Kesepakatan Pemerintah dan Freeport Bakal Dongkrak Cadangan Devisa
Kamis, 12 Juli 2018 - 21:33 WIB
Kesepakatan Pemerintah dan Freeport Bakal Dongkrak Cadangan Devisa
A
A
A
JAKARTA - Tuntasnya rangkaian perundingan antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait divestasi 51% saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu diyakini menjadi keuntungan bagi negara. Salah satu efek positifnya menurut Peneliti Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Abrar P.G Talattov yakni meningkatnya cadangan devisa Indonesia (Cadev).
Sambung dia, menerangkan cadangan devisa bakal bertambah seiring adanya pemasukan tambahan dari ekspor Inalum dari Freeport. Dampak jangka panjangnya diyakini bakal menjaga perekonomian Indonesia sehingga tumbuh lebih tinggi.
"Keberhasilan kesepakatan divestasi saham tentu manfaatnya besar. Jangka panjang, cadangan emas bisa jadi cadangan devisa kepemilikan kita," ujar Abrar kepada SINDOnews di Jakarta, Kamis (12/7/2018).
Lebih lanjut Ia mengutarakan bahwa kepemilikan saham hingga mencapai lebih dari 50% bakal meningkatkan sektor peluang tenaga kerja utamanya di daerah Papua. Sehingga pendapatan daerah di Papua akan meningkat.
"Pemerintah punya kendali bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja putra dan putri Indonesia. Ini akan menjadi peluang besar untuk pendapatan daerah," paparnya.
Lantaran hal itu, Ia menyarankan agar pemerintah juga ikut melibatkan KPK dan BPK dalam mengawasi proses divestasi saham yang dilakukan. Hal itu agar tidak membuat negara menjadi rugi. "Dan menyarankan agar pemerintah melibatkan KPK dan BPK untuk proses disvetasi saham ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses dan agar tidak terjadi potensi kerugian negara," tegasnya.
Sambung dia, menerangkan cadangan devisa bakal bertambah seiring adanya pemasukan tambahan dari ekspor Inalum dari Freeport. Dampak jangka panjangnya diyakini bakal menjaga perekonomian Indonesia sehingga tumbuh lebih tinggi.
"Keberhasilan kesepakatan divestasi saham tentu manfaatnya besar. Jangka panjang, cadangan emas bisa jadi cadangan devisa kepemilikan kita," ujar Abrar kepada SINDOnews di Jakarta, Kamis (12/7/2018).
Lebih lanjut Ia mengutarakan bahwa kepemilikan saham hingga mencapai lebih dari 50% bakal meningkatkan sektor peluang tenaga kerja utamanya di daerah Papua. Sehingga pendapatan daerah di Papua akan meningkat.
"Pemerintah punya kendali bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja putra dan putri Indonesia. Ini akan menjadi peluang besar untuk pendapatan daerah," paparnya.
Lantaran hal itu, Ia menyarankan agar pemerintah juga ikut melibatkan KPK dan BPK dalam mengawasi proses divestasi saham yang dilakukan. Hal itu agar tidak membuat negara menjadi rugi. "Dan menyarankan agar pemerintah melibatkan KPK dan BPK untuk proses disvetasi saham ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses dan agar tidak terjadi potensi kerugian negara," tegasnya.
(akr)
Lihat Juga :
