Meikarta Dinilai Punya Nilai Lebih dari Sisi Transportasi
Selasa, 27 November 2018 - 13:58 WIB
Meikarta Dinilai Punya Nilai Lebih dari Sisi Transportasi
A
A
A
JAKARTA - Proyek Meikarta sebagai sebuah kawasan kota baru dianggap memiliki sisi positif dilihat dari kacamata transportasi. Sebab, selain menawarkan hunian terjangkau, proyek yang direncanakan sesuai dengan tata ruang dari pemerintah pusat ini dinilai memiliki keterpaduan dengan pengembangan transportasi massal.
"Sisi positif Meikarta ini mampu memadukan rencana tata kota milik pemerintah pusat yang kemudian disesuaikan dengan pembangunan transportasi massal seperti light rapid transit (LRT), kereta komuter, hingga kereta cepat. Saya kira tak banyak developer besar yang berani seperti itu, menjual hunian terpadu dengan harga sangat terjangkau," ujar anggota DPR Komisi V Muhidin M Said dalam keterangan tertulis, Selasa (27/11/2018).
Kendati demikian, sambung dia, proyek ini tetap harus diuji terlebih dulu sehingga sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Pengujiannya itu, kata dia, harus dibarengi dengan pengawasan ketat pemerintah.
"Semua harus dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat yang akan membeli hunian ini nantinya,” kata Muhidin.
Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, terlepas dari kasus hukum yang tengah menimpa Meikarta, proyek ini menurutnya positif untuk mengurangi kepadatan transportasi dari dan menuju Jakarta.
Menurut dia, jauh sebelum diwujudkan, para penggagas proyek ini tidak hanya melihat keuntungan di atas kertas belaka. "Kita sudah lama tahu bahwa Lippo Group itu sudah lama memiliki bank tanah di sekitar situ (Bekasi dan sekitarnya). Nah, mereka melihat peluang melalui akses-akses transportasi yang akan dibangun seperti LRT, kereta cepat hinga double-double track Jakarta-Cikarang," ucapnya.
Pembangunan proyek-proyek tersebut sejalan dengan impian masyarakat kelas menengah Jakarta untuk memiliki hunian pribadi dekat dengan akses transportasi. "Impian itu ya dekat dengan stasiun kereta, stasiun LRT yang akan selesai dibangun, bahkan dekat dengan akses kereta cepat jika itu nanti terwujud," ungkapnya.
Selama masih berdekatan dengan kota induk Jakarta, kata dia, masyarakat kelas menengah Jakarta bisa dipastikan cukup tergiur dengan iming-iming ini. Apalagi berdekatan dengan lokasi kereta komuter dari stasiun Cikarang.
Menurut dia, Meikarta hanya perlu menambah akses dari stasiun atau terminal Cikarang yang bisa dijangkau sekitar 30 menitan. "Bahkan Meikarta setahu saya sudah melakukan pembicaraan dengan PT KAI dengan mem-branding KAI sebagai jualan untuk huniannya," tutur Djoko.
Bagi KAI, imbuh dia, branding gratis ini akan menguntungkan karena banyak hal yang bisa berefek dari hasil kerja sama tersebut. Belum lagi jika nantinya proyek LRT hingga kereta cepat bisa selesai tepat waktu, maka akan bertambah pilihan-pilihan transportasi dari Jakarta menuju tempat hunian ini.
"Tak banyak kawasan hunian yang mampu menyediakan pilihan akses transportasi bagi penghuninya," kata Djoko.
Karena itu, dia lebih merekomendasikan masyarakat kelas menengah Jakarta untuk memilih kota Meikarta sebagai pilihan dibandingkan dengan hunian yang bersifat kluster pada kota-kota penyangga Jakarta seperti Depok, Bogor, maupun Bekasi.
"Hunian kluster itu bukan hanya tidak merencanakan soal fasilitas umum dan fasilitas sosial penghuninya. Yang lebih parah lagi, hunian seperti ini tidak merencanakan aksebilitas transportasi masyarakatnya," kata Djoko.
Hunian kluster merupakan hunian berupa rumah tapak maupun hunian tingkat yang hanya terdiri atas 10 unit atau lebih. Saat ini, hunian-hunian seperti ini masih banyak dibangun di kota-kota penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang, maupun Bekasi.
"Aturan dan penegakan hukumnya (hunian kluster) di kota-kota penyangga Jakarta belum terlalu tegas. Padahal, hunian seperti ini tinggal menunggu masalah yang bernama kemacetan," ujarnya.
