Elpiji 3Kg Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Diminta Tinjau Data Distribusi
Kamis, 06 September 2018 - 04:12 WIB
Elpiji 3Kg Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Diminta Tinjau Data Distribusi
A
A
A
JAKARTA - Banyaknya kalangan tidak berhak yang masih mempergunakan Elpiji 3Kg, dianggap menjadi salah satu penyebab naiknya harga gas bersubsidi tersebut. Untuk itu, tak ada jalan lain bahwa gas melon tersebut memang harus sesuai dengan peruntukannya, yaitu keluarga miskin dan pengusaha kecil. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Ngargono Suwardi.
Agar sesuai dengan peruntukan itulah, Ngargono meminta Pemerintah untuk meninjau ulang data yang dipakai sebagai dasar distribusi. Alasannya, data yang berlaku saat ini, yaitu pada saat konsumen melakukan pengisian ulang (refill), sudah relevan dengan data awal pada 2007 yaitu saat etika program konversi dimulai 2007.
Ketidaksesuaian data itulah yang menurut Ngargono harus dibenahi, karena turut berkontribusi terhadap maraknya konsumen yang tidak berhak memakai tetapi turut menikmati. “Untuk itu data memang harus jelas, mana yang dipakai. Dan menurut saya, pakai saja data yang selama ini diperuntukan bagi program kemiskinan,” jelas Ngargono lewat keterangan resmi.
Selain persoalan data, Ia juga meminta Pemerintah memperketat pengawasan dan mempertegas pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan gas melon. Kalau tidak, maka akan terus terjadi penyalahgunaan yaitu dengan banyaknya kelompok masyarakat yang tidak berhak yang mempergunakan.
Pengawasan itu sendiri, menurutnya bisa dilakukan di segala lini. Dari unsur pemerintahan daerah, bisa dengan melibatkan Dinas Perdagangan. Bahkan dari unsur masyarakat pun bisa melakukan pengawasan tersebut. Hanya saja, lanjut dia, yang terpenting adalah tindak lanjut dari pengawasan tersebut. “Jangan sampai setelah diawasi tidak ada sanksi. Harus ada tindakan tegas,” ujarnya.
Dalam kurun waktu seminggu terakhir, pemberitaan mengenai penyalahgunaan Elpiji 3 Kg memang marak. Hal ini yang diduga menjadi penyebab meningkatnya harga gas bersubsidi itu. Anehnya, meski diberitakan langka, namun operasi pasar justru tidak banyak diminati warga. Padahal dalam operasi pasar tersebut, dijual dengan harga Rp16 ribu per tabung Elpiji 3Kg, yang berarti lebih rendah dibandingkan harga pasaran.
Agar sesuai dengan peruntukan itulah, Ngargono meminta Pemerintah untuk meninjau ulang data yang dipakai sebagai dasar distribusi. Alasannya, data yang berlaku saat ini, yaitu pada saat konsumen melakukan pengisian ulang (refill), sudah relevan dengan data awal pada 2007 yaitu saat etika program konversi dimulai 2007.
Ketidaksesuaian data itulah yang menurut Ngargono harus dibenahi, karena turut berkontribusi terhadap maraknya konsumen yang tidak berhak memakai tetapi turut menikmati. “Untuk itu data memang harus jelas, mana yang dipakai. Dan menurut saya, pakai saja data yang selama ini diperuntukan bagi program kemiskinan,” jelas Ngargono lewat keterangan resmi.
Selain persoalan data, Ia juga meminta Pemerintah memperketat pengawasan dan mempertegas pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan gas melon. Kalau tidak, maka akan terus terjadi penyalahgunaan yaitu dengan banyaknya kelompok masyarakat yang tidak berhak yang mempergunakan.
Pengawasan itu sendiri, menurutnya bisa dilakukan di segala lini. Dari unsur pemerintahan daerah, bisa dengan melibatkan Dinas Perdagangan. Bahkan dari unsur masyarakat pun bisa melakukan pengawasan tersebut. Hanya saja, lanjut dia, yang terpenting adalah tindak lanjut dari pengawasan tersebut. “Jangan sampai setelah diawasi tidak ada sanksi. Harus ada tindakan tegas,” ujarnya.
Dalam kurun waktu seminggu terakhir, pemberitaan mengenai penyalahgunaan Elpiji 3 Kg memang marak. Hal ini yang diduga menjadi penyebab meningkatnya harga gas bersubsidi itu. Anehnya, meski diberitakan langka, namun operasi pasar justru tidak banyak diminati warga. Padahal dalam operasi pasar tersebut, dijual dengan harga Rp16 ribu per tabung Elpiji 3Kg, yang berarti lebih rendah dibandingkan harga pasaran.
(akr)
Lihat Juga :
