ini, stok beras di Bulog tidak lebih dari 1 juta ton.
"Waktu Komisi IV melakukan reses terakhir pada akhir Desember lalu, informasi dari Bulog, tersedia stok beras di atas 2 juta ton. Ternyata kondisi akhir-akhir ini menunjukkan stok beras di Bulog tidak lebih dari 1 juta ton, bahkan dikatakan di bawah 1 juta ton. Kondisi ini membuat suplai beras ke pengecer menjadi relatif terbatas," ucapnya di Gedung DPR.
Dia mengatakan akan segera mengundang dan mempertanyakan kondisi tersebut kepada Menteri Pertanian, termasuk Dirut Perum Bulog dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR.
"Karena selama ini keduanya selalu optimis stok beras relatif tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir atau takut dengan ketersediaan beras di pasaran untuk ke depannya," jelasnya.
Pihaknya juga akan mendorong Menteri Pertanian dan Bulog bersama elemen pemerintahan lainnya, untuk segera mengatasi melonjaknya harga bahan pangan seperti beras.
"Ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama naiknya inflasi di Indonesia adalah naiknya harga bahan pangan terutama beras," ucap anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ichsan Firdaus melalaui keterangan tertulis, Rabu (10/1/2018).
Untuk itu, Ichsan mendesak agar pemerintah segera melakukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kenaikan harga beras. Operasi pasar, sambungnya, yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu opsi, tentu harus diiringi dengan langkah lain.
"Pemerintah harus perbaiki data pangan yang selalu bermasalah setiap tahun, sehingga dapat membuat pemerintah kurang mampu antisipasi gejolak harga beras. Pemerintah juga harus perbaiki kebijakan yang dapat memicu kenaikan harga dan gejolak stok beras nasional," ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan harga beras per januari 2018, khususnya harga beras medium setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari keraguan akan data naiknya produksi beras hingga adanya kebijakan menteri pertanian yang mengatur harga beras medium (broken 15%) di hargai premium yang menyebabkan kelangkaan beras medium di pasar.
"Dalam siklus tanam, biasanya bulan Desember sampai Februari itu merupakan masa tanam, sehingga pada jangka waktu bulan tersebut memang merupakan musim paceklik. Sehingga jika ada pihak yang mengatakan minggu ketiga bulan Januari 2018 itu ada masa panen, perlu dipertanyakan akurasinya," jelasnya.
Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Michael Watimena yang memberi catatan kritis terhadap kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pasalnya, sebelum reses DPR pada Desember lalu, sempat dinformasikan Bulog memiliki stok beras yang cukup, yakni di atas 2 juta ton. Namun kenyataannya, sampai awal Januari tahun 2018 ini, stok beras di Bulog tidak lebih dari 1 juta ton.
"Waktu Komisi IV melakukan reses terakhir pada akhir Desember lalu, informasi dari Bulog, tersedia stok beras di atas 2 juta ton. Ternyata kondisi akhir-akhir ini menunjukkan stok beras di Bulog tidak lebih dari 1 juta ton, bahkan dikatakan di bawah 1 juta ton. Kondisi ini membuat suplai beras ke pengecer menjadi relatif terbatas," ucapnya di Gedung DPR.
Dia mengatakan akan segera mengundang dan mempertanyakan kondisi tersebut kepada Menteri Pertanian, termasuk Dirut Perum Bulog dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR.
"Karena selama ini keduanya selalu optimis stok beras relatif tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir atau takut dengan ketersediaan beras di pasaran untuk ke depannya," jelasnya.
Pihaknya juga akan mendorong Menteri Pertanian dan Bulog bersama elemen pemerintahan lainnya, untuk segera mengatasi melonjaknya harga bahan pangan seperti beras.
(ven)
Explore More