Mendagri Minta Dana Kelurahan Tak Dikaitkan dengan Pilpres

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah rencana pemerintah untuk mencairkan dana kelurahan, berkaitan dengan kampanye jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Dia meminta agar rencana tersebut tidak dikaitkan dengan isu berbau politik.

Dia mengatakan, rencana pemerintah menggulirkan dana kelurahan sudah ada sejak dua tahun lalu. Perencanaan anggaran pun bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan perlemen.

"Itu (dana kelurahan) sudah dua tahun. Kalau dikaitkan dengan politik ya semua kebijakan pemerintah sekarang atau awal tahun depan semua patut diisukan kok berdekatan dengan Pilpres. Dipisahkan dong. Ini perencanaan anggaran bukan bagian dari politik. Karena anggaran itu disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. Ada fungsi hak budgetnya," katanya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Mengenai kapan dana kelurahan tersebut dicairkan, Tjahjo mengaku hingga saat ini belum ada keputusan. Dana kelurahan ini sendiri sedianya merupakan usulan dari walikota dan bupati.

"Usulan walikota dan bupati kami tampung. Karena desa dapat kok kelurahan tidak. Tapi kan kelurahan dapat anggaran dari APBD. Jadi mungkin stimulan sifatnya. Karena masih ada kelurahan yang masyarakatnya tertinggal dan sebagainya. Jadi ini bukan hal yang baru," tandasnya.