Kerja Sama Pemerintah-Swasta Cocok untuk Bangun Infrastruktur Gas
Rabu, 26 September 2018 - 12:52 WIB
Kerja Sama Pemerintah-Swasta Cocok untuk Bangun Infrastruktur Gas
A
A
A
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, skema kerja sama antara pemerintah dengan swasta atau public private partnership cocok untuk membangun infrastruktur gas di Indonesia.
Junior Planner Bappenas Novi Andriani mengatakan, model kerja sama tersebut menjadi jawaban dalam mengembangkan industri gas nasional dengan menyerahkan pengelolaan ke swasta.
"Public private placement solusi untuk infrastruktur gas. Dalam skema ini aset adalah milik pemerintah, sementara pengelolaan diserahkan kepada private sector," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Sementara, Direktur PT Penjaminan Infrastruktur (PII) Wahid Sutopo menyampaikan, pemerintah punya ambisi membangun infrastruktur, tapi perlu pendanaan besar. Hanya 40% anggaran yang bisa dipenuhi dari internal negara.
Sehingga, PII melihat pada private sector untuk berpartisipasi. Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif untuk menarik minat investor.
PII sendiri menjamin untuk pra konstruksi, konstruksi dan operasi. Secara umum, yang paling penting adalah alokasi risiko dan identifikasi risiko.
"Alokasi risiko adalah hal terpenting, kebijakan sudah berjalan dengan baik. Skema sudah terdistribusi dengan baik, pipeline sudah terpasang, di masa depan kita akan lihat infrastruktur gas," kata Wahid.
Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Edwin Syahruzad menambahkan, pihaknya juga sudah menyediakan fasilitas pembiayaan pengembangan proyek di beberapa sektor, termasuk infrastruktur gas.
"Ada sektor perairan, rel kereta api, rumah sakit dan diharapkan ke depannya bisa berpartisipasti dalam infrastruktur gas. Kami siap untuk bertindak dalam hal pembiayaan," pungkasnya.
Junior Planner Bappenas Novi Andriani mengatakan, model kerja sama tersebut menjadi jawaban dalam mengembangkan industri gas nasional dengan menyerahkan pengelolaan ke swasta.
"Public private placement solusi untuk infrastruktur gas. Dalam skema ini aset adalah milik pemerintah, sementara pengelolaan diserahkan kepada private sector," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Sementara, Direktur PT Penjaminan Infrastruktur (PII) Wahid Sutopo menyampaikan, pemerintah punya ambisi membangun infrastruktur, tapi perlu pendanaan besar. Hanya 40% anggaran yang bisa dipenuhi dari internal negara.
Sehingga, PII melihat pada private sector untuk berpartisipasi. Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif untuk menarik minat investor.
PII sendiri menjamin untuk pra konstruksi, konstruksi dan operasi. Secara umum, yang paling penting adalah alokasi risiko dan identifikasi risiko.
"Alokasi risiko adalah hal terpenting, kebijakan sudah berjalan dengan baik. Skema sudah terdistribusi dengan baik, pipeline sudah terpasang, di masa depan kita akan lihat infrastruktur gas," kata Wahid.
Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Edwin Syahruzad menambahkan, pihaknya juga sudah menyediakan fasilitas pembiayaan pengembangan proyek di beberapa sektor, termasuk infrastruktur gas.
"Ada sektor perairan, rel kereta api, rumah sakit dan diharapkan ke depannya bisa berpartisipasti dalam infrastruktur gas. Kami siap untuk bertindak dalam hal pembiayaan," pungkasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
