Bappenas: Cegah Korupsi dengan Pemerintahan Terbuka
Bappenas: Cegah Korupsi dengan Pemerintahan Terbuka
A
A
A
JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan komitmen Indonesia dalam mencegah korupsi melalui implementasi open government dalam the 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, Senin (22/10) lalu.
Dia mengungkapkan, beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, di antaranya membangun Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial dan implementasi Satu Peta atau One Map Policy, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi geospasial yang bisa diandalkan.
Kemudian, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
"Pemerintahan terbuka, transparan dan akuntabel yang dijalankan dengan prinsip open government sangat penting untuk dijalankan di Indonesia karena dengan strategi tersebut, kesempatan untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti korupsi dapat ditekan," ungkap Bambang dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (24/10/2018).
Dalam implementasinya, lanjut dia, open government dan open data perlu didukung oleh masyarakat, sektor swasta, akademisi, juga media, agar inisiatif tersebut bisa mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, sambung dia, open data makroekonomi yang terbit secara periodik, dapat membawa dampak positif terhadap investasi langsung asing atau foreign direct investment dan valuasi kredit risiko.
Di IACC yang dihadiri perwakilan dari 135 negara dengan jumlah partisipan mencapai lebih dari 2.000 peserta dari kalangan pemerintahan, akademisi, hingga sektor swasta dan pemangku kepentingan pembangunan lainya, Menteri Bambang mencontohkan best practices dari penerapan open government di Indonesia, di antaranya sistem perencanaan daring atau e-planning Jogjaplan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Yogyakarta.
Jogjaplan berfungsi sebagai medium persiapan program pemerintah agar dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, akurat, sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengakomodasi peran para pemangku kepentingan terkait. Dengan Jogjaplan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat memaksimalkan suatu program agar lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Selain itu, ada pula sistem e-budgeting yang diterapkan Pemerintah Surabaya. Sistem berbasis komputer ini memfasilitasi perencanaan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi e-budgeting ini terbukti mampu menghemat keuangan lokal hingga 30%.
Contoh lainnya adalah open budget di Kota Ambon. Dengan strategi ini, pelaporan anggaran tersedia dalam situs-situs pemerintahan Kota Ambon sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang menginginkan transparansi anggaran.
Dalam hal pengadaan terbuka, Kabupaten Bojonegoro juga menjadi contoh karena berhasil menerapkan Bojonegoro Open System (BOS), sebuah pusat informasi daring yang memuat detail pengadaan barang publik dari hulu ke hilir secara transparan, mencakup informasi pihak yang bertugas untuk pengadaan, kualitas barang dan jasa, hingga proses audit.
Menteri Bambang menambahkan, prinsip open government juga bisa diimplementasikan untuk Dana Desa sehingga publik dapat mengawasi penggunaan dana dan bersama-sama mencegah korupsi. Salah satu contoh penerapan prinsip tersebut adalah penerapan Dana Desa untuk layanan kesehatan di Kota Kupang, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.
Di wilayah tersebut, penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan akuntabilitas sosial sehingga mampu mendorong efektivitas layanan kesehatan di Puskesmas daerah, termasuk perekrutan bidan, pengadaan peralatan, pembangunan infrastruktur pendukung, penyediaan listrik dan air, serta pelatihan dan pengembangan bagi sukarelawan di bidang kesehatan.
"Indonesia berharap implementasi open government dapat berkontribusi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan, meliputi penurunan kemiskinan, perkembangan ekonomi, pelayanan publik, pelestarian lingkungan berkelanjutan, dan pencegahan korupsi," tandasnya.
Pemberantasan korupsi, selain menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia dalam implementasi open government, juga sejalan dengan Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Inisiatif Open Government Indonesia adalah bagian dari inisiatif global Open Government Partnership (OGP) di mana Indonesia turut menjadi salah satu negara dari 8 negara pendiri inisiatif OGP. Tercatat 78 negara tergabung dalam OGP sejak inisiatif tersebut diluncurkan pada 2011 hingga saat ini.
Berkat upaya konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai pemerintahan terbuka, baik dalam konteks lokal maupun internasional, Indonesia berhasil meraih peringkat 32 dari 102 negara dalam 2015 World Justice Project Open Government Index.
Indonesia juga tengah menyiapkan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2018-2020 yang menekankan pada pentingnya partisipasi publik, reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan akses terhadap informasi publik dalam implementasi open government. Masyarakat dapat ikut serta memberikan aspirasi dalam penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2018-2020 melalui portal digital yang disediakan pada tautan bit.ly/nap-OGI.
Dalam kunjungan kerja ke Denmark tersebut, selain menghadiri IACC, Menteri Bambang juga akan hadir dalam pertemuan bilateral dengan UK Prime Minister's Anti-Corruption Champion John Penrose MP untuk membahas pencegahan korupsi yang efektif bagi Indonesia.
Selain itu, Bambang juga terjadwal untuk bertemu Danish Minister of Finance dan Danish Minister of Energy, Utilities and Climate serta CEO Investment Fund for Developing Countries (IFU) untuk membahas contoh teknologi terkini berbasis energi baru dan terbarukan buatan Denmark serta potensi penggunaan energi tersebut bagi Indonesia.
