Guru Besar UI: BUMN Profesional Jadi Alat Ekonomi dan Bukan Tunggangan
Minggu, 14 Oktober 2018 - 22:16 WIB
Guru Besar UI: BUMN Profesional Jadi Alat Ekonomi dan Bukan Tunggangan
A
A
A
JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih merupakan alat utama penggerak perekonomian bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih besar kontribusnya. Perubahan yang dilakukan oleh BUMN, khususnya di sektor ekonomi, amat teras perannya.
BUMN dalam kinerjanya juga dianggap cukup profesional dan tidak terjerat dalam kepentingan politik. Oleh sebab tak menjadi alat politik oknum tertentu, maka banyak BUMN yang justru menorehkan catatan gemilang membanggakan serta semakin berkualitas dan berdaya saing.
Hal tersebut dikemukakan Guru Besar Ekonomi Manajemen UI Prof Rhenald Kasali, Minggu (14/10/2018), menanggapi tudingan Danil Anzhar Simanjuntak sebagai koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.
Sebelumnya, di Jakarta, Jumat (12/10), Danil Anzhar mengatakan bahwa BUMN kini gagal menjadi alat pertahanan ekonomi Indonesia. Danil menganggap, BUMN sudah banyak diperas politisi dan dijadikan komoditas politik sehingga tidak memiliki peran strategis dalam ekonomi.
"Jadi saya lihat sendiri tidak terjadi seperti itu. Justru BUMN bisa berprestasi karena tidak berpolitik. Sampai 100 persen adalah profesional, tidak ada intervensi," ujar Rhenald.
Rhenald sebaliknya menilai, Indonesia dalam beberapa periode waktu terakhir di pemerintahan mendudukkan orang-orang profesional di BUMN yang bukan berlatar belakang politisi.
"Beruntung Indonesia beberapa tahun terakhir dapat orang yang komitmennya tinggi dan tidak politis. Dahlan Iskan itu profesional, Rini Soemarno juga, bahkan dimusuhi oleh partai politik," paparnya.
Lebih lanjut Ia menuturkan, tidak ada seorang pun politisi dari partai politik yang mengemban tugas di jajaran ekskutif. Kalaupun ada, statusnya adalah mantan tokoh partai yang sudah tidak lagi berkecimpung di politik.
Bahkan ada ketentuan bahwa setiap personal yang akan menjabat sebagai komisaris, harus berintegritas. Menandatangani kesepakatan bukan perwakilan partai politik.
Menurut Rhenald, BUMN berperan sebagai institusi bisnis kepanjangan tangan pemerintah. Dengan begitu, ketika pemerintah menugaskan BUMN mengerjakan suatu proyek, maka wajib dilakukan.
"Nah, dalam banyak hal yang dikerjakan BUMN sebab perusahaan swasta tidak mau turun. Misalnya pembangunan jalan tol di Kalimantan, jumlah mobil yang lewat tidak sebanyak di Jawa. Kalau di Jawa, pihak swasta sudah rebutan. Makanya BUMN masuk (di Kalimantan)," ungkapnya.
Sebaliknya juga, terang Rhenald, ketika suatu proyek sudah diserahkan ke swasta agar dikelola, namun urung dilakukan dengan baik. Akhirnya diambil alih BUMN, namun untuk selanjutnya diberikan ke pihak swasta pengelolaannya.
Kemudian Ia berpendapat, beberapa koorporasi pelat merah kini sudah mulai menuju world class company, meskipun membutuhkan tahapan dan modal besar.
Kementerian BUMN, kata Rhenald, sudah mulai menyiapkan upayanya dengan membina talenta SDM supaya berkualitas dan mampu bersaing dengan world class company lainnya.
BUMN dalam kinerjanya juga dianggap cukup profesional dan tidak terjerat dalam kepentingan politik. Oleh sebab tak menjadi alat politik oknum tertentu, maka banyak BUMN yang justru menorehkan catatan gemilang membanggakan serta semakin berkualitas dan berdaya saing.
Hal tersebut dikemukakan Guru Besar Ekonomi Manajemen UI Prof Rhenald Kasali, Minggu (14/10/2018), menanggapi tudingan Danil Anzhar Simanjuntak sebagai koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.
Sebelumnya, di Jakarta, Jumat (12/10), Danil Anzhar mengatakan bahwa BUMN kini gagal menjadi alat pertahanan ekonomi Indonesia. Danil menganggap, BUMN sudah banyak diperas politisi dan dijadikan komoditas politik sehingga tidak memiliki peran strategis dalam ekonomi.
"Jadi saya lihat sendiri tidak terjadi seperti itu. Justru BUMN bisa berprestasi karena tidak berpolitik. Sampai 100 persen adalah profesional, tidak ada intervensi," ujar Rhenald.
Rhenald sebaliknya menilai, Indonesia dalam beberapa periode waktu terakhir di pemerintahan mendudukkan orang-orang profesional di BUMN yang bukan berlatar belakang politisi.
"Beruntung Indonesia beberapa tahun terakhir dapat orang yang komitmennya tinggi dan tidak politis. Dahlan Iskan itu profesional, Rini Soemarno juga, bahkan dimusuhi oleh partai politik," paparnya.
Lebih lanjut Ia menuturkan, tidak ada seorang pun politisi dari partai politik yang mengemban tugas di jajaran ekskutif. Kalaupun ada, statusnya adalah mantan tokoh partai yang sudah tidak lagi berkecimpung di politik.
Bahkan ada ketentuan bahwa setiap personal yang akan menjabat sebagai komisaris, harus berintegritas. Menandatangani kesepakatan bukan perwakilan partai politik.
Menurut Rhenald, BUMN berperan sebagai institusi bisnis kepanjangan tangan pemerintah. Dengan begitu, ketika pemerintah menugaskan BUMN mengerjakan suatu proyek, maka wajib dilakukan.
"Nah, dalam banyak hal yang dikerjakan BUMN sebab perusahaan swasta tidak mau turun. Misalnya pembangunan jalan tol di Kalimantan, jumlah mobil yang lewat tidak sebanyak di Jawa. Kalau di Jawa, pihak swasta sudah rebutan. Makanya BUMN masuk (di Kalimantan)," ungkapnya.
Sebaliknya juga, terang Rhenald, ketika suatu proyek sudah diserahkan ke swasta agar dikelola, namun urung dilakukan dengan baik. Akhirnya diambil alih BUMN, namun untuk selanjutnya diberikan ke pihak swasta pengelolaannya.
Kemudian Ia berpendapat, beberapa koorporasi pelat merah kini sudah mulai menuju world class company, meskipun membutuhkan tahapan dan modal besar.
Kementerian BUMN, kata Rhenald, sudah mulai menyiapkan upayanya dengan membina talenta SDM supaya berkualitas dan mampu bersaing dengan world class company lainnya.
(akr)
Lihat Juga :
