Angka Kemiskinan Turun, Mensos Klaim Dampak Bansos Tepat Sasaran
Rabu, 18 Juli 2018 - 05:01 WIB
Angka Kemiskinan Turun, Mensos Klaim Dampak Bansos Tepat Sasaran
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham menyambut baik data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan turunnya persentase penduduk miskin pada Maret 2018 menjadi sebesar 9,82%, dibanding September 2017 yang sebesar 10,12%.
"Ini sesuai dengan harapan pemerintah yang terwujud lebih awal dari target. Awalnya ditargetkan angka kemiskinan bisa single digit di tahun 2019, ternyata terwujud tahun 2018. Hal ini juga sebagai kosekuensi jumlah penerima PKH meningkat dari 6 juta KPM tahun 2017 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018," ujar Mensos dalam siaran pers, Selasa (17/7/2018).
BPS, lanjutnya, juga mencatat perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015 hingga Maret 2018 dimana gini ratio di perkotaan dan perdesaan pada Maret 2015 adalah 0,408 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389.
Raihan positif ini menurutnya tak lepas dari peran beragam bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang disalurkan pemerintah dengan prinsip 6T yakni Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, Tepat Administrasi, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Kualitas.
Mensos mengungkapkan beberapa program Kementerian Sosial menunjukkan capaian positif dalam penyaluran dan penyerapannya yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Prduktif (UEP).Bansos ini, lanjutnya, disinergikan dengan beragam bansos dari kementerian lain, misalnya Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, subsidi pupuk, subsidi listrik, dan lainnya.
"Komplementaritas bansos ini menunjukkan hasil yang positif seperti yang dilaporkan BPS yang menyebutkan bantuan sosial dari pemerintah tumbuh 87,6% pada triwulan I/2018, lebih tinggi dibanding triwulan I/2017 yang hanya tumbuh 3,39%. Demikian halnya Program Rastra dan BPNT pada triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal," terangnya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang pemerataan ekonomi yang berkeadilan, sambung dia, program-program yang ada diarahkan pada yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan.
"Apalagi tahun depan PKH akan direncanakan ditambah anggarannya dua kali lipat untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Harapannya grafik angka kemiskinan terus menurun dan mempersempit kesenjangan," tutur Mensos.
Rencananya indeks bantuan sosial PKH akan dinaikkan signifikan dari Rp15,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp32 triliun pada tahun 2019.
Tujuannya adalah mendorong keluarga untuk sejahtera sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan, mendorong keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menurunkan angka gizi buruk dan stunting serta mencegah putus sekolah.
"Ini sesuai dengan harapan pemerintah yang terwujud lebih awal dari target. Awalnya ditargetkan angka kemiskinan bisa single digit di tahun 2019, ternyata terwujud tahun 2018. Hal ini juga sebagai kosekuensi jumlah penerima PKH meningkat dari 6 juta KPM tahun 2017 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018," ujar Mensos dalam siaran pers, Selasa (17/7/2018).
BPS, lanjutnya, juga mencatat perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015 hingga Maret 2018 dimana gini ratio di perkotaan dan perdesaan pada Maret 2015 adalah 0,408 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389.
Raihan positif ini menurutnya tak lepas dari peran beragam bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang disalurkan pemerintah dengan prinsip 6T yakni Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, Tepat Administrasi, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Kualitas.
Mensos mengungkapkan beberapa program Kementerian Sosial menunjukkan capaian positif dalam penyaluran dan penyerapannya yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Prduktif (UEP).Bansos ini, lanjutnya, disinergikan dengan beragam bansos dari kementerian lain, misalnya Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, subsidi pupuk, subsidi listrik, dan lainnya.
"Komplementaritas bansos ini menunjukkan hasil yang positif seperti yang dilaporkan BPS yang menyebutkan bantuan sosial dari pemerintah tumbuh 87,6% pada triwulan I/2018, lebih tinggi dibanding triwulan I/2017 yang hanya tumbuh 3,39%. Demikian halnya Program Rastra dan BPNT pada triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal," terangnya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang pemerataan ekonomi yang berkeadilan, sambung dia, program-program yang ada diarahkan pada yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan.
"Apalagi tahun depan PKH akan direncanakan ditambah anggarannya dua kali lipat untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Harapannya grafik angka kemiskinan terus menurun dan mempersempit kesenjangan," tutur Mensos.
Rencananya indeks bantuan sosial PKH akan dinaikkan signifikan dari Rp15,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp32 triliun pada tahun 2019.
Tujuannya adalah mendorong keluarga untuk sejahtera sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan, mendorong keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menurunkan angka gizi buruk dan stunting serta mencegah putus sekolah.
(fjo)
Lihat Juga :