Dia mengungkapkan, beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, di antaranya membangun Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial dan implementasi Satu Peta atau One Map Policy, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi geospasial yang bisa diandalkan.
Kemudian, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
"Pemerintahan terbuka, transparan dan akuntabel yang dijalankan dengan prinsip open government sangat penting untuk dijalankan di Indonesia karena dengan strategi tersebut, kesempatan untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti korupsi dapat ditekan," ungkap Bambang dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (24/10/2018).
Dalam implementasinya, lanjut dia, open government dan open data perlu didukung oleh masyarakat, sektor swasta, akademisi, juga media, agar inisiatif tersebut bisa mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, sambung dia, open data makroekonomi yang terbit secara periodik, dapat membawa dampak positif terhadap investasi langsung asing atau foreign direct investment dan valuasi kredit risiko.
Di IACC yang dihadiri perwakilan dari 135 negara dengan jumlah partisipan mencapai lebih dari 2.000 peserta dari kalangan pemerintahan, akademisi, hingga sektor swasta dan pemangku kepentingan pembangunan lainya, Menteri Bambang mencontohkan best practices dari penerapan open government di Indonesia, di antaranya sistem perencanaan daring atau e-planning Jogjaplan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Yogyakarta.
Jogjaplan berfungsi sebagai medium persiapan program pemerintah agar dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, akurat, sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengakomodasi peran para pemangku kepentingan terkait. Dengan Jogjaplan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat memaksimalkan suatu program agar lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Selain itu, ada pula sistem e-budgeting yang diterapkan Pemerintah Surabaya. Sistem berbasis komputer ini memfasilitasi perencanaan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi e-budgeting ini terbukti mampu menghemat keuangan lokal hingga 30%.
Contoh lainnya adalah open budget di Kota Ambon. Dengan strategi ini, pelaporan anggaran tersedia dalam situs-situs pemerintahan Kota Ambon sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang menginginkan transparansi anggaran.
Dalam hal pengadaan terbuka, Kabupaten Bojonegoro juga menjadi contoh karena berhasil menerapkan Bojonegoro Open System (BOS), sebuah pusat informasi daring yang memuat detail pengadaan barang publik dari hulu ke hilir secara transparan, mencakup informasi pihak yang bertugas untuk pengadaan, kualitas barang dan jasa, hingga proses audit.
Menteri Bambang menambahkan, prinsip open government juga bisa diimplementasikan untuk Dana Desa sehingga publik dapat mengawasi penggunaan dana dan bersama-sama mencegah korupsi. Salah satu contoh penerapan prinsip tersebut adalah penerapan Dana Desa untuk layanan kesehatan di Kota Kupang, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.
Di wilayah tersebut, penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan akuntabilitas sosial sehingga mampu mendorong efektivitas layanan kesehatan di Puskesmas daerah, termasuk perekrutan bidan, pengadaan peralatan, pembangunan infrastruktur pendukung, penyediaan listrik dan air, serta pelatihan dan pengembangan bagi sukarelawan di bidang kesehatan.
"Indonesia berharap implementasi open government dapat berkontribusi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan, meliputi penurunan kemiskinan, perkembangan ekonomi, pelayanan publik, pelestarian lingkungan berkelanjutan, dan pencegahan korupsi," tandasnya.
Pemberantasan korupsi, selain menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia dalam implementasi open government, juga sejalan dengan Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Inisiatif Open Government Indonesia adalah bagian dari inisiatif global Open Government Partnership (OGP) di mana Indonesia turut menjadi salah satu negara dari 8 negara pendiri inisiatif OGP. Tercatat 78 negara tergabung dalam OGP sejak inisiatif tersebut diluncurkan pada 2011 hingga saat ini.
Berkat upaya konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai pemerintahan terbuka, baik dalam konteks lokal maupun internasional, Indonesia berhasil meraih peringkat 32 dari 102 negara dalam 2015 World Justice Project Open Government Index.
Indonesia juga tengah menyiapkan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2018-2020 yang menekankan pada pentingnya partisipasi publik, reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan akses terhadap informasi publik dalam implementasi open government. Masyarakat dapat ikut serta memberikan aspirasi dalam penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2018-2020 melalui portal digital yang disediakan pada tautan bit.ly/nap-OGI.
Dalam kunjungan kerja ke Denmark tersebut, selain menghadiri IACC, Menteri Bambang juga akan hadir dalam pertemuan bilateral dengan UK Prime Minister's Anti-Corruption Champion John Penrose MP untuk membahas pencegahan korupsi yang efektif bagi Indonesia.
Selain itu, Bambang juga terjadwal untuk bertemu Danish Minister of Finance dan Danish Minister of Energy, Utilities and Climate serta CEO Investment Fund for Developing Countries (IFU) untuk membahas contoh teknologi terkini berbasis energi baru dan terbarukan buatan Denmark serta potensi penggunaan energi tersebut bagi Indonesia.
(fjo)
Explore More