Soal Percakapan Menteri BUMN Bagi Saham, Jokowi Diminta Clearkan

JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menanggapi kabar mengenai rekaman percakapan via telepon antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Menurutnya, Jokowi tidak bisa lagi terkesan seperti menghindari pertanyaan itu.

(Baca Juga: Klarifikasi Soal Obrolan Menteri Rini dan Bos PLN Bahas Bagi Saham
Dia menyatakan, Jokowi harus segera turun tangan dalam skandal percakapan Rini-Sofyan yang sudah berujung melahirkan wacana sebuah pansus di DPR. "Presiden memang harus ikut turun tangan, dia harus membuatnya semuanya lebih clear, sekarang kan masih abu-abu," katanya di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Mengenai sosok AS yang disebut-sebut dalam rekaman tersebut, Mamit mengakui bahwa sosok kakak kandung Rini Soemarno ini punya nama besar di sektor migas negeri ini.

"Kalau bicara pengaruhnya dia di Pertamina, kita harus akui masih ada orang-orang dia itu. Jadi secara sosok dia itu, AS orang yang cukup berkuasa dan berpengaruh di Pertamina. Cuma sekarang bagaimana pengaruh itu digunakan untuk kepentingan baik Pertamina," tandasnya.

Sebelumnya, akhir pekan lalu masyarakat dibuat geger dengan bocornya rekaman percakapan via telepon antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) terkait salah satu proyek di BUMN. Rekaman tersebut menjadi viral karena diduga membicarakan mengenai 'bagi-bagi fee' proyek.

Saat dimintai tanggapannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak mau berkomentar banyak soal kasus tersebut. Sebab, berita tersebut belum jelas dan percakapan keduanya masih terpotong-potong. "Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas (soal rekaman percakapan Rini Soemarno dan Bos PLN)," tegas Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4).

Sementara iru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri telah memberikan klarifikasi terkait percakapan tersebut yang dinilai telah diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. Kementerian juga menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi saham' sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.