Sejumlah pengamat properti juga bersepakat bahwa Meikarta merupakan terobosan dalam hal menciptakan kawasan hunian baru. Seperti halnya Bumi Serpong Damai (BSD), Gading Serpong maupun pengembang ternama lain yang lebih dulu berjaya.
"Sisi positif Meikarta ini mampu memadukan rencana tata kota milik pemerintah pusat yang kemudian disesuaikan dengan pembangunan transportasi massal seperti light rapid transit (LRT), kereta komuter, hingga kereta cepat. Saya kira tak banyak developer besar yang berani seperti itu, menjual hunian terpadu dengan harga sangat terjangkau," ujar anggota DPR Komisi V Muhidin M Said dalam keterangan tertulis, Selasa (27/11/2018).
Kendati demikian, sambung dia, proyek ini tetap harus diuji terlebih dulu sehingga sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Pengujiannya itu, kata dia, harus dibarengi dengan pengawasan ketat pemerintah.
"Semua harus dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat yang akan membeli hunian ini nantinya,” kata Muhidin.
Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, terlepas dari kasus hukum yang tengah menimpa Meikarta, proyek ini menurutnya positif untuk mengurangi kepadatan transportasi dari dan menuju Jakarta.
Menurut dia, jauh sebelum diwujudkan, para penggagas proyek ini tidak hanya melihat keuntungan di atas kertas belaka. "Kita sudah lama tahu bahwa Lippo Group itu sudah lama memiliki bank tanah di sekitar situ (Bekasi dan sekitarnya). Nah, mereka melihat peluang melalui akses-akses transportasi yang akan dibangun seperti LRT, kereta cepat hinga double-double track Jakarta-Cikarang," ucapnya.
Pembangunan proyek-proyek tersebut sejalan dengan impian masyarakat kelas menengah Jakarta untuk memiliki hunian pribadi dekat dengan akses transportasi. "Impian itu ya dekat dengan stasiun kereta, stasiun LRT yang akan selesai dibangun, bahkan dekat dengan akses kereta cepat jika itu nanti terwujud," ungkapnya.
Selama masih berdekatan dengan kota induk Jakarta, kata dia, masyarakat kelas menengah Jakarta bisa dipastikan cukup tergiur dengan iming-iming ini. Apalagi berdekatan dengan lokasi kereta komuter dari stasiun Cikarang.
Menurut dia, Meikarta hanya perlu menambah akses dari stasiun atau terminal Cikarang yang bisa dijangkau sekitar 30 menitan. "Bahkan Meikarta setahu saya sudah melakukan pembicaraan dengan PT KAI dengan mem-branding KAI sebagai jualan untuk huniannya," tutur Djoko.
Bagi KAI, imbuh dia, branding gratis ini akan menguntungkan karena banyak hal yang bisa berefek dari hasil kerja sama tersebut. Belum lagi jika nantinya proyek LRT hingga kereta cepat bisa selesai tepat waktu, maka akan bertambah pilihan-pilihan transportasi dari Jakarta menuju tempat hunian ini.
"Tak banyak kawasan hunian yang mampu menyediakan pilihan akses transportasi bagi penghuninya," kata Djoko.
Karena itu, dia lebih merekomendasikan masyarakat kelas menengah Jakarta untuk memilih kota Meikarta sebagai pilihan dibandingkan dengan hunian yang bersifat kluster pada kota-kota penyangga Jakarta seperti Depok, Bogor, maupun Bekasi.
"Hunian kluster itu bukan hanya tidak merencanakan soal fasilitas umum dan fasilitas sosial penghuninya. Yang lebih parah lagi, hunian seperti ini tidak merencanakan aksebilitas transportasi masyarakatnya," kata Djoko.
Hunian kluster merupakan hunian berupa rumah tapak maupun hunian tingkat yang hanya terdiri atas 10 unit atau lebih. Saat ini, hunian-hunian seperti ini masih banyak dibangun di kota-kota penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang, maupun Bekasi.
"Aturan dan penegakan hukumnya (hunian kluster) di kota-kota penyangga Jakarta belum terlalu tegas. Padahal, hunian seperti ini tinggal menunggu masalah yang bernama kemacetan," ujarnya.
Sejumlah pengamat properti juga bersepakat bahwa Meikarta merupakan terobosan dalam hal menciptakan kawasan hunian baru. Seperti halnya Bumi Serpong Damai (BSD), Gading Serpong maupun pengembang ternama lain yang lebih dulu berjaya.
(fjo)
Lihat Juga :
